Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID — Upaya Indonesia untuk mengakselerasi transisi energi melalui penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara bergerak mundur. Upaya tersebut memburuk di saat negara-negara di dunia justru menunjukkan kemajuan dalam membuktikan komitmen mencapai target nol emisi (net zero emissions/NZE) dengan reformasi sistem energinya.
Dalam tanggapan dari Centre for Research on Energy and Clean Area (CREA) terhadap laporan kemajuan Just Energy Transition Partnership (JETP), lembaga riset independen ini menilai tidak ada rencana yang jelas untuk mengendalikan pembangkit batu bara. Indonesia bahkan menjadi satu-satunya negara yang membiarkan kenaikan kapasitas PLTU captive hampir empat kali lipat dalam enam tahun terakhir, dari 5,5 gigawatt (GW) pada 2019 menjadi hampir 20 GW pada 2025, dan diperkirakan meningkat menjadi 31,5 GW lima tahun mendatang sejalan dengan inisiatif hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.
Katherine Hasan, Analis CREA mengatakan perkembangan terbaru dari kemitraan JETP justru menunjukkan kegagalan dalam menangani peningkatan pesat PLTU. “Laporan kemajuan JETP 2025 tidak hanya gagal mengatasi kapasitas PLTU yang berkembang pesat, namun juga secara efektif membongkar moratorium PLTU batu bara melalui celah regulasi yang masih ada — yang beresiko semakin luas dengan wacana revisi yang tengah didiskusikan, ketergantungan pada skema pengurangan emisi karbon yang meragukan, serta kebijakan taksonomi hijau yang tidak memadai sehingga memberikan ruang bagi kegiatan berbasis batubara dan celah untuk praktik greenwashing,” kata Katherine.
Kegagalan ini terjadi karena masih adanya celah regulasi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 yang secara eksplisit memperbolehkan ekspansi PLTU captive terus berlanjut. Pemerintah melalui usulan revisi payung hukum ini seharusnya bisa menutup peluang perluasan energi kotor batu bara, bukan justru menghapus mandat moratorium PLTU termasuk pemanfaatan teknologi co-firing biomassa yang akan berpotensi menambah beban keuangan dan juga kesehatan, sekaligus menyebabkan emisi gas rumah kaca yang signifikan melalui dampak penggunaan lahan dan resiko deforestasi.
Katherine menambahkan, “Indonesia harus menutup celah kebijakan agar tidak menjadi outlier internasional dalam mencapai target net zero emissions, dan terutamanya tidak malah membebani masa depan dengan mengalihkan beban finansial dan dampak lingkungan PLTU batubara.”
Tidak hanya meleset dari sasaran untuk menghentikan PLTU, JETP juga dengan jelas menetapkan target yang konservatif untuk pembangkit energi surya dan angin yang terbukti memiliki potensi tinggi dan kompetitif dari segi biaya. Pemilihan jenis energi yang kurang optimal – seperti pembangkit tenaga air skala besar dan bioenergi – justru menunjukkan kekeliruan strategi yang secara langsung melemahkan upaya Indonesia untuk mencapai target pengurangan emisi setelah tahun 2030.
Selain itu, target konservatif dalam komitmen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia hanya menargetkan 19 hingga 23% pangsa energi terbarukan dalam bauran energi primer pada tahun 2030 dan puncak emisi sektor energi pada tahun 2038, yang dianggap sebagai skenario ‘business as usual’. Lauri Myllyvirta, Pendiri dan Analis Utama CREA mengatakan, strategi yang ditetapkan JETP saat ini pada dasarnya sama seperti komitmen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia, tidak sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencapai 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan melakukan phase-out pembangkit listrik berbasis fosil pada tahun 2040. Ketidaksinkronan ini melemahkan kredibilitas Indonesia di mata investor internasional serta berpotensi menghambat penyaluran pendanaan transisi energi senilai US$ 21,6 miliar dari negara mitra JETP.
“Hanya dengan menyelaraskan kembali target dengan visi ini, Indonesia dapat membuka investasi yang dibutuhkan untuk merombak total ketergantungan struktural yang berkelanjutan pada pembangkit listrik batu bara,” Lauri menegaskan. (Rama Julian)
Foto: ist
