Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS seharusnya dapat menjadi ajang bagi negara-negara anggota bersama-sama membangun industrialisasi dan pasar dari mineral kritis yang sejalan dengan komitmen hijau. Pasalnya, meski memiliki cadangan mineral kritis yang cukup besar, hilirisasinya di beberapa negara BRICS baru sampai tahap pengolahan dasar dan belum mencapai nilai ekonomi optimal, seperti yang terjadi di Indonesia dan Brasil.
Putra Adhiguna, Managing Director Energy Shift Institute, menyatakan Indonesia memang menjadi salah satu benchmark hilirisasi mineral di Global South, tetapi keterbatasan model yang dijalankan Indonesia sudah mulai terlihat. Indonesia membuka investasi hilirisasi dalam waktu cepat hingga mendisrupsi pasar global berikut standarnya, namun tanpa peta jalan dan data aliran nikel yang transparan, ukuran kemajuan hilirisasi ini menjadi kabur.
Imbasnya, meski hilirisasi nikel selalu dibanggakan pemerintah, nyatanya pengolahannya belum sampai ke produk akhir. Bahkan, lanjut Putra, tidak ada data jelas terkait aliran hasil olahan nikel ini ke sektor industri lain di dalam negeri. Hal ini berarti hilirisasi mineral kritis nasional masih terjebak dalam pola pikir ekstraktivisme, bukan industrialisasi.
“Sebenarnya kita memiliki peluang untuk beralih dari industri ekstraktif menuju industrialisasi yang sesungguhnya. Sebagai produsen nikel hingga 60-65% dari global, Indonesia sebenarnya bisa membuka pintu investasi, namun dengan syarat standar ESG tinggi dan rendah emisi. Indonesia memiliki pengaruh kuat untuk melakukan itu. Namun, tantangannya, seringkali investasi yang masuk ini menjadi bagian dari politik. Nah, ketika melihat keterkaitan antara politik dan ekonomi, jadi sangat sulit untuk mengubah arahnya,” Putra menjelaskan dalam Webinar “Brazil and Indonesia in the Global Critical Mineral Races”, Rabu (9/9).
Menurut Rosana Santos, Executive Director Instituto E+ Transição Energética, kebijakan mineral kritis harus berjalan bersama kebijakan industri. Ekstraksi, pengayaan, pengolahan, dan transformasi industri mineral adalah tahap yang berbeda dan membutuhkan komitmen, alokasi dana yang jelas, serta pengetahuan tentang pasar dan permintaan.
Dia mencontohkan Brasil yang meski memiliki 25% cadangan tanah jarang dunia, hanya berkontribusi pada 1% produksi global. Selain itu, meski telah menyetop ekspor bijih niobium sejak era 1970-an, pengolahannya baru sampai menjadi ferroniobium –paduan besi-niobium yang menjadi aditif dalam pembuatan baja berkekuatan tinggi untuk pipa gas, konstruksi, otomotif, dan perkapalan. Brasil belum juga mencapai pengolahan niobium dengan nilai lebih tinggi, seperti material superkonduktor dan komponen elektronik.
“Kami memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana mengubah mineral kritis menjadi sumber kesejahteraan di negara-negara BRICS. Karena kalau ini kita serahkan ke pihak lain, kita hanya mengulang apa yang terjadi saat ini di mana negara kita hanya mengekspor barang setengah jadi dan membeli kembali produk teknologi tinggi. Ini harus berubah, dan BRICS bisa jadi jalannya,” Rosana menegaskan.
Senada, Putra juga mendorong lebih banyak kerja sama regional antara negara-negara BRICS. Ia menekankan perlunya hubungan jangka panjang, diversifikasi basis investor, peta jalan yang transparan, serta keseimbangan yang lebih baik antara dinamika China dan negara-negara lain. Pendekatan ini dinilai penting agar negara-negara Global South tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga ikut menentukan arah industri dan pasar mineral kritis di masa depan.
“Perlu ada peningkatan kerja sama regional, serta upaya menjadikan BRICS dan pasar-pasar negara berkembang sebagai basis industri sekaligus pasar dari hilirisasi mineral kritis sendiri. Saya rasa itulah tujuan yang patut kita upayakan,” Putra menekankan.
“Kita bisa menyatukan kekuatan antara negara-negara BRICS untuk memproduksi barang yang juga dapat dikonsumsi oleh seluruh dunia, dengan model yang menghargai upah pekerja, kedaulatan negara, dan juga kebutuhan untuk meningkatkan nilai tambah, untuk mempersiapkan negara kita terhadap dampak lingkungan dan sosial dari tambang, juga kehidupan setelah tambang tutup,” Rosana menambahkan. (RA)
