Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
DENPASAR, RESOURCESASIA.ID – Bali perlu mempercepat pembangunan energi terbarukan untuk mencapai target emisi nol bersih (net zero emission/NZE) pada 2045. Peta jalan sektor ketenagalistrikan yang disusun Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan kebutuhan tambahan kapasitas energi terbarukan hingga 5 gigawatt (GW) di luar target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Dengan kebutuhan investasi sekitar USD 6,7 miliar pada periode 2025–2034, langkah ini berpotensi meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran pembangkitan listrik Bali hingga 37 persen.
Dengan waktu 19 tahun menuju target NZE, Bali masih menghadapi ketergantungan besar pada energi fosil dan pasokan listrik dari luar pulau.. Berdasarkan data PLN pada Juli 2026, sistem kelistrikan Bali didukung pembangkit dengan total kapasitas sekitar 1.477 MW, dengan sekitar 60 persen pembangkit masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Bali juga masih mengandalkan pasokan listrik sekitar 270–340 MW dari sistem Jawa melalui kabel bawah laut. Ketergantungan terhadap energi fosil dan pasokan dari luar pulau menunjukkan pentingnya percepatan pengembangan energi terbarukan lokal untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik, terutama dari sektor pariwisata.
I Gede Ngurah Esa Maha Putra, Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali mengatakan pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari PLN, sektor perbankan dan lembaga pembiayaan, pelaku usaha, sektor pariwisata, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat luas.
“Melalui penyelenggaraan Bali Climate Week 2026, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah konkret guna mempercepat transisi energi di Bali. Kolaborasi tersebut tidak hanya diperlukan dalam bentuk pertukaran gagasan dan penguatan kebijakan, tetapi juga melalui pengembangan proyek energi terbarukan, mobilisasi investasi, serta optimalisasi potensi sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama ekonomi Bali,” jelas I Gede Ngurah Esa Maha Putra dalam sesi bertajuk “Accelerating Renewable Energy Implementation for Bali Net Zero Emission 2045” di Pekan Iklim Bali pada Selasa (13/10).
Agus Praditya Tampubolon, Direktur Program Iklim dan Transisi Energi Berkeadilan, Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan bahwa tantangan utama Bali adalah mengubah potensi energi terbarukan menjadi proyek yang siap dibangun dan dibiayai. Meski memiliki potensi teknis sekitar 22,03 GW, pengembangannya masih terkendala ketersediaan lahan, kepastian regulasi, kesiapan jaringan listrik, dan pembiayaan.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, IESR bersama Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan kajian awal guna mengidentifikasi lokasi potensial pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar di atas tanah (ground-mounted) dengan mempertimbangkan tata ruang, kapasitas jaringan, serta nilai dan kearifan lokal. Langkah ini sejalan dengan peluncuran Program Nasional PLTS 100 GW di Bali pada Agustus 2026.
“Peran pemerintah daerah menjadi penting dalam mempercepat investasi energi terbarukan melalui inventarisasi lahan dan aset pemerintah, termasuk atap bangunan yang berpotensi dimanfaatkan untuk PLTS. Pendataan yang sistematis diperlukan untuk menyiapkan proyek yang layak ditawarkan kepada investor, didukung kepastian status lahan, penyederhanaan perizinan, kesiapan jaringan listrik, serta perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) yang transparan dan layak secara finansial. Penguatan rantai pasok lokal juga diperlukan agar percepatan energi terbarukan tidak hanya mendukung pencapaian Bali NZE 2045, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Bali,” tegas Agus.
Peta Jalan Bali NZE 2045 Sektor Ketenagalistrikan yang disusun IESR menunjukkan bahwa sistem listrik berbasis 100 persen energi terbarukan pada 2045 secara teknis memungkinkan. Untuk mewujudkannya, Bali perlu mempercepat pembangunan pembangkit, jaringan listrik, dan penyimpanan energi secara bertahap.
Dalam periode 2025–2034, Bali berpotensi meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran pembangkitan listrik hingga 37 persen melalui penambahan kapasitas energi terbarukan hingga 5 GW di luar target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Perluasan pemanfaatan PLTS atap menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung percepatan tersebut. IESR memperkirakan kebutuhan investasi pada periode ini mencapai USD 6,7 miliar, dengan potensi pengurangan emisi sebesar 8,1 juta ton setara karbon dioksida (CO₂e) dan penurunan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta interkoneksi hingga 35 persen.
Dalam jangka panjang, yakni periode 2035–2045, Bali perlu mengembangkan teknologi energi terbarukan dan infrastruktur kelistrikan yang lebih maju. Pengembangan PLTS terapung lepas pantai, hidrogen atau amonia hijau, serta kombinasi sistem penyimpanan energi baterai (battery energy storage system/BESS) dan pembangkit listrik tenaga air terpompa (pumped hydro energy storage/PHES) menjadi bagian dari skenario transisi menuju 100 persen energi terbarukan. Selain itu, interkoneksi listrik dua arah berteknologi arus searah tegangan tinggi (high voltage direct current/HVDC) dengan Jawa dan Nusa Tenggara diperlukan untuk memungkinkan pertukaran sumber daya listrik antarpulau. IESR memperkirakan kebutuhan tambahan investasi pada periode tersebut mencapai sekitar USD 28 miliar.
IESR menekankan bahwa percepatan transisi perlu dimulai dari penyiapan proyek yang layak investasi, penguatan sistem kelistrikan, dan implementasi transisi energi di Nusa Penida.
“Untuk mempercepat implementasi energi terbarukan di Bali, kami menyoroti tiga prioritas utama. Pertama, menyiapkan lahan dan aset yang layak investasi melalui kepastian status lahan, tata ruang, perizinan, serta kesiapan teknis PLN. Kedua, memperkuat sistem kelistrikan melalui pengembangan jaringan, teknologi penyimpanan energi, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. Ketiga, mempercepat transisi energi Nusa Penida menuju 100 persen energi terbarukan pada 2030 melalui pembiayaan inovatif, termasuk blended finance dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta pemanfaatan PLTS atap di sektor pariwisata,” kata Agus. (Rama Julian Saputra)
Foto: Dok IESR
