Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Senior Officials Meeting on Energy (SOME) ke-44 dan pertemuan terkait ASEAN telah diselenggarakan secara virtual pada 15–18 Juni 2026, dipimpin oleh Filipina sebagai bagian dari Keketuaan ASEAN. Pertemuan tingkat tinggi ini berfokus pada peninjauan ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2026–2030 beserta implementasinya, evaluasi kemajuan berbagai inisiatif energi regional, serta identifikasi langkah-langkah konkret untuk mempercepat transisi energi dan integrasi regional ASEAN.
Melanjutkan hasil Special SOME di Bohol, Filipina pada Januari 2026, para pejabat energi ASEAN menegaskan kembali pentingnya implementasi yang praktis, koordinasi regional yang erat, dan penguatan kelembagaan.
Marlistya Citraningrum, Direktur Komunikasi dan Penjangkauan, IESR mengatakan permintaan energi ASEAN terus meningkat pesat, didorong oleh pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan peningkatan standar hidup di kawasan. Di saat yang sama, kawasan menghadapi risiko yang semakin besar terkait ketahanan energi, ketidakpastian geopolitik, dan kerentanan terhadap perubahan iklim.
Agenda SOME ke-44 melanjutkan hasil Special SOME Januari 2026, di mana para pejabat energi negara-negara ASEAN menyepakati Prioritas Tahunan (PT) 2026 di bawah kepemimpinan Filipina sebagai Keketuaan ASEAN, dengan fokus utama:
- Mendorong konektivitas energi ASEAN melalui operasionalisasi Enhanced ASEAN Power Grid (APG) Memorandum of Understanding (MoU)
- Menyelesaikan studi mengenai:
- Percepatan Battery Energy Storage Systems (BESS) dan teknologi lanjutan untuk integrasi energi terbarukan.
- Pengembangan pasar Renewable Energy Certificates (REC) lintas batas beserta kajian pembiayaannya.
Momentum konektivitas regional juga diperkuat dalam KTT Khusus Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang diselenggarakan pada 7 Mei 2026, Cebu, Filipina, sebagai salah satu rangkaian agenda KTT ASEAN ke-48. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto menekankan urgensi percepatan pembangunan jaringan energi regional di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global. Beliau juga menegaskan bahwa walaupun menegaskan bahwa tantangan utama ASEAN saat ini bukan lagi visi, melainkan implementasi yang efektif.
Dengan tantangan seperti perbedaan desain pasar listrik nasional, kerangka kebijakan dan regulasi yang terfragmentasi, serta kesenjangan pembiayaan, ASEAN mulai mengambil langkah konkret untuk mengatasi hambatan konektivitas energi. Dalam rangka operasionalisasi Enhanced APG MoU, ASEAN membentuk tiga Task Force utama:
- Policy Task Force
Mengkaji kebijakan energi terbarukan lintas negara, pengaturan kelembagaan, membuat kerangka strategis regional dan perencanaan kelistrikan, serta penyelarasan target regional sesuai dengan APAEC 2026–2030.
- Regulatory Task Force
Berfokus pada standarisasi kerangka regulasi, harmonisasi kebijakan nasional, serta pengembangan mekanisme Renewable Energy Certificates (REC) lintas negara.
- Technical Task Force
Menangani pemetaan infrastruktur, interkoneksi jaringan, kabel bawah laut, sinkronisasi sistem, serta keandalan jaringan.
“Sebagai tindak lanjut, ketiga Task Force ini menggelar lokakarya regional pada tangga 21–22 April 2026 untuk mematangkan rencana kerja, termasuk prioritas, keluaran, target hasil, ruang lingkup kegiatan, dan jadwal implementasi. Namun demikian, keberhasilan konektivitas energi lintas batas tidak dapat bergantung semata pada Task Force. Pertemuan SOME ke-44 menekankan pentingnya dukungan politik yang kuat dari pemerintah nasional serta koordinasi aktif dengan kementerian dan regulator energi. Selain itu, Task Force perlu mulai merumuskan rencana kerja yang konkret dan memastikan pencapaian output secara lebih cepat dibandingkan pendekatan business-as-usual (BAU) ASEAN,” terang Marlistya Citraningrum, Direktur Komunikasi dan Penjangkauan, IESR.
Tanggapan IESR terhadap Hasil SOME ke-44 dan pertemuan terkait:
- Pemerintah nasional perlu memperkuat dukungan terhadap implementasi APG
Negara-negara ASEAN harus berperan lebih proaktif dalam menerjemahkan kerja Task Force APG menjadi hasil nyata melalui penyelarasan kebijakan nasional, percepatan proses perizinan, dan prioritas pembangunan infrastruktur lintas batas dalam perencanaan energi domestik. Tanpa dukungan politik yang kuat dan koordinasi lintas kementerian, diskusi teknis berisiko hanya tetap menjadi konsep. Peran pemerintah sangat krusial untuk menurunkan risiko investasi, mempercepat proyek, dan memastikan komitmen regional tercermin dalam strategi nasional.
- ASEAN perlu mengatasi ketergantungan pada bahan bakar fosil
Interkoneksi jaringan hanya akan sebersih energi yang mengalir di dalamnya. Ketergantungan kawasan terhadap batu bara dan gas tanpa pengurangan emisi menghadirkan risiko finansial dan ekologis yang besar, terutama setelah gejolak pasar energi global. ASEAN perlu menetapkan strategi penurunan penggunaan bahan bakar fosil secara jelas, mereformasi subsidi energi fosil yang tidak efisien, dan membangun mekanisme harga karbon untuk mendorong investasi ke energi bersih.
- IESR mendorong agenda SEA-ETI untuk mempercepat transisi energi regional
Southeast Asia Energy Transformation Initiative (SEA-ETI) menawarkan platform strategis untuk menjembatani ambisi kebijakan dengan implementasi nyata. Melalui SEA-ETI, ASEAN dapat mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat integrasi jaringan listrik, serta memposisikan diri sebagai pusat manufaktur dan perdagangan energi bersih. Inisiatif ini juga dapat mendorong pembiayaan hijau, pengembangan tenaga kerja, dan koordinasi kebijakan regional, sekaligus menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan.
- Membangun ekosistem dengan pemangku kepentingan di luar lembaga pemerintah
Untuk mewujudkan transisi energi yang tepat dan inklusif, keterlibatan pemangku kepentingan di luar pemerintah dibutuhkan, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga riset, sektor keuangan, dan sektor swasta. Para aktor ini menghadirkan keahlian, inovasi, dan kapasitas pendanaan yang penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan implementasi. Pendekatan yang inklusif akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memastikan solusi yang lebih aplikatif, adaptif, dan siap didanai.
SOME ke-44 menunjukkan bahwa ASEAN berada di jalur yang tepat, khususnya dalam mendorong konektivitas energi regional dan penguatan kerangka kelembagaan. Namun, kawasan kini harus beralih dari tahap perencanaan menuju implementasi nyata, pasar yang beroperasi, dan aliran energi bersih lintas batas.
Mewujudkan visi interkoneksi ASEAN membutuhkan koordinasi yang lebih kuat, kemauan politik, dan aksi kolektif, menjadikan waktu ini sebagai periode penentu bagi masa depan transisi energi bersih di kawasan Asia Tenggara. (RA)
Foto: Dok IESR
