Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
TANGERANG, RESOURCESASIA.ID – Kolaborasi lintas sektoral serta kemitraan bersama antara regulator serta pelaku industri yang solid menjadi fondasi utama dalam mempercepat investasi dan eksekusi proyek hulu migas di Indonesia.
Djoko Siswanto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, dan fleksibel. Salah satu strategi yang diinisiasi adalah dengan menyatukan frekuensi lintas kementerian yang harus diakui kerap menjadi tantangan utama proyek hulu migas.
“Saya percaya saat ini Indonesia semakin fleksibel dalam hal skema fiskal, baik cost recovery maupun skema lainnya. Pemerintah dapat memberikan porsi tertentu dari bagi hasil kepada kontraktor agar proyek tetap ekonomis,” kata Djoko pada sesi Plenary Session: Path to Energy Resilience & The Role of Partnership di IPA Convex 2026, di ICE SBD, Rabu (20/5/2026).
Kenyamanan dan fleksibielitas ini berkaitan dengan durasi penyelesaian proyek. Karena ketika proyek berlarut, keekonomian proyek tersebut pun semakin menurun dan akhirnya proyek tidak bisa dieksekusi karena tidak sesuai dengan keekonomian. “Setelah keputusan investasi dibuat, maka harus segera dijalankan. Kalau ada masalah, mari kita duduk bersama dan selesaikan satu per satu. Kuncinya adalah percepatan proyek. Saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,” jelas Djoko.
Kementerian ESDM menyadari untuk meningkatkan gairah investasi maka kemudahan bisnis harus terus ditingkatkan dan tantangan terbesar yang sering dihadapi pelaku industri di lapangan adalah koordinasi birokrasi, terutama terkait perizinan dan penggunaan lahan.
Laode Sulaeman, Dirjen Migas Kementerian ESDM, menegaskan pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi lintas kementerian untuk bisa mengurai benang kusut birokrasi yang kerap dikeluhkan pelaku usaha. “Regulasi di sektor migas sudah cukup jelas sehingga kepastian hukum tetap terjaga. Kami terus menyamakan persepsi dengan kementerian lain, bahkan hingga larut malam demi memastikan kebutuhan energi nasional tetap aman,” kata Laode.
Awang Lazuardi, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), mengingatkan dampak fatal jika koordinasi lintas sektor ini terhambat. Menurutnya, keterlambatan eksekusi proyek akan langsung menurunkan nilai keekonomian, memicu penurunan produksi minyak, meningkatkan ketergantungan pada impor, dan pada akhirnya membebani masyarakat. Karena itu, kita harus bekerja sama mempercepat seluruh proses perizinan dan administrasi.
“Menurut saya yang paling penting adalah membangun kesamaan pemahaman bahwa ketahanan energi bukan hanya masalah industri migas, tetapi masalah seluruh bangsa,” tegas Awang.
Pentingnya kemitraan strategis juga diyakini oleh para pelaku industri internasional dan domestik yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA).
Kathy Wu, bp Regional President Asia Pacific mengungkapkan persaingan mendapatkan alokasi modal di tingkat global sangat ketat, tidak hanya di bp tapi ia yakin juga diperusahaan lain. Kemitraan strategis dengan pemerintah tentu mampu memberikan kepercayaan pada investor untuk menggelontorkan investasi.
“Proyek di Indonesia harus benar-benar kompetitif, baik dari sisi tingkat pengembalian investasi, risiko, kepastian pelaksanaan, hingga kepastian hasil yang dihitung di atas kertas benar-benar dapat terealisasi,” jelas Kathy.
Wade Floyd, Presiden Exxonmobil Indonesia, mencontohkan bagaimana kemitraan jangka panjang selama 128 tahun di Indonesia telah membuahkan hasil yang terpampang jelas, salah satunya melalui Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu yang kini menyokong sekitar 30% produksi minyak nasional. “Sejarah panjang kami dibangun atas dasar kemitraan dan kolaborasi. Menurut saya, itulah salah satu alasan keberhasilan Indonesia saat ini,” kata Wade.
Sementara itu Ronald Gunawan, Direktur & Chief Operating Officer Medco Energi mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki semuanya, mulai dari tingkat pengembalian investasinya yang bagus, stabilitas berusaha, dan skema fiskalnya juga cukup baik. Melalui regulasi baru, kontraktor bisa memilih skema gross split atau cost recovery. Jadi sebenarnya Indonesia sudah memiliki seluruh elemen penting.
“Kalau eksekusinya bisa lebih cepat, saya yakin Indonesia akan menjadi negara tujuan investasi kelas atas,” ungkap Ronald.
Untuk bisa mengeksekusi proyek dengan baik, kita harus bekerja sama dan berkolaborasi, tidak hanya antarperusahaan tetapi juga dengan penyedia teknologi dan jasa pendukung. “Dengan kolaborasi itu, saya yakin Indonesia bisa menjadi jauh lebih baik,” tegas Ronald. (Rama Julian Saputra)
