JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Fenomena El Niño yang diperkuat oleh pemanasan global serta kerusakan ekosistem telah memperparah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia sepanjang Agustus-Oktober 2026. Imbasnya, kualitas udara memburuk dan memicu lonjakan 400 ribu kasus infeksi saluran pernapasan (ISPA) di Indonesia, menekankan pentingnya integrasi sistem kesehatan dalam mitigasi krisis iklim
Laporan World Weather Attribution (WWA) “Climate change is increasing the severity of El Niño-driven fire weather across rapidly degrading peatlands and forests in Indonesia”mengungkap, perubahan iklim akibat ketergantungan bahan bakar fosil memicu suhu yang lebih panas 1,6°C. Kondisi ini diperburuk oleh El Niño yang memberikan tambahan panas sekitar 0,3°C dan mengurangi curah hujan musiman sekitar 50% pada sepanjang Juli-Oktober. Selain itu, deforestasi, penebangan kayu, perluasan agroforestri, dan pengeringan lahan gambut telah meningkatkan kerentanan dan membuat kebakaran menjadi sulit dipadamkan.
Friederike Otto, Profesor Ilmu Iklim di Imperial College London mengatakan, karhutla 2026 di Indonesia merupakan bukti bahwa perubahan iklim akibat ulah manusia dan ketergantungan terhadap fosil memperburuk fenomena alam. El Niño menyebabkan pasokan air berkurang, sementara emisi dari bahan bakar fosil meningkatkan suhu dan memperburuk kondisi yang memicu kebakaran.
“Seiring dengan terus meningkatnya suhu global, dibarengi dengan kondisi cuaca panas ekstrem akan menyebabkan kebakaran yang semakin parah. Tanpa peralihan yang cepat dari bahan bakar fosil serta penguatan perlindungan dalam pengelolaan lahan, kita akan melihat musim kebakaran yang lebih sering dan jauh lebih buruk seperti ini di masa depan,” ujar Otto.
Laporan ini menyoroti koordinasi yang lemah, tumpang tindih kelembagaan, serta kurangnya strategi jangka panjang sebagai sejumlah tantangan dalam penanganan karhutla. Temuan Ombudsman menyatakan ketidakjelasan informasi dan mekanisme pengaduan di sejumlah daerah. Koordinasi penanganan karhutla bergantung pada Desk Koordinasi Pengendalian Karhutla yang sempat dibubarkan akhir musim kering 2025 dan direaktivasi pada Juni 2026. Selain itu, respons daerah juga dilaporkan bergantung pada intervensi pemerintah pusat sehingga berpotensi memperlambat koordinasi.
Kondisi ini memperluas wilayah yang terbakar mencapai lebih dari satu juta hektar lahan di Kalimantan dan Sumatra, serta membuat jutaan orang di Asia Tenggara terpapar kualitas udara yang buruk. Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat lebih dari 400 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akibat karhutla, termasuk sekitar 180 ribu anak berusia 0–9 tahun. Asap tersebut juga telah berdampak hingga ke Singapura, Malaysia, dan Filipina.
“Kebakaran parah di Indonesia berdampak pada kesehatan masyarakat di kawasan, dengan asap terutama memengaruhi anak-anak, lansia, dan orang dengan kondisi kesehatan sebelumnya. Padahal fenomena El Niño serta perubahan iklim bisa diprediksi, sehingga seharusnya menciptakan peluang untuk melakukan tindakan pencegahan proaktif dan preventif guna mencegah dampak serupa terjadi di tahun-tahun mendatang,” kata Maja Vahlberg, Penasihat Teknis, Red Cross Red Crescent Climate Centre.
Laporan lainnya yang diterbitkan Lancet Countdown bertajuk “Health and Climate Change” mencatat banyak negara berkembang yang belum siap mengintegrasikan sistem kesehatan dalam adaptasi perubahan iklim. Hingga 2025, 75,8% negara anggota WHO belum melaporkan penyelesaian asesmen kerentanan dan adaptasi sejak 2020, dan 71,1% negara belum melaporkan penyusunan rencana adaptasi kesehatan nasional. Temuan ini memperkuat urgensi integrasi kesehatan dalam kebijakan iklim, termasuk peningkatan pembiayaan kesehatan untuk adaptasi iklim juga harus menjadi prioritas.
Marina Romanello, Direktur Eksekutif Lancet Countdown mengatakan urgensi integrasi kesehatan dan kebijakan iklim, termasuk peningkatan pembiayaan kesehatan harus menjadi prioritas. Temuan menunjukkan risiko dan dampak buruk perubahan iklim terhadap kesehatan meningkat lebih cepat dalam satu dekade sejak Perjanjian Paris diperkenalkan (2016–2025), dibandingkan dekade sebelumnya (2006–2015).
Mariana mengingatkan fenomena El Niño yang parah berpotensi memperburuk dampak perubahan iklim, serta memicu krisis kemanusiaan skala global yang belum pernah terjadi. Menurut Mariana, dampak perubahan iklim bagi kesehatan bisa ditangani dengan beralih ke energi bersih yang terbukti berpengaruh positif. Namun, pengembangan energi bersih masih terlalu lambat dan berskala kecil, sehingga belum dapat menjangkau masyarakat yang paling rentan.
“Sepuluh tahun setelah Perjanjian Paris, temuan kami menunjukkan dengan jelas bahwa dampak buruk perubahan iklim terhadap kesehatan meningkat lebih cepat dibandingkan respons dunia dalam mengatasinya, bahkan dalam banyak kasus dampaknya semakin meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, kami menyerukan agar perubahan iklim secara resmi diakui sebagai darurat kesehatan global, dengan menempatkan kesehatan sebagai pusat dalam setiap pengambilan keputusan terkait iklim,” Mariana menegaskan. (Rama Julian)
Resources Asia Energi News Makers