Resourcesasia.id, Jakarta – Dalam rangka mengantisipasi kejadian Brebes Exit (Brexit) tahun 2016 tidak terulang, Posko Nasional ESDM sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dan PT. Jasa Marga (Persero) untuk mensimulasi potensi problem kritis kemacetan saat mudik dan arus balik, serta menyiapkan strategi penyediaan dan pendistribusian BBM di sepanjang jalan tol dan jalan-jalan nasional dan Kabupaten yang berpotensi macet.
Beberapa langkah antisipatif yang sudah dilakukan antara lain, pembangunan empat jalan fly over di pintu keluar Brebes dan penyediaan BBM di sepanjang jalan tol.
“Kita sudah mengantisipasi agar kejadian Brebes Exit (Brexit) tidak terjadi lagi. Saat ini di pintu keluar Brebes sudah dibuat empat jalan fly over yang pekerjaannya menurut teman-teman Bina Marga akan selesai inshaa Allah H-10 lebaran,” ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang juga Koordinator Posko Nasional ESDM, M Fanshurullah Asa saat konferensi pers Kesiapan Posko Nasional ESDM di BPH Migas, Senin (5/6).
Pembangunan empat jalan fly over tersebut diharapkan dapat mengurai kemacetan yang terjadi saat keluar di Brebes. Potensi yang critical juga yang menyebabkan kemacetan yaitu di sebelum masuk ke Semarang di Weleri ada 3 Km untuk keluar dan baru masuk kembali melalui Ngalian.”Potensi yang kita khawatirkan terjadinya kemacetan di pintu keluar Weleri harus diantisipasi karena dalam kondisi belum Idul Fitri saja sudah macet 3 Km apalagi nanti jika lebaran,” lanjut Fanshurullah.
Ketersediaan BBM di lokasi rawan ini juga tidak luput dari pemantaun tim Posko Nasional ESDM. Pertamina akan menyediakan BBM disepanjang jalan tol baik dari Brebes hingga Ngalian, maupun dari Semarang hingga Surabaya. “Ada banyak titik tambahan untuk menyiapkan BBM baik itu di posko mapupun yang mobile guna mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan BBM jika terjadi kemacetan yang luar biasa,” ujar Fanshurullah.
Posko Nasional ESDM dibentuk Kementerian ESDM selain melibatkan stakeholder sektor ESDM juga Kementerian dan instansi terkait seperti, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Posko akan efektif bekerja mulai 10 Juni mendatang hingga 11 Juli 2017 berpusat di Kantor BPH Migas. (Kuche)