Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Sistem subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Malaysia dan Indonesia dinilai memiliki perbedaan mendasar, yakni terletak pada keberanian dalam menata ulang distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran.
Pengamat Energi Sofyano Zakaria menyebut Malaysia telah bergerak lebih maju dengan menerapkan sistem subsidi berbasis kuota dan identitas warga. “Malaysia tidak lagi sekadar menjual BBM murah, tetapi mengatur siapa yang berhak dan berapa banyak yang boleh dikonsumsi. Ini langkah berani dan rasional,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis(9/4).
Di Malaysia, subsidi BBM seperti RON95 diberikan dengan kuota sekitar 200 liter per bulan per individu. Jika konsumsi melebihi batas tersebut, masyarakat harus membeli dengan harga pasar. Skema ini dinilai mampu menekan pemborosan sekaligus memastikan subsidi hanya dinikmati oleh kelompok yang memang membutuhkan.
Sebaliknya, Indonesia masih terjebak dalam pola lama yaitu menjaga harga tetap murah, tetapi lemah dalam pengendalian distribusi. “Indonesia seolah takut menaikkan harga atau membatasi konsumsi, sehingga subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, termasuk pemilik kendaraan besar dan industri,” kata Sofyano.
Ia mengatakan harga BBM subsidi di Indonesia memang relatif terjangkau, seperti Pertalite dan Solar. Namun, tanpa pembatasan konsumsi yang tegas, subsidi menjadi tidak efisien dan membebani anggaran negara. “Ini bukan soal murah atau mahal, tapi soal tepat atau tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Sofyano juga menyoroti bahwa sistem Indonesia yang berbasis kendaraan dan barcode belum cukup efektif. Masih banyak celah penyalahgunaan, termasuk praktik pengisian berulang dan distribusi ilegal. Sementara itu, Malaysia menggunakan pendekatan berbasis individu yang lebih sulit dimanipulasi.
Namun demikian, ia mengakui bahwa pendekatan Malaysia juga memiliki risiko. Pembatasan kuota bisa menimbulkan tekanan bagi kelompok pengguna tinggi seperti pelaku usaha transportasi. Selain itu, kebijakan yang terlalu ketat berpotensi menimbulkan resistensi publik jika tidak disertai komunikasi yang baik.
“Indonesia memang lebih stabil secara sosial karena harga dijaga rendah. Tapi stabilitas semu ini mahal harganya. APBN kita terbebani, dan subsidi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Sofyano menyimpulkan bahwa Indonesia perlu segera beralih ke sistem subsidi yang lebih terarah, menggabungkan pendekatan harga dan kuota. “Kalau tidak berani berubah, kita akan terus membakar uang negara tanpa hasil yang adil,” pungkasnya. (RA)
