Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
RESOURCESASIA.ID, CHINA – Presiden China Xi Jinping harus memperlihatkan dan menjaga reputasi China sebagai negara dengan komitmen iklim yang kuat saat bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di China, besok (18/10). Dalam pembicaraan sejumlah isu strategis termasuk investasi China di Indonesia itu, kesepakatan yang terjalin harus fokus mensupport Indonesia mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, dan menghentikan investasi kotor terutama di sektor PLTU captive.
The Third Belt and Road Forum for International Cooperation yang akan diselenggarakan di Beijing, serta pertemuan bilateral dengan Presiden China dihadiri secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, didampingi sejumlah menteri. Rombongan Indonesia membawa serta beberapa agenda untuk dibicarakan, termasuk peningkatan investasi China di sektor energi (1).
“China saat ini merupakan salah satu negara kunci dalam upaya dunia mengatasi krisis iklim. China telah berkomitmen untuk menjadikan 2030 sebagai puncak emisi karbonnya dan mencapai karbon netral sebelum 2060. Sudah seharusnya komitmen tersebut berlaku untuk kebijakan investasi luar negeri dengan menghentikan investasi tinggi karbon di Indonesia. Meskipun dukungan terhadap pembangunan PLTU batubara baru telah dihentikan, komitmen ini belum mencakup PLTU batubara captive yang banyak dibangun di area hilirisasi mineral kritis” ” ujar Pius Ginting, Koordinator Perkumpulan Aksi dan Ekologi Rakyat (AAER).
Terkait sektor batubara, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB (UNGA) 2021, Xi dengan tegas mengeluarkan komitmen China akan berhenti membangun PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di luar negeri (2).
Tetapi pada kenyataannya perusahaan China merupakan salah satu investor terbesar di industri pengolahan nikel di Indonesia, dimana PLTU captive menjadi tulang basis dalam kegiatan industri ini. Secara keseluruhan nilai proyek, Indonesia merupakan negara penerima dana The Belt and Road Initiative (BRI) terbesar yakni senilai U$5,6 miliar atau setara Rp87,9 triliun per kuartal I 2023 di ikuti oleh Peru dan Arab Saudi.
Muhammad Zulfikar Rakhmat, Direktur Studi China-Indonesia, Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyoroti investasi China di sektor energi terbarukan masih jauh lebih sedikit dibandingkan di sektor energi fossil.
“Ironisnya, bahkan sebanyak 86% pendanaan China masih disalurkan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara melalui China Development Bank (CDB) dan China Export-Import Bank (CHEXIM). Padahal, pidato Xi Jinping pada 2021 lalu telah secara tegas berkomitmen untuk menghentikan pembangunan PLTU. Realitanya, dalam konteks Indonesia, janji tersebut ternyata masih menjadi komitmen hampa, mengingat belum ada tindakan serius atas isu ini dari dua belah pihak, baik Tiongkok maupun pemerintah Indonesia.” tegas Fikar.
Padahal, PLTU yang disuntik pendanaan China membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat (3). Misalnya pada tahun 2020 terdapat 59 kasus pneumonia pada anak-anak dibawah lima tahun di Kecamatan Bahodopi lokasi kawasan industri Morowali, atau 70,8% dari total anak-anak di Kecamatan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kualitas udara yang buruk dari PLTU yang beroperasi di kawasan tersebut. Dimana pada tahun 2023 kapasitas terpasang adalah sebesar 4.000 MW.
“Dalam negosiasi dengan China kali ini, Presiden Jokowi harus membawa kepentingan masyarakat dan masa depan transisi energi berkeadilan Indonesia, bukan kepentingan oligarki. China harus tegas menghentikan suntikan investasi kotornya yang membawa dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan Indonesia, serta menodai komitmen iklim kuat China sendiri.” tutup Fikar. (Rama)
Foto : Dok Sumsel Nian
