Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID — Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia pada Rabu meluncurkan Laporan Tematik Studi Pembangkit Listrik Mandiri (Captive). Studi ini menyajikan analisis komprehensif untuk mendukung dekarbonisasi sektor pembangkit listrik captive di Indonesia.
Sektor pembangkit listrik captive didefinisikan sebagai listrik yang dihasilkan oleh industri untuk penggunaan sendiri. Pembangkit listrik captive menyumbang hampir seperempat dari total kapasitas listrik terpasang di Indonesia dan masih sangat bergantung pada batu bara. Ketergantungan terhadap batu bara disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan operasional, termasuk konektivitas jaringan yang terbatas di kawasan industri, serta kebutuhan akan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan. Selain itu, pembangkit listrik captive juga digunakan oleh smelter-smelter untuk menghasilkan sumber panas yang stabil bagi proses produksi.
Oleh karena itu, mengintegrasikan transisi energi di sektor pembangkit listrik captive ke dalam kebijakan energi bersih nasional menjadi sangat penting. Upaya ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk mencapai pengurangan emisi yang substansial dan berkelanjutan, serta untuk mendukung tujuan iklim jangka panjang Indonesia.
Di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon) dan dengan dukungan dari Uni Eropa (UE) melalui Fasilitas Kerja Sama UE-Indonesia (EU-ICF), Sekretariat JETP menyelesaikan Laporan Tematik Studi Pembangkit Listrik Captive. Studi ini menguraikan berbagai jalur untuk membantu sistem pembangkit listrik captive beralih dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang lebih bersih dalam kerangka kerja JETP yang lebih luas. Selain itu, studi ini disiapkan sebagai pelengkap Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) yang diluncurkan pada 2023.
Dalam sambutan untuk membuka acara, Rachmat Kaimuddin, Wakil Ketua Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH), menyoroti pentingnya mengatasi emisi dari pembangkit listrik captive secara strategis untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2060.
“Indonesia berambisi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai target nol emisi. Ini berarti sektor industri yang menggunakan pembangkit listrik captive juga harus melakukan dekarbonisasi,” Rachmat menyatakan.
Dalam hal ini, Rachmat menekankan bahwa perlu memastikan solusi yang diterapkan tetap kompetitif dan andal agar Indonesia dapat melanjutkan peralihan dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi terindustrialisasi, sekaligus melindungi lingkungan.Kepala Sekretariat JETP, Paul Butarbutar, menyampaikan bahwa agenda transisi energi Indonesia tidak hanya mencakup penurunan emisi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta pengembangan sistem energi yang terjangkau, andal, dan mudah diakses.
“Melalui serangkaian studi analitik, termasuk Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP), Sekretariat JETP telah mengidentifikasi tantangan dan peluang utama terkait transisi pembangkit listrik captive. Laporan Tematik Studi Captive Power memberikan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan serta berkontribusi dalam memperkuat kerangka transisi energi yang adil dan terkelola dengan baik,” ujar Butarbutar.
Ia menegaskan bahwa seiring meningkatnya kesadaran terhadap dampak perubahan iklim, konsumen semakin menuntut produk yang dihasilkan melalui proses rendah karbon. Perkembangan ini makin menegaskan pentingnya dekarbonisasi pembangkit listrik captive.
Acara yang digelar di Jakarta ini, dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan daerah, negara-negara anggota International Partners Group (IPG), badan usaha milik negara (BUMN), organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan.
Selain peluncuran studi, acara ini juga menghadirkan diskusi panel dengan para pembicara dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PT Weda Bay Mineral, dan World Resources Institute (WRI). Para panelis membahas bagaimana temuan studi tadi bisa diintegrasikan ke dalam proses perencanaan energi nasional dan daerah.
Diskusi panel juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi regulasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan rantai pasok lokal yang lebih tangguh untuk memastikan manfaat ekonomi jangka panjang dari transisi energi.
Sebagai penutup, Dr. Farah Heliantina, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyambut baik diterbitkannya laporan ini. Beliau menyampaikan harapan agar rekomendasi dalam studi tersebut menjadi salah satu referensi bagi pemerintah yang dapat memperkuat kebijakan dan perencanaan energi nasional dalam pengembangan energi Indonesia ke depan.
“Kami berharap rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat menjadi salah satu rujukan yang bermanfaat bagi pemerintah, industri, dan para mitra dalam mempercepat transisi energi Indonesia serta memperkuat perencanaan energi nasional,” ujar Dr. Farah. (Rama Julian)
Foto: ist
