JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Pemerintah mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menegaskan bahwa hanya ada satu Kadin yang diakui Pemerintah. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin juga diusulkan disetujui Pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
Usulan itu menjadi salah satu poin yang disampaikan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji saat memaparkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas RUU Kadin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Pemerintah mengusulkan agar pengaturan mengenai Kadin tetap memberikan kepastian terkait kelembagaan dan kedudukannya sebagai wadah pelaku usaha. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa Kadin yang diakui Pemerintah hanya satu, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disetujui Pemerintah dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden,” kata Sarmuji.
RUU Kadin dirancang untuk mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Rancangan ini terdiri atas 13 bab dan 43 pasal, yang mengatur kelembagaan, fungsi, tugas, dan kewenangan Kadin. RUU ini sudah memuat penegasan bahwa Kadin adalah satu wadah yang mandiri bagi seluruh pelaku usaha. Wadah ini mencakup pelaku usaha dari sektor usaha negara, koperasi, maupun swasta, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun tidak.
Menurut Sarmuji, DIM Pemerintah disusun lewat serangkaian pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Pembahasan itu termasuk pendalaman atas sejumlah substansi yang perlu disempurnakan.
“Pemerintah telah melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap RUU Kadin, baik dari sisi substansi maupun pengaturan pasal demi pasal. Pembahasan ini diperlukan agar ketentuan yang dirumuskan dapat memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan dunia usaha,” ujarnya.
163 Butir Diusulkan Dihapus
Pemerintah mengajukan penyempurnaan atas 330 butir DIM terhadap RUU usulan DPR, dengan rincian:
· 49 butir diusulkan tetap
· 163 butir diusulkan dihapus
· 18 butir diusulkan mengalami perubahan redaksional
· 11 butir diusulkan direposisi
· 17 butir diusulkan diubah
· 10 butir berupa penambahan substansi baru
Salah satu pertimbangan Pemerintah mengusulkan penghapusan sejumlah ketentuan adalah agar tata kelola internal Kadin diatur dalam AD/ART organisasi. Tata kelola internal itu mencakup keanggotaan, struktur organisasi, kepengurusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan pengelolaan organisasi.
“Pengaturan tata kelola internal organisasi perlu memberikan ruang fleksibilitas agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu, sejumlah aspek yang bersifat internal dapat diatur lebih lanjut melalui AD/ART Kadin,” ungkap Sarmuji.
Kode Etik hingga Hubungan dengan Pekerja
Di sisi lain, Pemerintah juga mengusulkan sejumlah substansi baru:
· persetujuan Pemerintah terhadap AD/ART Kadin
· perincian unsur keanggotaan, yang terdiri atas pelaku usaha dan organisasi pelaku usaha
· mandat bagi Kadin untuk menyusun, menetapkan, dan menegakkan kode etik bagi anggotanya
· fungsi baru bagi Kadin, yaitu membina hubungan antara pelaku usaha dan pekerja
Usulan lainnya adalah fasilitasi keanggotaan Kadin bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha. Pengaturan ini diharapkan memperjelas peran Kadin dalam mendampingi dan melayani pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
Keanggotaan Otomatis Jangan Bebani IKM
Kemenperin juga memberi sejumlah catatan dalam pembahasan RUU ini. Salah satunya soal batas kewenangan Kadin dalam memberikan jasa layanan, terutama penandasahan serta penerbitan surat keterangan dan rekomendasi. Batas ini perlu diperjelas karena kementerian dan lembaga juga menerbitkan dokumen sejenis sesuai kewenangannya, seperti pertimbangan teknis dan rekomendasi.
Kemenperin juga menyoroti mekanisme integrasi keanggotaan Kadin dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Menurut Kemenperin, keanggotaan otomatis tidak boleh menimbulkan beban biaya bagi pelaku usaha, terutama industri kecil dan menengah (IKM). Keanggotaan otomatis juga perlu ditegaskan tidak serta-merta mewajibkan anggota membayar iuran.
DIM Pemerintah atas RUU Kadin dibahas sejak 2 Oktober 2026. Pembahasan berlanjut pada 23 Oktober, 27–29 Oktober, 2–4 November, hingga 11–12 November 2026. Pada tahap terakhir, Pemerintah mendalami enam isu yang masih perlu dibahas lebih lanjut sekaligus memfinalkan DIM.
Sarmuji berharap pembahasan bersama DPR menghasilkan aturan yang memberi kepastian hukum, memperjelas fungsi dan kewenangan Kadin, serta memperkuat peran Kadin dalam mendukung dunia usaha di Indonesia. (RA)
Resources Asia Energi News Makers