Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
RESOURCESASIA.ID, TANJUNG PINANG – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Dalam pelaksanaannya, penerbitan Surat Rekomendasi akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku penerbit Surat Rekomendasi.
Hal ini diutarakan Kepala BPH Migas Erika Retnowati, saat melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), didampingi Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim.
BACA JUGA :
“Dalam pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sehingga, memberikan kemudahan bagi dinas-dinas penerbit dalam penerbitan Surat Rekomendasi,” terangnya ketika ditemui di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Jum’at (2/2/24).
Dalam kesempatan ini, dilakukan juga demonstrasi penggunaan aplikasi surat rekomendasi oleh OPD Kepulauan Riau terkait tata cara penggunaan sistem aplikasi untuk penerbitan surat rekomendasi.
“Tadi sudah dicoba, demo dengan beberapa Dinas. Jadi, nanti aplikasi surat rekomendasi ini akan sangat memudahkan Dinas-Dinas dalam menerbitkan Surat Rekomendasi dan juga akan memudahkan BPH Migas dalam melakukan monitoring,” ujar Erika.
Lebih lanjut Erika juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, karena telah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama BPH Migas tentang Pengendalian dan Pengawasan dalam Pendistribusian JBT dan JBKP pada Konsumen Pengguna di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya PKS tersebut, pengawasan atas pendistribusian JBT dan JBKP kepada konsumen pengguna diharapkan berjalan dengan baik dan sesuai regulasi.
“Sehingga, alokasi kuota JBT dan JBKP yang telah ditetapkan menjadi tepat sasaran dan tepat volume,” pungkasnya.
Menyambung yang disampaikan Erika, Abdul Halim meminta OPD yang menerbitkan Surat Rekomendasi mempelajari teknologi informasi yang digunakan untuk menerbitkan Surat Rekomendasi. Menurutnya, sistem ini mempermudah proses penerbitan Surat Rekomendasi dengan fitur-fitur otomatis yang efisien.
“Saya mohon waktunya 10-15 menit saja, untuk demo dan mencoba secara langsung. Bagaimana menginput data, mengoperasikan aplikasi, dan aplikasi ini bekerja. Simple sekali,” ujarnya.
BACA JUGA :
Kepatuhan Badan Usaha Berperan Tingkatkan PNBP BPH Migas
Selain sosialisasi, Erika dan Halim juga melakukan pertemuan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Diskusi bertujuan untuk penjajakan integrasi data antara BPH Migas, Bapenda, dan Badan Usaha Penugasan.
“Kita mencoba menyinergikan bersama Dinas dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), khususnya dengan QR Code yang dimiliki oleh Pertamina Patra Niaga. Tujuan dari integrasi ini adalah agar QR Code yang dikeluarkan Pertamina terverifikasi dengan data yang valid di Samsat. Nantinya kendaraan bermotor akan teridentifikasi antara yang masih layak beroperasi dan tidak,” jelas Halim.
Menurutnya, hal ini akan memberikan manfaat kepada banyak pihak, tidak hanya BPH Migas, tapi juga Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Penugasan. “Ini merupakan salah satu pengembangan BPH Migas dalam rangka pendistribusian atau penyaluran BBM subsidi tepat. Lebih tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna,” katanya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira mengutarakan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas kehadiran BPH Migas untuk melakukan sosialisasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 di wilayahnya. Ia juga meminta jajarannya untuk mendukung pendistribusian JBT dan JBKP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Penggunaan (BBM subsidi) ini harus tepat sasaran. Harus tepat kepada siapa yang berhak untuk menggunakannya. Kita tidak pernah menolerir pihak manapun menggunakan BBM subsidi ini secara tidak bertanggung jawab,” ucapnya.
Hadir dalam kegiatan perwakilan OPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota di lingkungan Provinsi Kepri, Sales Branch Manager (SBM) II Pertamina Patra Niaga Kepri Gilang Hisyam Hasyemi selaku PJs Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kepri, SBM I Pertamina Patra Niaga Kepri M Ryan Primananda, dan Ketua DPC Hiswana Migas Kepri Harian Haris.
Pemantauan Lapangan di Bintan
Usai kegiatan di Tanjung Pinang, Erika dan Halim melanjutkan kegiatan di Bintan, untuk melakukan pemantauan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak bagi nelayan di wilayah tersebut.
“Dengan uji petik lapangan, kita melihat bagaimana pendistribusian BBM subsidi ini, khususnya pada nelayan. Kita melihat sistem yang digunakan penyalur, apakah sudah terintegrasi dengan subsidi tepat yang dimiliki Badan Usaha Penugasan dan BPH Migas. Kita cocokkan semuanya,” ucap Halim.
BACA JUGA :
BPH Migas Harapkan Badan Usaha Jaga Stok BBM, Avtur Bersiap Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri
Keduanya tampak berdiskusi dengan operator, dan pengelola, serta melakukan pengecekan fasilitas yang ada di SPBU Kompak tersebut. Dari hasil pemantauan, didapati bahwa perlu peningkatan dalam pelayanan, digitalisasi, dan perbaikan dalam standar operasional.
“Ini salah satu langkah dalam pengawasan. Tidak hanya menggunakan integrasi sistem, tetapi juga kunjungan lapangan untuk memverifikasi apakah sistem bekerja dengan baik dan perlu peningkatan (improvement). InsyaAllah, akan ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan di kemudian hari,” pungkas Halim. (Rama Julian)
Foto : Dok BPH MIGAS
