Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
Resourcesasia.id, Jakarta – Industri Hulu Migas selalu siap membantu Pemerintah, tidak hanya dalam menemukan cadangan migas Nasional tetapi juga bantuan-bantuan insidentil yang sifatnya mendesak. Hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan KKKS yang berada di Tier 1 seperti Chevron Indonesia Company dan Pertamina Hulu Mahakam (dh. Total Indonesie) dalam membantu mengatasi pencemaran pantai Balikpapan akibat kebocoran pipa bawah laut RU V PT. Pertamina.
Sesuai dengan protokol yang ada, KKKS telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta aparat terkait dengan melakukan mobilisasi Kapal dan juga menyiapkan Peralatan Tumpahan Minyak sesuai dengan PPP 21 Tahun 2010, Perpres Nomor 109 tahun 2006 dan PermenHub Nomor 58 Tahun 2013 yang menginstruksikan setiap perusahaan yang memiiki eksposur resiko tinggi wajib menyiapkan peralatan penanggulangan minyak dan sumber daya manusia dengan standar yang telah ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO).
Pekerja SKK Migas dan KKKS tidak mengenal hari libur bila berbicara mengenai kepentingan umum, hal tersebut terlihat pada saat kejadian pencemaran tanggal 31 Maret 2018 yang merupakan hari libur panjang bagi umumnya Pekerja. Koordinasi intens antara SKK Migas – KKKS (Pusat dan Daerah) terus berlangsung dalam membantu Pertamina. Kesiap siagaan tersebut tidak pernah surut walaupun sempat ada beberapa issu miring yang menyatakan adanya kebocoran atas pipa bawah laut Chevron Indonesia Company, namun atas keyakinan disertai pengawasan yang melekat sejak hari pertama sampai dengan hari ini, SKK Migas-KKKS yakin kebocoran bukan berasal dari fasilitas hulu migas yang memang selalu dirawat dengan baik. Biaya pemeliharaan tentunya sangat mahal tapi mengingat dampak lingkungan yang terjadi bukan hanya terjadi pada hari-hari pencemaran tetapi bisa berdampak sampai dengan beberapa tahun mendatang dan dipastikan akan merusak ekosistem dan biota laut.
Pekerja SKK Migas – KKKS juga siap bilamana diminta untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang ada untuk membantu pemulihan atas lingkungan pantai yang tercemar.
*Serikat Pekerja SKK Migas melakukan pemilihan pengurus periode 2018-2020*
Serikat Pekerja SKK Migas saat ini sedang mempersiapkan Sarasehan Nasional sebagai rangkaian pemilihan Kepengurusan Baru SP SKK Migas Tahun 2018-2020. Sebagai wadah perjuangan Pekerja SKK Migas, SP telah membuka ruang diskusi dengan BPK RI terkait dengan temuan atas biaya pasca kerja yang telah dilaporkan pada Laporan Keuangan SKK Migas.
Sebagai bagian tidak terpisah dari Industri Hulu Migas, SP SKK Migas juga dalam beberapa forum kerap menyuarakan pentingnya DPR untuk menyegerakan pembahasan Revisi UU Migas 22 Tahun 2001 sebagai upaya utama untuk peningkatan cadangan migas Nasional.
SP SKK Migas berharap memasuki tahun politik, baik Pekerja maupun Manajemen mawas diri atas berbagai tantangan yang mungkin terjadi.
Dedi Suryadi/
Yapit Saptaputra
Ketua Umum/
Sekretaris Jenderal
