Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Langkah Presiden Prabowo membentuk badan ekspor untuk sejumlah komoditas, termasuk batu bara, di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dianggap berpotensi memperpanjang pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi maupun penerimaan negara. Kebijakan tersebut diambil di tengah komitmen mempercepat transisi energi yang berulang kali disampaikan Pemerintah Indonesia.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) mengatakan, pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai pengelola tunggal ekspor sumber daya alam Indonesia, bukan sekadar untuk menaikkan pendapatan negara di tengah tekanan terhadap APBN. Pembentukan ini seharusnya juga dilihat sebagai manuver pemerintah mengubah rantai pasok SDA demi pemenuhan kebutuhan domestik, terutama batu bara dan sawit.
Hal ini mengingat, Bhima melanjutkan, adanya rencana penambahan PLTU batu bara sebesar 6,3 gigawatt (GW) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dan 11 GW PLTU untuk kepentingan kawasan industri (captive).
“Ekspor batu bara dengan kontrol ketat satu pintu menjadi disinsentif bagi pengusaha, sehingga pembelian pasokan batu bara domestik berisiko naik. Indonesia makin sulit keluar dari jebakan coal lock-in, karena batu bara dipersepsikan tersedia di pasar domestik. Alasan untuk beralih ke energi terbarukan makin terhambat secara biaya,” Bhima menegaskan.
Terkait sawit, dia menambahkan, pemerintah memiliki ambisi untuk meningkatkan presentasi campuran biodiesel menjadi 50% mulai 1 Juli nanti, dengan dalih sebagai substitusi bahan bakar minyak (BBM). Dengan selama ini sawit Indonesia lebih banyak diekspor, adanya pengelola ekspor tunggal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah ingin mengontrol pasokan sawit. Kebutuhan minyak sawit (crude palm oil/CPO) untuk B50 ini diperkirakan mencapai 18,6 juta ton.
“Pada akhirnya jika program ini terus berlanjut, Indonesia juga akan terus menerus bergantung pada minyak, mengingat B40 maupun B50 nantinya, juga tetap membutuhkan BBM sebagai campurannya. Padahal krisis energi imbas konflik di Selat Hormuz telah menunjukkan betapa rentannya ketahanan energi kita jika masih terus bergantung pada minyak masih diimpor,” Bhima menjelaskan.
Tak sekadar menjadi sandungan transisi energi, Bhima menambahkan, pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia juga menimbulkan kekhawatiran polemik tata kelola dan akuntabilitas. Risikonya, ekspor satu pintu justru tidak efisien, apalagi mengingat rendahnya tingkat kepercayaan atas tata kelola dalam BUMN. Hal ini akan memunculkan kekhawatiran adanya perlakuan istimewa bagi pengusaha yang memiliki kedekatan dengan partai politik maupun lingkar kekuasaan, misalnya kemudahan memperoleh izin ekspor.
“Pengalaman menunjukkan bahwa sentralisasi tanpa transparansi justru meningkatkan risiko, bukan menurunkannya. Skema ini berisiko memindahkan persoalan, bukan menyelesaikannya, dari satu problem ketidakjelasan tata kelola yang melibatkan banyak eksportir swasta menjadi satu BUMN besar,” Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, mengungkapkan.
Aryanto mengatakan, pemerintah sering menggunakan Pasal 33 UUD 1945 untuk membenarkan kebijakan yang berkaitan dengan penguasaan komoditas. Namun, Aryanto menilai, frasa tersebut tidak otomatis mengarah pada monopoli BUMN, melainkan pengutamaan prinsip akuntabilitas dan kemakmuran rakyat dalam pengelolaan SDA. Berkaca dari pengalaman, Indonesia memiliki pengalaman pahit dengan monopoli komoditas terpusat tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai.
“Setiap kali skema ekonomi disentralisasi tanpa arsitektur akuntabilitas yang setara, risiko korupsi, rent-seeking, dan political capture justru meningkat. Pengalaman BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran) cengkeh era Orde Baru, sengkarut Bulog, hingga sejumlah state trading enterprise yang terjebak skandal, menunjukkan satu pola yang sama yakni sentralisasi tanpa checks and balances bukan solusi, melainkan eskalasi risiko,” Aryanto menjelaskan.
Tata Mustasya, Direktur Eksekutif Sustain, mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan pembentukan badan ekspor sangat ditentukan oleh tata kelola, yang justru masih menjadi tantangan besar di dalam Danantara. “Internal governance sangat menentukan tercapainya tujuan badan ini untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan mengoreksi kegagalan pasar dengan menghitung eksternalitas negatif, berupa dampak lingkungan dan sosial, dari sektor ekstraktif, seperti batu bara dan sawit ke dalam kebijakan. Jika tata kelola internal bermasalah, ini justru bakal menimbulkan kegagalan pemerintah yang dampaknya lebih besar dari kegagalan pasar,” ucap Tata.
Tata juga menyampaikan, badan ini harus menerapkan bea ekspor batu bara yang terus tertunda. Penerapan bea batu bara sebagai disinsentif bagi komoditas tersebut, dapat menghasilkan tambahan penerimaan untuk membiayai ambisi 100 gigawatt (GW) tenaga surya. Hal ini akan menciptakan pergeseran pembiayaan ke sektor hijau dan energi terbarukan, dan menerapkan prinsip keadilan ekonomi. (RA)
