Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indonesia tumbuh 4 gigawatt (GW) atau 7% pada 2025 –berbanding terbalik dengan tren global yang justru turun 0,6%, dan terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok 78,1 GW dan India 10 GW. Kesenjangan komitmen dan kebijakan transisi energi Indonesia menjadi pendorong lonjakan kapasitas PLTU, terutama yang digunakan untuk industri nikel dan aluminium (PLTU captive).
Laporan Global Energy Monitor (GEM) berjudul “Boom and Bust Coal 2026” mencatat, pertumbuhan PLTU yang cukup signifikan di Indonesia, utamanya terjadi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara yang merupakan pusat industri smelter. Fakta ini menunjukkan, industri pengolahan mineral yang sering dipromosikan sebagai strategi industri hijau justru masih ditenagai energi batu bara dalam skala besar. GEM mencatat, sekitar seperempat penambahan kapasitas Indonesia didorong oleh PLTU captive untuk industri pengolahan nikel dan aluminium.
Meskipun target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) Indonesia mencakup emisi sektor energi secara agregat, pertumbuhan signifikan PLTU captive belum juga terintegrasi dalam kerangka kerja dekarbonisasi listrik yang berfokus pada sistem jaringan listrik nasional. Akibatnya, total emisi dari sektor energi berpotensi terus meningkat meskipun bauran energi sistem jaringan listrik nasional menunjukkan berkurangnya ketergantungan pada energi fosil.
“Pemerintah Indonesia telah berulang kali mengumumkan komitmen iklim yang cukup ambisius, tetapi pernyataan-pernyataan ini belum diterjemahkan ke dalam kebijakan dan rencana kelistrikan yang efektif yang selaras dan konsisten dengan pencapaiannya. Kesenjangan ini terutama terlihat pada lambatnya adopsi energi terbarukan,” kata Lucy Hummer, Peneliti Senior Global Coal Plant Tracker di Global Energy Monitor.
Hingga akhir 2025, kapasitas PLTS atap di Indonesia hanya sebesar 479 megawatt (MW), jauh di Bawah target 870 MW. Kemudian, meski telah menargetkan tambahan PLTS terpusat 100 GW, total kapasitas prospektif yang tercatat justru baru menyentuh 7,4 GW. Di sisi lain, kapasitas total PLTU Indonesia kini sudah mencapai 60,7 GW, terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok 1.243,3 GW, India 250,7 GW, dan Amerika Serikat 188,9 GW.
Agung Budiono, Direktur Eksekutif CERAH, mengungkapkan bahwa tingginya pertumbuhan PLTU harus menjadi alarm komitmen transisi energi Indonesia. “Meningkatnya kapasitas PLTU menjadi 4 GW pada 2025 sangat mengkhawatirkan di tengah penurunan di tingkat global. Hal ini tentu bertentangan dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Pemerintah, termasuk mencapai 100% energi terbarukan pada tahun 2035. Tanpa langkah konkret untuk memangkas pertumbuhan energi fosil, target ini berisiko hanya menjadi janji di atas kertas,” Agung menegaskan.
Laporan GEM mencatat, meski Indonesia telah berulang kali menyatakan komitmen iklimnya –mulai dari target netral karbon pada 2060 dan penutupan PLTU pada 2040, hal ini tidak tercermin dalam kebijakan dan rencana energi. Mulai dari Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RKUN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, hingga Peraturan Presiden No 112/2022, masih membuka peluang bagi pembangunan pembangkit listrik energi fosil, terutama PLTU captive.
Indonesia juga menduduki peringkat ketiga terbesar untuk rencana penambahan PLTU, baik on-grid maupun captive, yang mencapai 11 GW, setelah Tiongkok dan India. Padahal, di negara Asia Tenggara lainnya, kapasitas baru batu bara justru terus menurun selama tiga tahun berturut-turut, sekalipun gangguan pasokan gas pada awal 2026 mendorong negara-negara tersebut untuk mengandalkan batu bara.
Khusus PLTU captive, total kapasitas unit yang beroperasi di Indonesia telah tumbuh hampir sepuluh kali lipat dalam sepuluh tahun, bahkan lebih besar jika mempertimbangkan keterbatasan ketersediaan informasi.
Menurut Agung, pertumbuhan PLTU captive di luar kerangka dekarbonisasi sektor kelistrikan ini sangat disayangkan. Pasalnya, kondisi ini justru menciptakan paradoks di mana pembangunan PLTU terus difasilitasi ketika komitmen transisi energi yang terus digaungkan pemerintah.
“Tanpa memasukan pertumbuhan pembangkit off-grid (di luar jaringan PLN), upaya transisi energi Indonesia terasa pincang dan akan menjadi sia-sia. Pemerintah harus mulai serius untuk merapikan kebijakan energi agar seluruh dokumen yang dikeluarkan bisa konsisten menuju target yang sama untuk keluar dari energi fosil. Jika dokumen yang tidak sesuai dibiarkan saja, maka, Indonesia akan terjebak dalam carbon lock-in dan semakin sulit untuk keluar dari ketergantungan energi fosil,” Agung menegaskan. (Rama Julian Saputra)
Foto:
