RESOURCESASIA.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengungkapkan program kerja subsektor ketenagalistrikan pada tahun 2024. Untuk tahun ini, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp362,17 miliar. Dari total pagu anggaran tersebut, sebanyak Rp205,7 miliar, atau 56,8% digunakan untuk anggaran infrastruktur yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
“Hampir 57% dari anggaran Ditjen Ketenagalistrikan itu kita kembalikan ke rakyat untuk anggaran infrastruktur melalui program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 80.000 rumah tangga,” urai Jisman ketika konferensi pers program subsektor ketenagalistrikan Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (20/1).
Untuk memenuhi infrastruktur kelistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan menargetkan pembangkit listrik sebesar 5.174,85 MW, transmisi sepanjang 1.692 kms, dan gardu induk 4.490 MVA. Dalam mendukung infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), target kumulatif yang dipatok pada tahun ini sebanyak 1.558 unit.
Jisman mengatakan bahwa tahun ini juga Ditjen Ketenagalistrikan akan mengembangkan sistem smart grid untuk lima lokasi. Smart grid tersebut nantinya akan menggabungkan sumber pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) ke dalam satu jaringan, sehingga akan saling melengkapi dengan pembangkit EBT yang memiliki intermitensi.
“Jika kita menginginkan satu grid itu lebih banyak menerima EBT seperti seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan wind (angin), yang mungkin hanya 4 sampai 5 jam sehari, maka diperlukan Smart grid yang membuat Grid kita itu lebih fleksibel itu intinya. Lima target lokasi ini bisa kita kita kembangkan tanpa menambahkan pembangkit yang fast respon seperti gas atau air, jadi itu manfaat dari smart grid,” jelasnya.
Dalam program subsidi listrik, pemerintah menargetkan 68,31 TWh atau senilai Rp73,58 triliun. Dan peningkatan jumlah pelanggan listrik dipatok sebanyak 85,2 juta pelanggan, dan mendorong konsumsi listrik per kapita akan meningkat menjadi 1.448 KWh per kapita.