RESOURCESASIA.ID – Transportasi untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyelenggarakan diskusi publik dengan Tema ” Mendulang Cuan Merisikokan Hutan”. Diskusi ini dilakukan secara luring dan daring,Jumat (/4/2022).
Diskusi ini menghadirkan lima pembicara utama yaitu, Abenego Tarigan (Deputi II Kantor Staf Keperesidenan), Prof. Hariadi Kartodiharjo (ahli kehutanan IPB), Felia Salim (Ekonom Senior), Made Ali (Koordinator Jikalahari) dan Edi Sutrisno (Direktur Tuk Indonesia).

Diskusi bertempat di The Hermitage, A Tribute Portfolio Hotel, Jakarta ini di moderatori oleh Jalal pakar corporate social reaponsibility (CSR).
Dalam diskusi ini terungkap bahwa kerusahakan hutan (deforestasi) di Indonesia masih terus terjadi dan deforestasi di Indonesia ini diciptakan oleh korporasi korporasi ektraktif baik sektor perkebunan maupun pertambangan.

Semakin ke Timur Indonesia deforestasi tersebut beroprasi luar biasa dan sangat merusak.
Deforestasi ini terjadi tidak lepas dari keterlibatan dan kontribusi dari lembaga jasa keuangan yang selama ini mengucurkan pembiayaan kepada korporasi tanpa melakukan uji tuntas (due diligence) secera serius dan benar.
Padahal di Indonesia saat ini sudah memiliki peta jalan (roadmap) keuangan berkelanjutan dan memiliki taksonomi hijau yang baru diluncurkan presiden pada Januari lalu.
Edi Sutrisno Direktur Eksekutif Tuk mengatakan, bahwa sangat berharap roadmap dan taksonomi hijau akan memperbaiki kinerja keuangan terutama dalam perlindungan lingkungan.
Mengingat tahun ini kita memiliki hajatan besar G20, yang mana semua aktor dan steakholders harus berperan.
“Pembangunan di Indonesia tidak biaa dipisahkan dengan pembangunan yang terjadi di luar Indonesia. Sampai saat ini indeks Enviromental Social Governace (ESG) Indonesia masih belum naik sehingga kami tidak terlalu yakin investasi hijau akan masuk ke Indonesia apabila indek ESG masih buruk dan masih menjadi tantangan” terang Edi.
Aktifis yang fokus berjuang untuk pembangunan “Ekonomi Hijau” ini sudah sering melakukan protes terhadap Lembaga keuangan International yang membiayai perusakan hutan di Indonesia baik di Eropa maupun Amerika.
Aktifis yang biasa di panggil Edi ini juga mengatakan bahwa tidak bisa mengatakan untuk menghentikan pembiyaan.
Sebab kita semua tahu pembangunan membutuhkan itu semua. Tapi kita juga tidak ingin pembiyaan yang masuk ke Indonesia tidak memperhatikan aspek tatakelola, sosial dan lingkungan.
“Saya berharap ini menjadi diskusi yang kontruktif, harapanya, ada data yang bener, perencanaan yang bener, sehingga implementasinya pun benar karena semakin ke timur. Informasi semakin sulit dan tantangan kita adalah bagaimana bisa melakukan distribusi informasi dan melakukan pemantauan ke timur Indonesia”, tegas Edi
Edi dalam kesempatan itu berharap agar diskusi ini menjadi bagian dari ibadah dalam memperjuangkan kondisi lingkungan kita di Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk menuju ekonomi hijau. (RA)
FOTO: DOK RWSOURCESASIA
Resources Asia Energi News Makers