Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
Resourcesasia.id, Jakarta — Tujuh Perjanjian Jual Beli Gas Bumi(PJBG) telah ditandatangani menjelang penutupanthe 42nd IPA Covention and Exhibition, Jumat (4/5), di Jakarta. Kesepakatan ini berpotensi menambahpenerimaan negara sebesar sekitar Rp 1,49 triliunatau US$111,08 juta.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakantotal volume gas yang disalurkan selama masa kontrak tujuh PJBG tersebut akan mencapai 65,41 trillion British Thermal Units (TBTU). “Sesuaikomitmen industri hulu migas untuk mendukungpasokan energi nasional, semua gas dalam tujuhPJBG ini akan disalurkan untuk memenuhikebutuhan gas dalam negeri,” ujarnya.
Gas yang tercakup dalam PJBG tersebut akandipasok untuk kebutuhan pupuk, lifting minyak, kilang bbm, kelistrikan, jaringan gas kota, danindustri. Alokasi tersebut mengacu kepadaPeraturan Menteri ESDM Nomor 06 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara PenetapanAlokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Serta HargaGas Bumi. Sesuai dengan regulasi ini, kebijakanalokasi dan pemanfaatan gas bumi diarahkanuntuk menjamin efisiensi dan efektivitasketersediaan gas bumi sebagai bahan bakar, bahan baku, atau keperluan lainnya untukkebutuhan dalam negeri yang berorientasi padapemanfaatan gas bumi secara optimal.
Secara rata-rata, pasokan gas untuk kebutuhandomestik meningkat sebesar 7,37 persen dalam14 tahun terakhir. Data realisasi penyaluran gas sampai dengan bulai Februari 2018 menunjukkanpasokan gas untuk domestik mencapai 3.860 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) atau58 persen, di atas pasokan gas untuk ekspor yang sebesar 2.738 BBTUD (42 persen).
Amien mengatakan kebutuhan energi domestikdiprediksikan akan terus meningkat baik untuk gas maupun minyak bumi. Oleh karena itu diperlukanadanya eksplorasi migas yang masif baik di darat(onshore) maupun laut (offshore) supaya bisaditemukan cadangan migas baru yang berukuranbesar. “Kita semua harus mendukung eksplorasimigas yang masif,” ujarnya.
Amien menambahkan bahwa salah satu bentukdukungan yang diperlukan adalah dari industrikeuangan Indonesia dengan memfasilitasimobilisasi dana. Di samping itu, semua pihakharus mendukung kegiatan eksplorasi denganmemudahkan perizinan, memuluskanpembebasan lahan, meminimalkan pungutan, danmemfasilitasi penyelesaian aspek sosial apabilamuncul.
“Semua itu merupakan langkah bersama untukmemajukan kesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya. (RA)
Foto: Ist
