Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
Resourcesasia.id, Jakarta – Terciptanya iklim investasi yang kondusif guna menunjang program pembangunan adalah hal yang patut menjadi perhatian banyak pihak. The Indonesian Institute of Advanced International Studies (INADIS) pada Rabu (11/10) menyelenggarakan diskusi publik di Jakarta guna membahas hal ini bersama para pakar dan pengambil kebijakan publik.
Diskusi bertajuk “Membangun Iklim Bisnis yang Kondusif untuk Indonesia Sejahtera” ini dibuka dengan keynote speech Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang diwakili oleh Bapak Dr. Riyatno, SH., LL.M., Kepala Pusat Bantuan Hukum BKPM. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Mantan Menko Perekonomian Prof. (Emeritus) Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Ph. D., Anggota Komisi VII DPR RI Dr. Ir. Fadel Muhammad, Analis Kebijakan Mineral Ir. Rachman Wiriosudarmo, dan Pengamat Politik & Dosen FISIP Universitas Indonesia Riaty Raffiudin, Ph.D. Secara khusus, diskusi ini juga menyoroti negosiasi Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI), sebagai studi kasus.
Mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menyampaikan bahwa perubahan dalam lingkungan domestik serta lingkungan global, yang sejak dasawarsa lalu semakin cepat, perlu diperhitungkan secara cermat. Hal ini mendesak karena mulai tahun 2021, dunia akan melihat masuknya generasi milenial dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, di dalam posisi yang dominan. “Di sinilah perhitungan-perhitungan bisnis akan mulai menghadapi tantangan-tantangan dari perhitungan-perhitungan kepentingan nasional. Isu-isu yang dihadapi PTFI dan Pemerintah Indonesia saat ini mulai membawa potensipotensi ‘mismatch’ tersebut. Meskipun demikian, dalam situasi apapun mustinya ada kepentingan bersama di antara kedua belah pihak,” Dorodjatun menjelaskan.
Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad menyampaikan, “Masalah utama yang menghambat investasi di Indonesia adalah ketiadaan ketentuan assume and discharge yang menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian hukum (stabilization clause). Kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen yang mampu memberikan kepastian hukum, mendukung iklim investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas, secara konsisten dan stabil melalui administrasi yang sederhana.”
Sementara itu, analis kebijakan mineral Rachman Wiriosudarmo dalam paparannya menyampaikan, perlunya paradigma baru dalam melihat peran sumber daya mineral dalam pembangunan. “Kemanfaatan sumber daya alam seharusnya digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia (human development). Proyek pertambangan dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang sangat besar baik di hulu (upstream), hilir (downstream), maupun side stream. Efek pengganda tersebut harus dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” Rachman menjelaskan.
Pengamat politik Riaty Raffiudin menyoroti seberapa jauh kebijakan-kebijakan pada masa Reformasi telah meningkatkatkan potensi bangsa Indonesia dalam menghadapi korporasi-korporasi multi nasional atau trans nasional. “Apabila aspirasi dan partisipasi masyarakat termasuk lembaga non-pemerintah dan non-bisnis tidak dilibatkan, akan sulit untuk mendapatkan iklim bisnis kondusif yang mensejahterakan masyarakat,” Riaty menjelaskan.
Diskusi publik ini dihadiri oleh anggota masyarakat dari berbagai kalangan. Menurut Suzie Sudarman, pendiri dan Ketua Dewan INADIS, penyelenggaraan diskusi publik ini berangkat dari misi INADIS untuk memperkuat masyarakat Indonesia melalui analisis ekstensif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. INADIS melihat pentingnya agenda kesejahteraan bersama, dimana seluruh elemen negara berkomitmen untuk menjalankannya secara efektif dan penuh integritas. “Menciptakan kesejahteraan bersama salah satunya dapat dicapai melalui penciptaan iklim bisnis yang baik di Indonesia. Investment means job creation,” ujarnya.
The Indonesian Institute of Advanced International Studies (INADIS) adalah organisasi riset kebijakan ekonomi, pemerintah, dan sosial yang bersifat interdisipliner dan independen. Aspirasi didirikannya INADIS adalah untuk dapat memberikan analisis yang seimbang terhadap mekanisme kebijakan dan administrasi publik. INADIS bertujuan untuk memberikan solusi dan saran yang mutakhir terhadap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. (Gina)
Foto: Sumber foto sinarpapua.com
