Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
Resourcesasia.id, Jakarta – Hasil analisis Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengungkapkan bahwa kondisi anggaran negara masih cenderung aman, walaupun ada tekanan dari akumulasi utang.
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan untuk bisa memahami kondisi utang pemerintah maka salah satunya dengan melihat risiko keberlanjutan fiskal.
Berdasarkan hasil studi yang telah dibuat oleh KEIN, kondisi fiskal masih aman dalam jangka panjang atau sustain. Kajian tersebut dilakukan menggunakan konsep fiscal suistainbility yang dilakukan oleh Craig Burnside pada 2005. “Hasilnya, kondisi fiskal kita masih aman,” ujarnya dalam Diskusi Publik tentang Utang Negara di Jakarta, Jumat (11/5).
Dia memaparkan, hasil studi tersebut adalah nilai keseimbangan primer per PDB 2016 dan 2017 masih berada di bawah batas maksimum alias dalam kondisi aman, dengan angka masing-masing: -1,01% dan 0,95%. Sedangkan ambang batasnya (threshold) sebesar -1,52% dan -1,71%.
“Dari nilai tersebut terlihat jelas bahwa fiskal Indonesia sustain. Apalagi pada 2018 estimasinya akan lebih jauh yakni sebesar -0,59% sedangkan threshold-nya -1,92%,” katanya.
Dia menjelaskan kondisi itu dapat tercapai karena dalam merancang anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) pemerintah mengacu pada undang-undang dan peraturan yang ada. Menurut penjelasan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara rasio defisit anggaran terhadap PDB sebesar 3% sedangkan rasio utang terhadap PDB 60%.
Belakangan ini, publik mengkhawatirkan nilai utang Indonesia yang terus meningkat. Padahal utang Indonesia terdiri dari utang sektor publik dan utang swasta sehingga keduanya tidak bisa disatukan.
“Jadi kita itu harus melihat utang dengan konsep perhitungan dan data yang benar sehingga tidak langsung mengatakan Indonesia terjerat lilitan utang,” jelasnya.
Lebih lanjut Arif menuturkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kondisi itu tercermin dari pembangunan sosial ekonomi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Masyarakat pun merasakan manfaat dari berbagai program yang telah disusun oleh pemerintah.
“Realokasi anggaran menjadi lebih produktif dan berkualitas. Dari 2015 anggaran pendidikan terus meningkat, begitu juga dengan infrastruktur dan juga subsidi BBM,” ucapnya.
Pemerintah telah berhasil merekonstruksi, melebarkan, dan membangun 9.544 km jalan, membangun 341.500 rumah susun, khusus, dan swadaya, serta membangun rel kereta api sepanjang 388 km’sp.
Dari sisi pendidikan, angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni terus meningkat setiap tahunnya.
Selain itu, pemerintah juga fokus kepada kemiskinan dan kesehatan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan pemerataan dan keadilan. Peningkatan anggaran penanggulangan kemiskinan naik sebesar 74% dari 2014 ke 2017. Sedangkan dari sisi kesehatan, presentase persalinan ditolong tenaga kesehatan juga melonjak tajam hingga mecapai posisi 93,25% pada 2017 didukung oleh Kartu Indonesia Sehat.
Kendati demikian, pemerintah perlu mewaspadai tekanan pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak dunia terhadap utang publik yang lain, seiring dengan peningkatan standar kehidupan rakyat.
“Jadi dalam jangka panjang dan menengah apa yang sudah dilakukan pemerintah sudah benar, namun harus diwaspadai berbagai tantangan untuk jangka menengah,” pungkas Arif. (RA)
Foto: Ist
