Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Pelaksanaan proyek hulu migas tanah air masih jauh dari target, sehingga tekanan terhadap neraca migas dan fiskal diperkirakan akan berlanjut. Sehingga diusulkan pembentukan petroleum fund.
Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, Abra Talattov menjelaskan bahwa agenda swasembada energi Presiden Prabowo tidak dapat dicapai hanya dengan deretan proyek di hulu migas dan menambah kapasitas listrik terpasang semata.
Abra menegaskan bahwa selain persoalan sisi ketersedian, problem struktural ketahanan energi juga berada pada sisi permintaan di mana konsumsi energi masih sangat bergantung pada BBM dan LPG. Rasio impor BBM meningkat dari 31,7 persen pada 2020 menjadi 37,7 persen pada 2024, sementara impor LPG tetap tinggi di kisaran 78–79 persen.
“Kapasitas PLN terus bertambah, namun konsumsi tumbuh lambat sehingga menciptakan surplus 37 TWh pada 2023. Penurunan porsi konsumsi listrik sektor industri dari 43 persen pada 2000 menjadi 31 persen pada 2023 memperjelas tren deindustrialisasi dan melemahnya penyerapan energi oleh sektor riil,”papar dia dalam seminar outlook energi 2026 Indef, Selasa (9/12/2025).
Beban subsidi juga meningkat akibat selisih antara BPP dan tarif listrik yang mencapai Rp444 per kWh, yang mencerminkan semakin besarnya beban fiskal untuk menjaga keterjangkauan harga listrik.
Berdasarkan simulasi INDEF, Abra menyebut percepatan elektrifikasi sebagai strategi tercepat dan paling realistis untuk memperkuat dan mewujudkan kemandirian energi nasional. Jika konsumsi listrik dapat dipacu mendekati 6 persen per tahun (di atas target RUPTL 2025-2034), potensi penghematan fiskal mencapai hampir Rp14 triliun hingga 2034.
Ia menekankan bahwa pemulihan industri dan percepatan elektrifikasi transportasi menjadi kunci untuk menyerap surplus pasokan, menekan subsidi, dan memperkuat fondasi transisi energi Indonesia
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa Indonesia menghadapi “dua tantangan sekaligus” di sektor energi: kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, konsumsi listrik per kapita Indonesia masih sekitar 1.400 kWh.
Angka tersebut tertinggal jauh dari Thailand dan Malaysia sehingga listrik belum sepenuhnya menjadi penopang produktivitas dan daya saing. Selain itu, Sugeng menyoroti bahwa klaim rasio elektrifikasi hampir 100 persen menutupi fakta masih banyak rumah tangga di desa yang belum tersambung listrik sehingga program seperti Sambung Listrik Gratis menjadi penting untuk memastikan listrik benar-benar hadir di setiap rumah.
Dari sisi kualitatif, Sugeng menekankan bahwa Indonesia harus mengejar energi yang lebih bersih di tengah komitmen Paris Agreement dan eskalasi krisis iklim yang tercermin dari bencana banjir bandang di Sumatra.
Di sisi hulu, sektor migas menghadapi penurunan lifting, ketergantungan pada sumur tua (Blok Cepu dan Rokan), cadangan terbukti minyak yang tinggal sekitar 2,4 miliar barel, serta lonjakan impor BBM yang kini melampaui 1 juta barel per hari.
Di sisi ketenagalistrikan, 67 persen kapasitas terpasang masih ditopang PLTU batubara yang disubsidi melalui skema DMO–DPO, sementara beban subsidi dan kompensasi energi terus menekan APBN.
Sugeng mendorong reformasi kebijakan yang lebih berani, yakni pembentukan petroleum fund untuk memperkuat eksplorasi migas, percepatan pembangunan infrastruktur gas, dan desain ulang regulasi agar skema power wheeling dan sewa jaringan memungkinkan pemanfaatan panas bumi dan EBT secara lebih luas.
Menurutnya, Dewan Energi Nasional bersama DPR perlu memastikan bahwa kebijakan energi ke depan tidak hanya mengejar bauran EBT, tetapi juga menjawab trilema ketahanan, keberlanjutan, dan keterjangkauan sehingga konsumsi energi per kapita naik tanpa mengorbankan daya beli dan stabilitas makroekonomi.
Seperti diketahui, PP 40/2025 menjadi langkah krusial karena Indonesia menghadapi tekanan struktural berupa penurunan produksi minyak, kenaikan impor BBM dan LPG, rendahnya pemanfaatan EBT, serta infrastruktur energi yang belum terintegrasi.
PP baru ini menggeser fokus kebijakan menuju kedaulatan dan ketahanan energi dalam kerangka transisi, dengan target puncak emisi pada 2035, bauran EBT 19–23 persen pada 2030, dan bauran EBT 70–72 persen pada 2060. (Abdul Aziz)
Foto:
