Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
RESOURCESASIA.ID, JAKARTA– Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, mengatakan kelanjutan kontribusi pemerintah Norwegia terhadap kinerja penurunan deforestasi Indonesia membuka peluang Indonesia menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global. Pendanaan tersebut, menurutnya akan membantu pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perdagangan karbon.
Diketahui, pada World Climate Action Summit (WCAS) COP28 Dubai, 1 Desember 2023, pemerintah Indonesia mendapatkan kelanjutan kontribusi pemerintah Norwegia sebesar USD 100 juta dalam skema result based payment untuk kinerja penurunan deforestasi periode 2017/2018 dan 2018/2019. Sebelumnya, pada Oktober 2022, pemerintah Norwegia telah memberikan kontribusinya sebesar USD 56 juta untuk periode 2016/2017 melalui BPDLH.
Moeldoko menyampaikan pemerintah Indonesia saat ini terus bekerja keras menurunkan deforestasi, dan sejauh ini hasilnya signifikan. Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ia menyebut angka deforestasi di Indonesia pada 2022 mencapai 40,4 ribu hektar, turun dari 101,4 ribu hektar pada 2021. Angka ini merupakan yang terendah dalam 20 tahun terakhir.
BACA JUGA :
Moeldoko : Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan untuk Tingkatkan Investasi Kendaraan Listrik
“Hasil ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi hutan dan mengurangi deforestasi mulai berhasil,” kata Moeldoko di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (6/12).
Lebih lanjut, Ia menyampaikan penurunan deforestasi di Indonesia akan berdampak positif terhadap perdagangan karbon. Sebab, harga kredit karbon menjadi lebih rendah, ketersediaan kredit karbon menjadi lebih berlimpah, dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perdagangan karbon meningkat. “Dengan demikian peluang Indonesia menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon global semakin besar,” ujar Moeldoko.
Panglima TNI 2013-2015 ini mengingatkan perdagangan karbon salah satu instrumen penting untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan meningkatkan perekonomian nasional. Potensi perdagangan karbon tidak terbuka, ujar dia, tidak hanya terbatas pada perdagangan karbon di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. “Untuk itu optimalisasi perdagangan di bursa karbon perlu dilakukan,” jelas Moeldoko.
Kepala Staf Kepresidenan ini mengakui ada sejumlah tantangan untuk memaksimalkan perdagangan karbon di Indonesia. Diantaranya beberapa regulasi pendukung masih belum selesai, seperti regulasi terkait perdagangan karbon luar negeri dan pajak karbon. “KSP akan mengundang kementerian/lembaga terkait untuk merampungkan soal itu,” tegasnya.
BACA JUGA :
Moeldoko mengamati capaian nilai perdagangan di bursa karbon Indonesia masih jauh dari harapan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terang dia, sejak bursa karbon resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 September 2023 hingga per november 2023, nilai perdagangan karbon sebesar Rp30,7 miliar dengan volume perdagangan 490.716 ton setara karbondioksida (CO2e). “Kita harus kerja lebih untuk meningkatkannya. KSP dan OJK siap mengawal,” pungkasnya.
Sebelumnya Kantor Staf Presiden dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersepakat untuk mengawal arahan Presiden Joko Widodo soal perdagangan karbon atau carbon trading. Komitmen ini mengemuka saat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, bertemu dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, pada 11 Oktober 2023. (Rama Julia)
Foto : Dok KSP
