Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
ANTALYA, RESOURCESASIA.ID – Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong Pemerintah Indonesia memanfaatkan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) yang berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Türkiye, untuk memperkuat aksi iklim melalui percepatan transisi energi yang berkeadilan. Indonesia perlu membawa agenda yang lebih konkret untuk mempercepat energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada batu bara, memobilisasi pendanaan iklim, serta memastikan pekerja dan masyarakat memperoleh manfaat dari transformasi ekonomi rendah karbon.
Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mendorong transisi energi berkeadilan dan meningkatkan akses terhadap pendanaan iklim internasional. Komitmen tersebut juga tercermin dalam Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) yang disampaikan kepada UNFCCC pada 27 Oktober 2025, dengan memasukkan prinsip transisi berkeadilan. Namun, komitmen ini perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, dan investasi yang terukur.
Fabby Tumiwa, Chife Executive Officer (CEO) IESR, menegaskan bahwa COP31 harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pelaksanaan komitmen iklim melalui langkah nyata di dalam negeri.
“Sebagai salah satu dari enam penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia harus berkontribusi pada tujuan penurunan emisi global. Caranya adalah dengan menunjukkan bahwa transisi energi bukan beban pembangunan, melainkan strategi untuk memperkuat ketahanan energi, menurunkan ketergantungan pada energi fosil, menciptakan industri rendah karbon dan lapangan kerja hijau, serta menyediakan energi bersih yang terjangkau bagi rakyat. Untuk itu, posisi Indonesia di COP31 harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan investasi nyata di dalam negeri,” kata Fabby.
Untuk mendorong terwujudnya komitmen tersebut, IESR mengusulkan lima agenda prioritas yang perlu diperjuangkan Pemerintah Indonesia dalam COP31.
Pertama, mempercepat transisi dari batu bara menuju energi terbarukan. Pemerintah sudah menetapkan target net-zero emission pada 2060 atau lebih awal. Perpres No. 112/2022 telah melarang pengembangan PLTU baru, tetapi masih memberikan pengecualian bagi PLTU yang sudah tercantum dalam RUPTL dan PLTU captive yang terintegrasi dengan industri hilirisasi mineral. Untuk itu, Indonesia perlu menghentikan pembangunan PLTU captive baru sesudah 2030, mempercepat pensiun PLTU tua dan tidak efisien, serta memastikan penambahan energi terbarukan, jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan fleksibilitas sistem berjalan lebih cepat.
Kedua, menjadikan elektrifikasi sebagai pengungkit transformasi energi. Presidensi COP31 mengusulkan target global sukarela untuk menaikkan pangsa listrik dalam konsumsi energi final dari sekitar 20 persen saat ini menjadi 35 persen pada 2035. Agenda ini perlu dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat penggunaan listrik bersih pada transportasi, industri, rumah tangga, dan sektor produktif. Untuk memenuhi tujuan ini, konsumsi listrik Indonesia perlu meningkat dari 455 TWh pada 2025 menjadi 971 TWh pada 2035, atau tumbuh rata-rata 8 persen per tahun. Namun, peningkatan elektrifikasi harus berasal dari energi terbarukan dan disertai pembangunan jaringan serta penyimpanan energi, bukan memperpanjang ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Ketiga, memperjuangkan pendanaan transisi yang lebih mudah diakses dan terjangkau. Pemerintah harus mendorong negara maju dan lembaga keuangan multilateral meningkatkan hibah, pembiayaan lunak, penjaminan, dan instrumen pembagian risiko untuk energi terbarukan, jaringan listrik, penyimpanan energi, dan pensiun dini PLTU. Akses pendanaan yang lebih langsung bagi pemerintah daerah dan institusi lokal juga perlu diperkuat.
Keempat, memastikan transisi energi benar-benar berkeadilan. Transisi dari ekonomi berbasis batu bara perlu disertai perlindungan sosial, reskilling dan upskilling, penciptaan pekerjaan hijau, diversifikasi ekonomi wilayah penghasil batubara, serta partisipasi bermakna pekerja, masyarakat lokal, perempuan, dan kelompok rentan. Indonesia juga perlu membangun mekanisme pendanaan transisi berkeadilan yang akuntabel untuk membiayai peningkatan keterampilan dan diversifikasi ekonomi daerah, salah satunya melalui transfer anggaran ke daerah penghasil batubara untuk program-program transisi energi berkeadilan.
Kelima, mendorong penurunan emisi gas metana. Gas metanamerupakan ancaman serius yang dapat menggagalkan pencapaian target Paris Agreement. Indonesia telah bergabung dengan Global Methane Pledge pada 2021, yang menargetkan pemangkasan emisi metana global secara kolektif sebesar 30 persen dari tingkat 2020 pada 2030. Sebagai wujud implementasi komitmen tersebut, selain dari sektor pertanian, Indonesia dapat memangkas emisi metana dari produksi dan pengolahan minyak, gas alam, dan batu bara. Peta jalan penurunan emisi metana yang selaras dengan target tersebut dapat diintegrasikan dalam implementasi Second NDC Indonesia.
IESR menilai dimasukkannya prinsip transisi berkeadilan dalam Second NDC merupakan langkah maju. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkannya menjadi program konkret di daerah yang ekonominya paling terpapar transisi batu bara, dengan perencanaan lokal, perlindungan masyarakat, dan sumber pendanaan yang memadai.
“Diplomasi Indonesia di Antalya akan lebih kuat apabila sejalan dengan kebijakan di dalam negeri. Indonesia perlu datang bukan hanya meminta pendanaan, tetapi membawa pipeline proyek transisi energi yang kredibel, reformasi kebijakan yang jelas, serta rencana perlindungan pekerja dan transformasi ekonomi daerah. Pendanaan internasional kemudian digunakan untuk mempercepat dan memperbesar skala transformasi tersebut,” kata Fabby.
Pemerintah telah menegaskan bahwa COP31 bukan sekadar forum pernyataan komitmen, tetapi kesempatan untuk menunjukkan bahwa solusi iklim dapat diimplementasikan dan diperbesar skalanya, sejalan dengan tema delegasi Indonesia, Delivering Climate Solutions at Scale. Berdasarkan perhitungan awal dalam Second NDC, Indonesia membutuhkan investasi sekitar USD 472,6 miliar untuk mencapai target penurunan emisi pada Second NDC.
IESR menekankan bahwa keberhasilan Indonesia di COP31 pada akhirnya bukan diukur dari banyaknya deklarasi atau MoU yang ditandatangani, tetapi dari kemampuan Indonesia mengubah hasil diplomasi menjadi investasi energi bersih yang lebih besar, penghentian penggunaan batu bara yang terencana, sistem kelistrikan yang lebih kuat, dan manfaat ekonomi yang dirasakan pekerja dan masyarakat. (Rama Julian Saputra)
Foto: Dok IESR
