Sunday , 16 June 2024
Home / ENERGI TERBARUKAN / Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Rencana Pemerintah Turunkan Target Energi Terbarukan Berdampak Negatif pada Kepercayaan Investor
Foto udara area Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Jumat (25/3/2022). Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Wacana Pemerintah Turunkan Target EBT Berdampak Negatif pada Investor" , https://katadata.co.id/tiakomalasari/ekonomi-hijau/65b76704d3f0b/wacana-pemerintah-turunkan-target-ebt-berdampak-negatif-pada-investor Penulis: Tia Dwitiani Komalasari Editor: Tia Dwitiani Komalasari

Koalisi Masyarakat Sipil Pertanyakan Rencana Pemerintah Turunkan Target Energi Terbarukan Berdampak Negatif pada Kepercayaan Investor

Alih-alih menurunkan target bauran energi terbarukan menjadi 17-19%, KoalisiMasyarakat Sipil mendesak pemerintah mengevaluasi penyebab kegagalan mencapaitarget dan DPR diminta mengajukan hak angket jika target benar-benar diturunkan.

RESOURCESSIA.ID, JAKARTA Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia bertransisi ke energi terbarukanyang telah ditargetkan mencapai 23% pada 2025.

Pertanyaan ini menyusul rencanapemerintah merevisi target energi terbarukan yang turun menjadi 17-19% pada 2025 sebagaimana tertuang dalam draf revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi Institute of Essential Services Reform (IESR) menuturkan, alih-alih menurunkan target energi terbarukan, pemerintahseharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasienergi terbarukan selama ini. “Karena, walau masih dalam draf RPP KEN, indikasipenurunan target dapat memberikan dampak negatif pada kepercayaan investor terhadap investasi energi terbarukan di Indonesia,” Deon menegaskan.

Menurut Arif Adiputro, Divisi Kajian Indonesian Parliamentary Center (IPC), revisi target bertentangan dengan netral karbon 2060 dan komitmen pengurangan emisi gas rumahkaca 29-31%. Pasalnya, untuk mencapai kedua target ini, Indonesia seharusnyameningkatkan target bauran energi terbarukan menjadi 45% pada 2030.

BACA JUGA :

Survei Persepsi Pemangku Kepentingan: Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan dapat Kurangi Dampak dari Kerusakan Lingkungan dan Ancaman Perubahan Iklim

Penurunan target bauran energi terbarukan menghambat upaya mendorongpengembangan energi terbarukan. Hal ini dapat berdampak negatif pada upaya transisienergi di Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energifosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca,” kata Arif.

Selain menurunkan target ET, draf revisi KEN juga tetap ngotot memasukkan sejumlahsolusi palsu dan semu dalam strategi transisi energi. Rincinya, pemanfaatan biodiesel berbasis sawit hingga menyentuh campuran 60% (B60), pemasangan teknologipenangkapan karbon (CCS/CCUS) di seluruh pembangkit listrik berbasis fosil, hinggapengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) 250 megawatt (MW).

Grita Anindarini, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law, menuturkanbahwa revisi PP tentang KEN ini seharusnya dijadikan peluang untuk memastikantarget bauran energi nasional sejalan dengan target iklim yang aman. Karenanya, revisiyang disusun seharusnya justru menetapkan target ketat pengakhiran ketergantunganpada energi fosil dan mengutamakan pengembangan energi terbarukan

Memasukkan PLTN membawa risiko besar terhadap perlindungan hak asasi manusiaberupa risiko toksik serius dan sangat sulit dipulihkan. Hal ini membawa risiko terhadapperlindungan hak hidup maupun hak atas kesehatan,” ujar Grita.

Risiko lain yang dihadapi dengan diturunkannya target adalah berkurangnya potensipekerjaan hijau (green jobs). Verena Puspawardani, Direktur Program KoaksiIndonesia, memperkirakan prospek ketersediaan lapangan kerja bidang teknik energiterbarukan dapat mencapai 432 ribu pada 2030, jika pemerintah konsisten dengantarget 23% pada 2025 dan meningkat menjadi 31% pada 2050. Potensi lapangan kerjaini tercatat 10 kali lipat dari 2019 dan melebihi jumlah tenaga kerja di sektor energi fosilpada saat ini.

