Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA,RESOURCESASIA.id – Pemerintah disarankan lebih cermat dan berhati-hati dalam memberikan insentif harga gas sebagai dampak geopolitik saat ini. Terlebih biaya energi bukan satu-satunya komponen produksi yang bisa otomatis menguatkan maupun melemahkan daya saing industri.
”Komponen yang membuat perusahaan berat saat ini bukan hanya energi. Nilai tukar juga salah duanya. Juga potensi pasar yang semakin lemah. Banyak faktor,” ungkap Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, kepada wartawan.
Belum lagi, Achmad menambahkan, ada banyak industri nasional yang mayoritas bahan bakunya adalah impor. Dalam kondisi kurs Rupiah terhadap Dolar seperti saat ini, situasi tersebut semakin meningkatkan biaya produksi secara signifikan.
”Saya kira pemerintah harus cermat ya. Dilihat lagi jenis industrinya dan apakah sedang bertumbuh atau tidak. Sebab kalau bicara biaya operasional, kenaikan harga energi memang akan menaikkan biaya operasional. Tapi kan nilai tukar Rupiah juga melemah. Belum konsekuensi biaya logistik naik, biaya kemasan terutama plastik juga naik,” ulasnya.
Sementara di sisi lain, Achmad mengatakan, melihat kenaikan harga energi dunia sepanjang tahun ini, idealnya semua harga energi non-subsidi di Indonesia mengikuti harga pasar. ”Sekali lagi pemerintah harus cermat. Kalau kenaikan harga gas masih dalam tahap wajar, memang perlu ada kenaikan harga gas tapi perlu juga ada stimulasi-stimulasi lain untuk perusahaan yang dalam kondisi survival mode,” imbuhnya.
Achmad mengingatkan bahwa perusahaan di sektor penyedia industri juga tidak boleh dirugikan. Perlu ada keseimbangan antara penyedia dengan pengguna energi. ”Kalau penyedia energi mengalami suffering, neraca keuangan yang nggak kuat, nanti bisa berdampak tidak bisa menyediakan energi lagi. Ini kan juga nggak boleh,” tegasnya.
Di sisi lain, lanjutnya, kenaikan harga energi termasuk gas seharusnya membuat perusahaan di industri pengguna berpikir lebih kreatif. ”Melakukan efisiensi. Perusahaan harus menjadi lebih efisien di tengah situasi ini. Ini poin yang perlu disebutkan juga,” ujarnya.
Dalam beberapa hari terakhir, isu harga gas industri memang kembali menjadi sorotan publik dan kerap dikaitkan langsung dengan pelemahan daya saing industri serta potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang jumlahnya mencapai 55 ribu tenaga kerja. Menanggapi hal tersebut, Penasihat Khusus Presiden Said Iqbal mengungkapkan angka 55 ribu pekerja yang beredar bukan merupakan angka PHK aktual.
”Jadi, tidak benar juga kalau disebut 55 ribu karyawan akan terkena PHK. Memang ada ribuan yang terdampak. Kalau ada perusahaan granit yang melakukan PHK, jumlahnya ratusan orang dan itu terjadi akibat dampak perang serta kenaikan harga BBM yang tinggi,” jelasnya, akhir pekan ini.
Said menjelaskan bahwa sebagai dampak geopolitik, kenaikan harga energi untuk industri termasuk gas yang tidak disubsidi semakin tidak bisa dihindari. Namun harga gas bukan satu-satunya yang membuat beban industri berat.
”Faktor lainnya adalah melemahnya daya beli masyarakat. Akibatnya pembelian barang menurun, produksi ikut turun, dan penurunan produksi mengakibatkan efisiensi yang ujung-ujungnya PHK,” terusnya.
Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar juga menjadi penyebab naiknya ongkos produksi, terutama bagi perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. ”Mereka membeli bahan baku menggunakan dolar, sementara hasil produksinya dijual dalam rupiah. Ini sangat merugikan perusahaan.”
Dari sisi daya saing industri, kajian ReforMiner Institute memaparkan bahwa daya saing industri nasional tidak ditentukan oleh harga gas semata. Ditentukan oleh banyak faktor antara lain strategi industri, permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, produktivitas, efisiensi, nilai tukar, teknologi, logistik, dan akses pasar.
”Harga gas adalah salah satu komponen dalam cost competitiveness, tetapi bukan satu-satunya penentu daya saing,” tegas Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, dalam kajiannya, akhir pekan ini.
Secara struktur biaya, komponen energi juga bukan faktor terbesar dalam banyak sektor industri. Data BPS yang dikutip ReforMiner menunjukkan bahwa porsi bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan listrik dalam biaya input sektor industri berada di sekitar 6,35%.
Sementara itu, komponen bahan baku dan penolong dapat mencapai 64,60% hingga 96,76%, tergantung jenis industrinya. ”Artinya, jika persoalan bahan baku, permintaan pasar, kurs, produktivitas, teknologi, dan strategi industri tidak ikut dibenahi, maka tekanan terhadap daya saing akan tetap muncul meskipun beban energi telah dimitigasi,” terangnya.
Meski begitu, Komaidi menjelaskan harga gas tetap menjadi komponen strategis yang perlu dikelola, khususnya bagi industri yang sangat bergantung pada pasokan gas. Namun, menjadikan gas sebagai kambing hitam tunggal atas seluruh tekanan industri, menurutnya, justru berisiko menutup ruang bagi solusi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran. (Abdul Aziz)
