Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
“Tadi saya undang semua (pihak-pihak terkait) untuk (persiapan) ratas besok. Intinya kita mencari solusi,” ujar Menko Luhut dalam acara temu wartawan di kantornya, Senin (11/1).
“Kita sedang mencari jalan keluarnya, mudah-mudahan besok ada jalan tengah yang terbaik. Formulasinya sedang kita susun. Besok pagi akan kami laporkan ke Presiden. Presiden yang akan memutuskan,” sambungnya.
Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2014, dikatakan bahwa perusahaan tambang dibolehkan melakukan ekspor mineral mentah hingga 11 Januari 2017. Jika tidak ada revisi terhadap PP tersebut, maka perusahaan-perusahaan tambang tidak diperkenankan melakukan kegiatan ekspor mineral mentah.
Menko Luhut menekankan apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah tidak boleh melanggar Undang-Undang (UU).
“Kita tidak ingin mengulangi kesalahan. Kita ini menerima masalah yang lalu, yang menurut saya kita banyak melanggar UU. Tapi sudah kejadian mau diapain,” katanya.
Ketika ditanya tentang PT Freeport Indonesia, Menko Luhut meminta perusahaan tersebut untuk tunduk terhadap peraturan yang akan disahkan oleh Pemerintah. Peraturan yang dimaksud adalah revisi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Kalau ini (peraturan) jadi, Freeport harus patuh dengan peraturan yang dibuat,” kata Menko Luhut. Sambil menambahkan bahwa kalau ada dibuat perjanjian, maka perjanjian tersebut harus dijalankan.
Tarif listrik
Menjawab pertanyaan tentang kenaikan tarif listrik untuk golongan rumah tangga dengan daya 900 va, Menko Luhut mengatakan bahwa dengan kenaikan itu bukan berarti pemerintah mencabut subsidi bagi rakyat miskin, tetapi hal itu dilakukan oleh pemerintah untuk menyalurkan subsidi yang lebih tepat sasaran.
“Harga listrik kita tidak memotong subsidi untuk orang miskin. Kemana itu (subsidi) ke 2500 desa yang belum berlistrik, elektrifikasi yang (kini) 88% bisa naik sampai 97% di tahun 2019,” jawab Menko Luhut. Ini, menurutnya, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan di seluruh Indonesia, yang diharapkan dapat menurunkan kesenjangan.
“Kita (pemerintah) tidak bicara pertumbuhan saja, tetapi juga pemerataan. (Seperti) dana desa itu dibagikan untuk 74,000 desa, Rp 1,7 miliar tahun ini. Tingkat kesuksesannya 70 persen. Kalau nanti bisa mencapai 80-90 persen, saya pikir pemerataan akan lebih terasa, ” ungkapnya.
PM Jepang
Menjelang kunjungan PM Jepang Shinzo Abe pada pekan ini, Menko Luhut menyampaikan beberapa proyek kerja sama infrastruktur akan dibicarakan oleh kedua kepala negara terutama finalisasi pembangunan Pelabuhan Patimban.
“Kami akan finalisasi semua, besok soal Patimban, soal finalisasi perusahaan Jepang mana yang masuk,” ujarnya.
Kereta cepat Jakarta-Surabaya juga diagendakan untuk dibicarakan pada pertemuan yang direncanakan berlangsung di Bogor tersebut.
“Ada (Kereta) Jakarta-Surabaya, pending item ada beberapa, seperti tanda tangan Menteri Perhubungan dan JICA (Japan International Cooperation Agency), “katanya sambil berharap proyek tersebut dapat direalisasikan, termasuk juga proyek Masela.
CEO BUMN dan Bebas Visa
Menjawab pertanyaan tentang tenaga kerja asing, Menko Luhut menyinggung beberapa pihak yang mempertanyakan wacana yang disampaikan Presiden Jokowi soal penempatan orang asing sebagi _Chief Executive Officer_ (CEO) di perusahaan BUMN. Menurutnya tidak ada yang salah dengan wacana tersebut.
“Orang-orang meributkan ketika Presiden bilang sedang memikirkan CEO BUMN orang asing. Lho, pelatih PSSI juga orang asing, kok enggak ribut,” katanya.
Hal ini seharusnya dianggap sebagai tantangan untuk masyarakat Indonesia untuk lebih baik lagi, dan tidak ada hubungannya dengan nasionalisme.
Ia mencontohkan maskapai penerbangan Emirates yang diisi oleh orang-orang asing dan kini bisa menjadi salah satu maskapai internasional terbaik di dunia.
“Karena dikelola sama dia ternyata lebih bagus. Ternyata jadi _world class_. Lah, kita bagaimana. Kalau terpaksa, ya kita pertimbangkan. PSSI semua enggak ada yang ribut tuh. Malah bilang, carilah pelatih yang paling terkenal dari Eropa. Kita boleh dong cari CEO terbaik untuk menangani apa. Kita cari semua alat untuk bisa bikin bagus,” ujar Menko Luhut.
Mengenai adanya tuduhan bahwa kebijakan bebas visa yang menyebabkan maraknya pekerja ilegal dari China, Menko Luhut tidak setuju dengan tudingan tersebut. Menurutnya kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menggaet sebanyak-banyaknya wisatawan mancanegara datang ke Indonesia.
“Visa kita evaluasi sekarang, jangan terus ribut. Orang belum setahun kok (kebijakan ini)” pungkasnya. (Rama)
Foto: Ist