BACA JUGA :

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Debat Cawapres Harus Munculkan Kebijakan Konkret Transisi Energi

“Ketika target ini diturunkan, maka prospek penciptaan green jobs dari sektor energiterbarukan akan ikut menurun. Padahal potensi green jobs yang meningkat akanberkontribusi pada pencapaian target Indonesia mendapatkan investasi untukpengembangan industri hijau, menjawab kebutuhan pekerjaan di masa depan, dan dukungan masyarakat pada energi terbarukan,” tutur Verena.  

Harus Meningkat

Deon menambahkan, jika ditilik dari pernyataan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral (ESDM) Arifin Tasrif, aspek ekonomi sudah tidak lagi menjadi hambatanpengembangan energi terbarukan. Karena harga listrik energi terbarukan, terutamasurya dan angin beserta biaya integrasinya ke jaringan kelistrikan, diakui sudah dapatbersaing dengan PLTU yang mendapat insentif harga batu bara US$ 70/ton.

“Jadi, masalahnya bukan di keekonomian energi terbarukan tapi proses pengembangandan pengadaannya. Ini yang perlu diperbaiki dengan cepat. PLN sudah merencanakanmembangun energi terbarukan 20,9 gigawatt (GW) di RUPTL 2021-2030, namunrealisasi masih lambat sampai saat ini,” Deon menjelaskan.

Tampilan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata berkapasitas 192 megawatt peak (MWp) yang dibangun di atas Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada November 2023.

Untuk itu, PLN disebutnya perlu didorong untuk mengubah proses pengadaan energiterbarukan menjadi lebih masif, dilakukan secara berkala, dan transparan. Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung dan membuka peluang bagi sektor industri, komersial, dan masyarakat untuk berkontribusi mengembangkan energi terbarukan.

Pemerintah sudah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) PTLS atap 3,6 GW pada 2025, namun regulasi PTLS atap, yakni Peraturan Menteri ESDM 26/2021 masihtertunda implementasinya. Hambatan ini harus diselesaikan,” kata Deon.

BACA JUGA :

Energi Surya dan Angin ASEAN Tumbuh 20 Persen, Indonesia Masih Tertinggal

Menurut Arif, pemerintah perlu membuat kebijakan yang berpihak pada energiterbarukan seperti memberikan insentif fiskal dan non-fiskal. “Insentif itu dapatmengurangi biaya pengembangan energi terbarukan. Selain itu, DPR dan DPD perlumengkritisi dan mengajukan hak angket kepada pemerintah terkait revisi target bauranenergi terbarukan yang tidak selaras dengan komitmen ratifikasi UU Paris Agreement,” kata Arif.

Draf revisi KEN sebenarnya menargetkan energi terbarukan hingga 52-54% pada 2050, jauh lebih tinggi dari target saat ini 31%. Namun, selama masih disisipi solusi palsu dan semu yang membuat Indonesia terjebak dalam sumber energi yang merusaklingkungan. Pemerintah Indonesia perlu mengubah kebijakan dan strateginya denganbenar-benar mendorong pengembangan energi terbarukan. (Rama Julian)

Foto : Dok Ist

About Resourcesasia

Resources Asia.id adalah portal berita yang menginformasikan berita-berita terkini dan fokus pada pemberitaan sektor energi seperti minyak, oil dan gas bumi (migas), mineral dan batubara (minerba), kelistrikan, energi terbarukan, industri penunjang, lingkungan, CSR, perdagangan dan lainnya.

Check Also

Dorong Penurunan Emisi, Pemerintah Hadirkan Lampu Tenaga Surya di Kabupaten Cilacap

RESOURCESASIA.ID, JAKARTA –  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *