Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
RESOURCESASIA.ID, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi enhanced oil recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas). Beragam teknologi EOR telah ditawarkan. Namun pertumbuhan program penerapannya masih jauh dari harapan dan tampak terseok-seok.
Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) berkomitmen mendukung Pemerintah dengan mendorong dan menggalakkan program-program EOR yang selama ini belum memberikan kontribusi produksi signifikan seperti di era 90-an. Namun, banyak kendala yang timbul dalam penerapan EOR.
“Banyak kendala yang timbul, baik dari sisi teknis, legal dan keuangan,” ungkap Sekjen Aspermigas, Elan Biantoro, dalam Lucheon Talk#1 Aspermigas bertema “Masih Bisakah EOR Menjadi Andalan Peningkatan Produksi Migas Nasional?” yang digelar di Jakarta, Kamis (16/11).
Elan mengatakan pengalaman keberhasilan Indonesia dalam program EOR yang dilakukan di lapangan Duri Riau (Duri Steam Flood) dan lapangan Tanjung (Water Flood) di era 1990-an belum berlanjut dengan lapangan-lapangan lainnya. Padahal dengan penerapan full scale, Duri Steam Flood saat itu dapat mengangkat tingkat produksi minyak nasional secara signifikan menjadi 1,6 juta barel per hari.
Namun kini, meski Pemerintah telah mendorong untuk diterapkan dengan begitu masif dan berbagai teknologi EOR telah ditawarkan, pertumbuhan program penerapan EOR masih jauh dari harapan dan tampak terseok-seok. Banyak kendala yang timbul, baik dari sisi teknis, legal dan keuangan.
Kendala teknis di antaranya adalah pemilihan teknologi yan tepat untuk suatu sumur/lapangan dengan karakteristik reservoir dan geologi dari lapangan tersebut. Bisa juga karena infrastruktur yang tersedia, ketersediaan material maupun sumber daya manusianya.
Tidak hanya itu, masih banyak kendala legal/hukum dan regulasi yang muncul dan dihadapi. Mulai dari perizinan, organisasi khusus yang fokus menangani EOR di dalam instansi pemerintah terkait (Ditjen Migas, SKK Migas) dan KKKS, kurangnya Law Enforcement Pemerintah kepada KKKS, serta kepastian kontrak bagi Kontraktor Pemilik Teknologi.
Sementara di bidang Fiskal dan Keuangan, antara lain kebijakan Cost Recovery bagi EOR, insentif bagi KKKS berupa Profit Split dan Tax Holiday, Term of Payment yang win-win antara KKKS dan kontraktor pemilik teknologi, serta pembiayaan bagi pengelola wilayah kerja maupun Kontraktor pemilik teknologi.
Di sisi logistik dan unsur penunjang juga ada. Kendala yang dihadapi biasanya adalah pengadaan barang dan jasa, transportasi, serta persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). (Rama)
Foto : Dok
