Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman memimpin rapat koordinasi penyelesaian masalah terhambatnya ekspor mineral. Rapat yang dihadiri kementerian dan lembaga serta pelaku usaha berlangsung di gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/07/2026).
“Hari ini saya rapat kordinasi tentang Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis Logam Tanah Jarang (LTJ). Saya mendapat laporan dari beberapa pengusaha tentang terhambatnya ekspor mineral. Saya mengoordinasikan rapat lintas kementerian/lembaga untuk memperkuat tata kelola ekspor mineral kritis yang mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ),” kata Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman usai memimpin rakor.
Kepala Staf Kepresidenan mengatakan ekspor yang mengandung LTJ sebagai logam ikutan menjadi masalah seperti kasus di Pangkal Pinang. “Ini karena kekosongan aturan tentang kandungan maksimal mineral ikutan LTJ yang diperbolehkan. Kalau LTJ belum diatur, APH (aparat penegak hukum) tidak boleh mengada-ada. Jangan ada APH termasuk TNI yang menghambat ekspor, kalau memang tidak ada aturan yang dilanggar,” tegas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.
KSP mengkoordinasikan kesepakatan sebagai pedoman pelaku usaha tentang batasan maksimal kandungan LTJ sebagai logam ikutan. “Tadi sudah kita komunikasikan dan alhamdulilah para dirjen, pelaku usaha, Bareskrim, dan Kejaksaan, sangat fleksibel, aturannya kita tata rapi, tapi kemudian ekspor tidak terhenti, karena akan berdampak buruk pada masyarakat,” ujar mantan Pangdam Jaya itu.
Kepala Staf Kepresidenan mengatakan saat ini banyak kapal yang tertahan karena aturan kekakuan aturan. “Ada juga masalah aturan tumpang tindih, karena keragu-raguan, dan rasa ketakutan juga dari pelaku usaha. “Ini jangan sampai terjadi,” ujarnya.
Program KSP mendekat melaksanakan rakor untuk mengatasi masalah-masalah yang diadukan masyarakat. “Alhamdulilah semua stakeholders ada di sini, dari kementerian dan lembaga sangat fleksibel, mendukung program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden sehingga berjalan dengan lancar, tertib, dan tidak ada keragu-raguan bagi pelaku usaha, tetapi tetap aturan yang berlaku harus dipenuhi, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang nantinya yang akan merugikan negara,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rakor perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, serta perwakilan Danantara. Selain itu, hadir juga pihak Perminas, MIND ID, PT Sucofindo, PT Timah, PT Surveyor Indonesia, Badan Industri Mineral, Indonesian Mining Association (IMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Asosiasi Bauksit Indonesia (ABI), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). (Rama Julian Saputra)
Foto: Dok KSP
