Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
Pengalihan belanja pemerintah secara bertahap dan transparan dari bahan bakar fosil ke energi berahli serta perlindungan sosial menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi dan melindungi rumah tangga dari gejolak harga, menurut para ahli.
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID — Indonesia mengalokasikan Rp 713,5 triliun dalam bentuk dukungan untuk sektor energi pada 2024, hampir 90% diantaranya untuk bahan bakar fosil, menurut analisis terbaru dari International Institute for Sustainable Development (IISD).
Meski menurun dibandingkan puncaknya pada 2022, dukungan energi Indonesia pada 2024 masih tergolong sangat tinggi. Sekitar Rp 634,3 triliun dari total anggaran dialirkan untuk minyak, gas, batu bara, dan listrik berbasis fosil. Sementara itu, dukungan untuk energi bersih dan kendaraan listrik hanya mencapai sekitar Rp 10,7 triliun.
Salah satu komponen biaya terbesar dari total subsidi berasal dari upaya menjaga stabilitas tarif listrik. Subsidi dan kompensasi listrik bagi konsumen pada tahun 2024 mencapai Rp 176 triliun, atau setara lebih dari Rp 625.000 per orang per tahun.
Namun, dukungan energi ini tidak hanya tercermin dalam angka anggaran negara. Sejumlah kebijakan di sisi hulu, termasuk kebijakan batas atas harga batu bara (coal price cap), turut menekan biaya energi di luar tagihan konsumen.
Meski membantu menahan kenaikan tarif listrik, kebijakan ini diperkirakan memberikan dukungan implisit sebesar Rp 58,5 triliun pada 2024 dan menutupi biaya sebenarnya dari pembangkit listrik berbasis batu bara.
“Kebijakan coal price cap di Indonesia memang berhasil menjaga tarif listrik tetap relatif stabil. Namun, di sisi lain kebijakan ini menutupi biaya riil pembangkit listrik tenaga batu bara dan justru memperkuat ketergantungan terhadap energi fosil,” ujar Anissa Suharsono, penulis utama dan penasihat kebijakan senior di IISD.
Risiko fiskal, kebijakan iklim, dan ketimpangan subsidi
Mekanisme penetapan harga ini juga membuat belanja publik rentan terhadap volatilitas pasar energi global. Ketika harga energi internasional meningkat, pembayaran kompensasi kepada PLN dan Pertamina ikut meningkat, sehingga membebani anggaran negara dan membuat biaya subsidi sulit dikontrol.
Selain itu, harga energi fosil yang rendah melemahkan insentif untuk efisiensi energi dan investasi energi bersih, serta dalam beberapa sektor mengurangi efektivitas instrumen penetapan harga karbon di Indonesia.
Persoalan distribusi juga masih menjadi tantangan besar. Dalam skema subsidi LPG 3 kg, konsumsi 10% rumah tangga terkaya tercatat hampir setara dengan konsumsi 10% rumah tangga termiskin, yang menunjukkan adanya kebocoran subsidi yang signifikan.
“Indonesia membutuhkan pendekatan reformasi subsidi yang bertahap dan dikomunikasikan dengan baik. Penargetan subsidi yang lebih tepat sasaran, pengalihan belanja publik secara bertahap ke energi bersih, serta perlindungan sosial menjadi kunci untuk reformasi ini,” tutup Anissa. (Rama Julian)
