Saturday , 3 December 2022
Home / ENERGI MINYAK & GAS / Kementerian Keuangan Berikan Penghargaan Atas Pengelolaan BMN Hulu Migas

Kementerian Keuangan Berikan Penghargaan Atas Pengelolaan BMN Hulu Migas

RESOURCESASIA.ID, JAKARTA – Jumlah dan nilai barang milik negara (BMN) di hulu migas sangat besar, sehingga Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pengelolaannya, pencatatan dan pengawasannya.

Saat ini, BMN Hulu Migas yang tercatat pada Aset Lainnya di dalam Laporan Kekayaan Pemerintah Pusat (LKPP) memiliki porsi sebesar 43%. Berdasarkan data per 31 Desember 2021 BMN hulu migas mencapai sekitar USD 61 miliar atau setara dengan Rp. 614,76 Triliun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi SKK Migas untuk dapat melakukan pengelolaan yang baik dan akuntable. SKK Migas berkomitmen dan terus berupaya untuk memperbaiki Tata Kelola BMN Hulu Migas serta melaksanakan fungsi dan wewenang selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana amanat PMK 140 Tahun 2020.

Karena sedemikian penting, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan acara apresiasi pengelolaan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi yang dan penyerahan surat kuasa khusus sertifikasi, diikuti dengan penandatanganan pernyataan komitmen bersama.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada 5 (lima) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan 3 (tiga) Kantor Pertanahan. Kelima KKKS yangmendapatkan penghargaan adalah BP Berau Ltd, Exxon Mobile Cepu Ltd, PT Medco E & P Natuna,JOB Pertamina – Medco E & P Tomori, PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu. Sedangkan Kantor Pertanahan (Kantah)yang mendapatkan penghargaan adalah Kantah Kabupaten Teluk Bintuni, Kantah Kabupaten Tuban dan Kantah Kabupaten Anambs. Penghargaan diberikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban di Jakarta (22/3).

“Atas nama Industri Hulu Migas dan khususnya para KKKS yang menerima penghargaan, izinkan kami untuk menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Kementerian Keuangan. Hal Ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami keluarga besar insan hulu migas. Penghargaan ini akan mendorong KKKS untuk melakukan pengelolaan aset hulu migas lebih baik lagi dimasa yang akan datang”, kata Dwi Soetjipto dalam sambutannya pada acara tersebut.

“Salah satu upaya perbaikan pengelolaan BMN adalah melalui pembangunan Sistem Informasi Terintegrasi antara SKK Migas dan Kementerian Keuangan, tentunya dapat mendukung peningkatan pengelolaan pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara hulu yang lebih akuntabel dan reliable”, kata Dwi.

Lebih lanjut, Dwi menyampaikan dalam situasi pandemi Covid-19, industri hulu migas pada tahun 2021 memberikan penerimaan negara yang mencapai USD 13,67 Miliar atau 188,8% dari Target APBN sebesar USD 7,28 Miliar. Kinerja positif tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan semua stakeholder khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Tantangan hulu migas kedepan akan semakin besar dalam upaya mengamankan kebutuhan energi, mengingat lapangan migas sudah mature sehingga dibutuhkan upaya lain seperti EOR untuk dapat meng-unlock potensi dan dibutuhkan tingkat keekonomian yang baru. Saat ini di wilayah barat mulai menggarap migas non konvensional yang membutuhkan pengeboran yang lebih dalam dan investasi yang lebih besar.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan insentif yang diberikan oleh Pemerintah sehingga meski dalam situasi pandemi, kinerja hulu migas masih cukup baik. Dukungan dan insentif diharapkan dapat terus diberikan mengingat tantangan kedepan yang semakin sulit, agar daya saing industri hulu migas tetap terjaga ditengah persaingan antar negara yang semakin kompetitif”, pungkas Dwi.

Sementara itu, pada sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial menyampaikan bahwa sertifikasi adalah upaya memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi yang berhak, tertib administarasi dan lainnya. Tanah yang digunakan dalam usaha hulu migas mencapai 15.948 bidang tanah dengan luas sekitar 630 juta m2 dengan rincian 70 juta m2 yang bersertifikat, 230 juta m2 dalam proses sertifikasi dan 350 juta m2 atau lebih dari 50% belum bersertifikat.

“Surat kuasa khusus dalam upaya mempercepat pensertifikasian akan mendukung upaya pencatatan kepemilikan aset negara di hulu migas. Kami mengharapkan kerjasama yang telah berjalan dengan baik dapat ditingkatkan, sinergi dan pengguna barang agar proses sertifikasi dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu”, kata Ego Syahrial.

Dalam sambutan dan pengarahannya, Wakil Menteri Keuangan menyampaikan terima kasih kepada KKKS yang telah menjaga BMN hulu migas. “Saya berharap, tentu industri hulu migas terus berkembang, apalagi disaat harga minyak sedang tinggi. Saya senang jika hulu migas lebih besar, menghasilkan lifting lebh besar, sehingga kontribusi ke negara juga akan meningkat”, kata Suahazil.

Suahazil menambahkan jika dahulu kita sering mendengar semangat dalam pembelajaran di sekolah tentang makna bela negara yaitu dengan kalimat tidak boleh sejengkal tanah lepas dari Republik Indonesia, maka dalam konteks hulu migas, hal yang sama adalah tidak boleh ada BMN hulu migas yang hilang.

“Selesaikan inventarisasi dan penilaian, hari ini kita tandai fleksibilitas kita ditandai pemberian kuasa khusus. Hal ini akan menjadikan proses sertifikasi di hulu migas menjadi lebih simple dan lebih cepat. Hari ini diberikan kuasa kepada Kementerian ESDM, SKK Migas dan BPMA. Kedepan bisa bisa dikembangkan ke KKKS bisa mendaftar dan meminta sertifikat, yang penting dicatat atas nama negara. Saya akan minta laporan dari Dirjen Kekayaan Negara terkait dengan untuk memontior dari implementasi surat kuasa sertifikasi ini”, kata Wakil Menteri Keuangan. (RA)

Foto: ist

Check Also

SKK Migas Tuntaskan Pengeboran 616 Sumur Pengembangan

RESOURCESASIA.ID, JAKARTA – Kerja keras dan upaya menjaga tingkat produksi minyak dan gas pada level …

Leave a Reply