Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
Temuan studi CERAH dan Unitrend menunjukan bahwa pensiun dini PLTU batu bara akan memberikan lebih banyak dampak positif bagi kesehatan, lingkungan dan ekonomi kelompok masyarakat miskin di tiga wilayah
RESOURCESASIA.ID, JAKARTA – Hasil studi yang dilakukan Yayasan Indonesia CERAH dan Institute for Policy and Development (Poldev) Unitrend, Universitas Gadjah Mada (UGM) menemukan bahwa 85 persen penduduk yang tinggal di daerah dekat PLTU batu bara di tiga wilayah, yaitu PLTU Cirebon-1, PLTU Pacitan, dan PLTU Pelabuhan Ratu, tidak menggantungkan pendapatannya dari aktivitas PLTU batu bara, baik secara langsung atau tidak langsung.
Studi ini juga menemukan bahwa kesehatan warga dengan rentan usia 14-44 tahun terganggu sejak ketiga PLTU tersebut beroperasi. Limbah fly ash yang dihasilkan baik oleh PLTU Cirebon-1 yang menggunakan batu bara berkapasitas penuh (100% coal) maupun PLTU yang menerapkan skema co-firing dengan biomassa seperti PLTU Pelabuhan Ratu dan Pacitan memicu banyak keluhan.
Erythrina Orie, peneliti Poldev mengatakan bahwa dalam praktiknya, partisipasi masyarakat lokal dalam transisi energi masih sangat kurang. “Hanya 1 dari 5 orang masyarakat sekitar PLTU yang terlibat secara aktif dengan komunitas lokal dalam agenda transisi energi. Inkonsistensi kebijakan pemerintah membuat masyarakat ragu untuk bertindak proaktif untuk transisi energi,” ucap Orie.
Orie juga menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat yang bermukim di sekitar PLTU tidak dapat menyuarakan pendapatnya dengan bebas karena kekhawatiran faktor ancaman dan fenomena premanisme, yang mana hal tersebut secara tidak langsung merubah tatanan sosio-kultural terhadap aksi kolektif dan partisipatif.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang mengatakan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan agar rencana pemensiunan dua PLTU batu bara di Jawa Barat tersebut dapat terlaksana dengan benar. “Pemensiunan PLTU Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu harus dapat menjawab permasalahan pemulihan ekologi yang merupakan prinsip penting mengingat dampak buruk yang dimunculkan dari aktivitas PLTU begitu nampak dirasakan,” kata Iwang.
Ahmad Rahma Wardana, peneliti Pusat Studi Energi UGM menuturkan bahwa produksi listrik yang sentralistik, skala besar, dan berbahan bakar fosil atas nama efisiensi terbukti menjadi salah satu sebab hadirnya perubahan iklim. “Maka transisi energi harus mencakup dua hal, yakni menuju ke sistem energi yang desentralistik, skala komunitas, dan memakai energi terbarukan.
“Namun hingga saat ini kebijakan dan langkah pemerintah belum terlihat serius dalam proses transisi energi di Indonesia. Hal ini terlihat dari bagaimana sikap pemerintah yang selalu konsisten dalam membuat kebijakan atau peraturan yang tidak sinkron dalam tatanan energi nasional” tambah Ahmad.
Wicaksono Gitawan, JET Associate Yayasan Indonesia CERAH mengatakan bahwa transisi energi berkeadilan, terlebih melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) harus terus dipantau di tahun 2024. “Seperti yang kita ketahui, PLTU Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu sudah masuk ke dalam rencana pensiun dini dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP dan akan menggunakan skema Energy Transition Mechanism(ETM). Tentunya, kami berharap bahwa pihak Asian Development Bank (ADB), selaku pihak yang menjalankan ETM akan transparan dalam proses pemensiunan dini PLTU, agar masyarakat tahu sudah sampai mana tahapan proses,” kata Wicaksono. (RA)
Foto : Dok PLN
