Saturday , 3 December 2022
Home / TAMBANG MINERAL & BATUBARA / Pemerintah Aceh Punya Kewenangan Penuh Tatakelola Sumber Daya Mineral dan Batubara di Aceh

Pemerintah Aceh Punya Kewenangan Penuh Tatakelola Sumber Daya Mineral dan Batubara di Aceh

RESOURCESASIA.ID –  Jakarta, Kepala Dinas (Kadis) ESDM Aceh, Ir Mahdinur MM memberikan tanggapan terhadap adanya pencabutan beberapa IUP yang berada di wilayah Aceh oleh BKPM, termasuk salah satunya PT Linge Mineral Resources yang berlokasi di Aceh Tengah.

Mahdinur menyampaikan bahwa berdasarkan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah yaitu urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

“Dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan Pemerintah menetapkan
norma, standard dan prosedur serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa mengurangi
kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Kemudian dalam Pasal 156 ayat (1) dan Ayat (2) ditegaskan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola sumber daya alam meliputi pertambangan mineral, batubara baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai kewenangannya,” kata Mahdinur .

Dia melanjutkan, sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
kewenangan pengelolaan mineral dan batubara di provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun pada Pasal 173A dijelaskan pengalihan kewenangan tersebut tidak berlaku bagi Provinsi yang memiliki Undang-Undang keistimewaan dan kekhususan serta mengatur secara
khusus pengelolaan mineral dan batubara di dalam aturan kekhususan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut di atas secara tegas menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam pengelolaan mineral dan batubara. Sebagai
tindak lanjut dari amanat Pasal 270 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengelolaan mineral dan batubara di Aceh telah diatur secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang
perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Mahdinur, dalam Lampiran CC Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh dijelaskan bahwa pemberian izin usaha pertambangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah yang berada pada wilayah lintas Provinsi serta wilayah laut lebih dari12 mil dari garis pantai.

Kemudian dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 118/4773/OTDA tanggal 22 Juli 2021
hal Kewenangan Mineral dan Batubara di Aceh, dinyatakan bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewenangan khusus pengelolaan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di atas, lanjut Mahdinur, Pemerintah Aceh mempunyai
kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara di Aceh, baik dalam hal pemberian izin maupun pencabutan izin. Sehingga terhadap beberapa IUP di wilayah Aceh yang telah dicabut oleh Pemerintah Pusat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas.
“Terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terhadap PT Linge Mineral Resources (PT LMR) Nomor 20220405-01-92695 tanggal 5 April 2022, menurut hemat kami, Pemerintah Aceh tidak menerima surat yang ditujukan secara langsung maupun tembusan terkait pencabutan tersebut,” tandasnya. Surat yang diterima hanya bersifat diteruskan melalui e-mail kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh.

“Sementara Surat Pembatalan Izin
Nomor 20220829-08-01-0043 tanggal 30 Agustus 2022 sampai saat ini belum kami
terima/belum mengetahuinya. Dapat kami sampaikan juga bahwa PT LMR merupakan pemegang IUP (berstatus Penanaman
Modal Asing) dibawah kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ungkap Mahdinur. Sedang terkait dengan pencabutan dan keputusan pembatalan IUP PMA merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

“Terhadap IUP PT LMR yang telah dicabut oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini BKPM sesuai dengan kewenangannya, maka wilayah izin usaha pertambangan yang telah dicabut tersebut akan menjadi wilayah bebas. Jika di kemudian hari ada pihak yang mengajukan permohonan izin yang baru di wilayah bebas tersebut, adalah menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sesuai
ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas,” tandas Mahdinur.

Sumber : portonews.com

Check Also

Selamat, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Raih Penghargaan Dharma Karya ESDM Muda 2022

RESOURCESASIA.ID – Riau, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus menerima Penghargaan Dharma Karya …

Leave a Reply