JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Koalisi Danantara Monitor resmi mengajukan permohonan informasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan aset dan keuangan negara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik berjalan seiring dengan besarnya mandat yang diberikan kepada Danantara, sebagai kendaraan investasi negara sekaligus pengelola aset BUMN dengan nilai yang sangat besar.
Koalisi Danantara Monitor meminta akses kepada Danantara terhadap sejumlah dokumen penting antara lain Laporan Keuangan Danantara Tahun 2025; Laporan Tahunan Danantara Tahun 2025; dan Laporan Keuangan Danantara Kuartal I Tahun 2026. Selain itu, Koalisi juga meminta BPK untuk membuka informasi terkait proses pemeriksaan dan hasil audit yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Danantara. Informasi tersebut diperlukan untuk mendukung riset independen dan memastikan bahwa pengelolaan aset publik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) mengatakan, transparansi laporan keuangan dan kinerja Danantara merupakan prasyarat mutlak meningkatkan kepercayaan publik sekaligus investor. “Rupiah yang melemah, IHSG yang menurun salah satunya refleksi terhadap persoalan tata kelola Danantara. Investor yang ingin masuk ke energi terbarukan dan bekerja sama dengan Danantara tentu timbul pertanyaan soal aspek transparansi keuangan. Bagaimana cara meningkatkan trust terhadap iklim investasi bisa dimulai dari keterbukaan laporan keuangan Danantara. Biar jelas proyek apa saja dan berapa return riil Danantara selama 1 tahun terakhir,” kata Bhima.
Seira Tamara, Peneliti Indonesia Corruption Watch menegaskan, besarnya aset dan kewenangan yang dikelola Danantara harus diimbangi dengan tingkat transparansi yang tinggi. Keterbukaan informasi merupakan pondasi utama untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik. “Tata kelola yang tidak diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas, akan menempatkan Danantara pada ruang gelap yang sulit diawasi oleh publik. Hal ini dapat memicu kerentanan untuk terjadinya konflik kepentingan hingga korupsi,” Seira menjelaskan.
Koalisi Danantara Monitor menilai, akses publik terhadap laporan keuangan dan hasil audit merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances yang sehat. Sebagai lembaga yang mengelola aset strategis negara, Danantara perlu menunjukkan komitmen kuat terhadap keterbukaan agar masyarakat dapat menilai kinerja, risiko, dan dampak pengelolaan investasi negara secara objektif.
“Sebagai organisasi anak muda, kami sangat resah dengan kondisi isu sosial dan geopolitik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Kami melihat berbagai perbincangan terkait Danantara di media sosial sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat dan anak muda, sedangkan akses keterbukaan informasi yang bisa kami akses di laman yang tersedia sangatlah terbatas. Tentu saja ini akan berpengaruh besar terhadap masa depan kami, jika Danantara tidak bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas yang jelas, maka masa depan anak bangsa yang akan dipertaruhkan. Kami berhak untuk mengetahui dan ikut berpartisipasi mengawal masa depan kami yang lebih baik,” ujar Reka Maharwati, Coordinator Enter Nusantara.
Bondan Andriyanu, Outreach and Advocacy Manager CERAH menambahkan, sebagai badan pengelola investasi, Danantara memiliki peran penting untuk mensukseskan target ambisius pemerintah untuk membangun 100 GW PLTS. “Sehingga dibutuhkan konsistensi kebijakan, keberanian mengalihkan investasi dari energi fosil, dan transparansi penuh atas pengelolaan dana publik. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai keputusan investasi Danantara menjadi penting agar masyarakat dapat memastikan bahwa arah investasi negara benar-benar mendukung masa depan energi bersih Indonesia,” jelas Bondan.
Koalisi Danantara Monitor akan terus mendorong praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel serta mengawal proses pengungkapan informasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan kekayaan negara. (RA)
Sumber foto Topbusinnes
Resources Asia Energi News Makers