Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
Hampir 60% dari listrik batu bara captive tersebut diserap oleh industri pengolahan nikel, sementara industri aluminium, yang selama ini dipasok pembangkit listrik tenaga air (PLTA), mulai beralih ke batu bara captive untuk smelter-smelter terbarunya
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Pembangkit listrik batu bara (PLTU) captive di Indonesia menghasilkan listrik sekitar 50% lebih banyak dibandingkan PLTU on-grid pada tahun 2025, menurut laporan terbaru dari lembaga riset global EMBER. Estimasi tersebut berasal dari metode yang menelusuri pembangkitan listrik berdasarkan output industri yang dilayani setiap pembangkit, alih-alih berdasarkan kapasitas terpasang.
Pembangkit captive dibangun oleh perusahaan industri untuk memasok kebutuhan listrik fasilitas mereka sendiri, bukan untuk memasok jaringan listrik nasional, dan sebagian besar berada di wilayah terpencil yang tidak terjangkau jaringan utama PLN.
Menghitung produksi listrik berbasis output industri menawarkan sudut pandang alternatif untuk mengukur besaran armada pembangkit listrik yang sama. Selain itu, metode ini menghasilkan rincian produksi listrik captive menurut industri penggunanya, sesuatu yang tidak dapat disediakan oleh pelaporan di tingkat pembangkit.
Analisis Ember menemukan bahwa pengolahan nikel menyerap lebih dari 81 TWh listrik captive pada 2025, dengan lebih dari 94% di antaranya berasal dari batu bara, diikuti industri pulp dan kertas sebesar 22 TWh serta kawasan industri multisektor sebesar 14 TWh. Total pasokan listrik captive mencapai lebih dari 161 TWh, 12% lebih tinggi dibandingkan angka dalam Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia (HEESI) 2025 terbitan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang mencatat 134 TWh berasal dari batu bara.
Industri aluminium juga tampak semakin banyak menggunakan batu bara untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Pembangkit listrik tenaga air di Sungai Asahan telah memasok smelter PT INALUM di Kuala Tanjung sejak 1982, dengan pasokan lebih dari 4 TWh pada 2025. Namun, Earthwise mencatat lebih dari 1,3 gigawatt (GW) PLTU captive yang melayani smelter aluminium dan alumina hingga 2025, dan pangsa tenaga air dalam pasokan listrik industri ini terus menyusut seiring beroperasinya smelter-smelter baru berbahan bakar batu bara.
“Pembangkit listrik captive memainkan peran penting dalam pembangunan industri di Indonesia. HEESI terbaru telah menghadirkan pendekatan top-down untuk memotret operasi sektor khusus ini. Analisis kami menawarkan perspektif bottom-up dengan fokus yang lebih besar pada aktivitas industri untuk melengkapi data HEESI, dengan tujuan memperkuat kualitas data agar upaya dekarbonisasi Indonesia dapat dilacak dengan lebih baik,” kata Giang Vu, analis data di Ember.
Laporan tersebut menyoroti bahwa rincian pengguna akhir penting bagi akurasi sekaligus bagi pemahaman. Pembangkit captive melayani industri dengan profil operasi yang sangat berbeda-beda. Karena itu, menerapkan satu asumsi faktor kapasitas untuk seluruh industri akan secara sistematis melebihkan dan mengecilkan angka pembangkitan serta emisi di masing-masing subsektor.
Sebaliknya, menambatkan estimasi pada output industri, seperti yang dilakukan analisis Ember, memberikan pola operasi tersendiri bagi setiap industri. Atas dasar itu, Ember memperkirakan pembangkit captive berbahan bakar fosil melepaskan sekitar 135 juta ton CO2 pada 2025, naik dari 120 juta ton pada 2024, setara dengan 48% emisi dari pembangkit listrik yang terhubung ke jaringan di Indonesia.
Laporan ini mencatat bahwa perbaikan data bergantung pada operator, tidak hanya pada regulator. Peraturan Menteri ESDM No 22/2019 telah mewajibkan badan usaha energi melaporkan emisi melalui platform APPLE-Gatrik, platform AMPERE-Gatrik diluncurkan pada 2021 untuk mengumpulkan data operasional dari para pemegang izin, dan HEESI 2025 beralih ke klasifikasi pembangkit berbasis izin, sebuah perbaikan dari pembagian on-grid/off-grid sebelumnya.
Namun, tingkat kepatuhan sangat bervariasi antarperusahaan. Sebagai contoh, laporan kinerja Ditjen Gatrik 2025 mencatat adanya data emisi dan data operasional yang tidak lengkap, dan direktorat tersebut mengangkat isu kepatuhan pelaporan bersama para pemegang izin dalam pertemuan pada Mei 2026. Selain itu, pelaporan yang lengkap dari perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan pembangkit juga masih belum tersedia karena kepatuhan pelaporan tersebut masih bersifat sukarela.
“PLTU captive tumbuh sangat pesat didorong oleh ledakan hilirisasi logam di Indonesia, sehingga menempatkan pasokan listrik industri di pusat perencanaan nasional. Cara kapasitas ini diarahkan akan menentukan bukan hanya laju transisi energi Indonesia, tetapi juga daya saing globalnya seiring pasar luar negeri memasukkan metrik karbon ke dalam kebijakan perdagangan. Menjembatani pelaporan nasional yang bersifat top-down dalam HEESI dengan pendekatan bottom-up akan membangun baseline transparan yang menjadi syarat penting bagi dekarbonisasi yang kredibel. Mengutamakan integrasi ini sangat krusial jika Indonesia ingin menyelaraskan motor utama pertumbuhan industrinya dengan ambisi iklimnya,” kata Katherine Hasan, analis di Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).
Pasar ekspor menambah risiko komersial dari ketergantungan pada batu bara untuk kebutuhan listrik. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa mengenakan harga atas kandungan karbon pada impor besi dan baja, aluminium, semen, serta pupuk, sementara eksportir hanya dapat membuktikan jejak karbon yang telah diukur dan diverifikasi.
Proyeksi energi terbarukan diperlukan untuk menghindari semakin jauh ketergantungan tenaga fossil di sektor non-nikel. Saat ini, tenaga air, biomassa dan surya sudah memasok sekitar 10% listrik captive, yang terkonsentrasi di luar industri nikel. Bioenergi menggerakkan pabrik pulp, kertas, dan minyak sawit melalui sistem kogenerasi listrik dan panas yang membakar residu proses di lokasi, dengan skala mulai dari turbin 1-2 MW hingga pabrik Kerinci di Riau yang berkapasitas 535 MW.
Tenaga surya di sektor captive juga digunakan di industri kertas dan pulp, dengan penggunaan rata-rata 70 GWh, dan dapat digunakan sebagai alternatif dari batubara. Hal ini adalah tahapan pertama dimana pemasangan tenaga surya dapat dipadukan dengan penyimpanan baterai secara lebih hemat biaya untuk memenuhi kebutuhan listrik sektor industri.
Laporan Ember menempatkan estimasi di tingkat industri ini sebagai masukan bagi kerja pelaporan yang sudah berjalan di Kementerian ESDM, bukan sebagai penggantinya, di samping pemantauan kapasitas yang dilakukan Global Energy Monitor, CREA, IESR, dan Earthwise. (RA)
