Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
Penanganan krisis iklim kembali berada di titik kritis di mana sejumlah program yang berdampak pada mitigasi perubahan iklim akan dihentikan oleh Trump. Hasil pemilu ini adalah tantangan baru “lagi” pada aksi iklim global.
RESOURCESASIA.ID, JAKARTA – Terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS pada pemilu 2024 memicu reaksi terhadap implikasinya di kalangan pakar perubahan Iklim dan transisi energi bersih global.
Trump sebelumnya berjanji akan mencabut dana dari Inflation Reduction Act—sebuah kebijakan yang telah mengalokasikan $400 miliar untuk mendukung energi bersih dan mitigasi perubahan iklim. Ia juga mengisyaratkan keinginan untuk memperkuat penggunaan bahan bakar fosil serta menarik diri dari Perjanjian Paris.
Selain itu, Trump sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk membatalkan insentif ramah lingkungan dari Presiden Biden, meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil, dan keluar dari Perjanjian Paris.
Namun demikian, para pakar energi di Asia mengatakan bahwa kemajuan energi bersih yang kuat membuat transisi energi tidak dapat dihindari. Selain itu, negara-negara di Asia sudah melihat bagaimana mempercepat energi terbarukan serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil berguna bagi negara mereka.
“Dengan terpilihnya kembali Trump, Kita harus memperkuat seruan untuk tindakan global agar tetap berada di jalur 1,5°C,terutama melalui penghentian penggunaan bahan bakar fosil, transisi energi terbarukan yang adil, serta penyaluran dana dan sumber daya iklim yang menjadi kewajiban negara-negara maju kepada negara-negara yang paling rentan di dunia,” ujar Gerry Arances, Direktur Eksekutif di Center for Energy, Ecology, and Development (CEED) – kelompok advokasi iklim yang berbasis di Filipina.
Dalam beberapa bulan ke depan, terpilihnya kembali Trump akan membawa konsekuensi iklim yang lebih luas bagi Asia. Pada bulan Januari, Presiden Biden menghentikan sementara persetujuan untuk ekspor LNG dari proyek-proyek yang tertunda dan yang masih dalam tahap perencanaan. Meskipun kemenangan Harris tidak akan memastikan bahwa jeda ini akan terus berlanjut, para ahli berpendapat bahwa terpilihnya kembali Trump dapat mengakhiri moratorium ini dengan lebih cepat. Para ahli tersebut mengatakan bahwa perubahan moratorium ini dapat mempengaruhi capaian target dekarbonisasi nasional dan regional berbagai negara di Asia.
“Para eksportir LNG AS yang mengandalkan potensi pertumbuhan pasar LNG Asia harus ingat bahwa LNG tidak akan mendarat dengan murah di Asia. Asia Tenggara jelas bukan Jepang dan Korea Selatan. Seiring dengan menurunnya biaya energi terbarukan dan biaya penyimpanan serta meningkatnya pengawasan terhadap emisi metana LNG, negara-negara Asia akan membuat pilihan mereka dengan hati-hati,” Putra Adhiguna, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute, lembaga think tank energi di Asia Tenggara, menjelaskan bahwa jika semua proyek gas yang direncanakan di Asia terealisasi, kapasitas gas di kawasan ini akan berlipat ganda. Menurut Global Energy Monitor, ini juga akan meningkatkan impor LNG sebesar 80 persen.
Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa gas yang diekspor memiliki emisi yang lebih tinggi dibandingkan batu bara – keduanya tidak dapat dibangun baru jika dunia ingin menjaga kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat dan menghindari bencana iklim yang tidak dapat dipulihkan.
Pembangunan seperti itu juga tidak sejalan dengan perkiraan permintaan gas di wilayah tersebut. Permintaan gas di Jepang dan Korea Selatan, importir LNG terbesar di Asia, diperkirakan akan mengalami penurunan secara konsisten beberapa tahun kedepan. Menurut International Energy Agency, pesatnya pertumbuhan energi diperkirakan akan membuat permintaan gas mencapai puncaknya sebelum 2035. Setelah itu, permintaan gas di Asia Tenggara diproyeksikan menurun hampir 40 persen antara 2035 dan 2050, sejalan dengan kebijakan yang telah diumumkan negara-negara di kawasan ini.
Lidy Nacpil, Koordinator, Asian Peoples Movement for Debt and Development (APMDD), Manajer Program Senior untuk Transformasi Sistem Energi – Filipina mengatakan “Dengan kembalinya Trump ke kursi kepresidenan, kami mengantisipasi kebijakan agresif ekspansi bahan bakar fosil dan kemunduran komitmen iklim AS – yang sebenarnya sudah jauh di bawah komitmen iklim yang seharusnya. Hal ini merupakan bencana bukan hanya bagi warga AS, tetapi juga bagi masyarakat di Asia dan seluruh dunia. Hal ini akan membawa kita semakin jauh dari target menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat celcius untuk mencegah bencana iklim di seluruh bumi. Trump bukanlah orang yang berakal sehat atau berilmu pengetahuan, dan ia sama sekali tidak memiliki belas kasihan terhadap kemanusiaan dan planet ini.”
Mitzi Jonelle Tan, Aktivis Keadilan Iklim, Advokat Muda untuk Aksi Iklim Filipina menjelaskan “Negara-negara seperti Filipina sudah mengalami dampak iklim yang menghancurkan kehidupan. Harapan saja tidak akan menyelamatkan kita. Kami membutuhkan tindakan yang berani dan tegas sekarang juga. Walaupun industri bahan bakar fosil dan kepala-kepala negara seperti Trump berpegang teguh pada sistem yang sedang runtuh, kami tidak akan menyerah. Kerja sama iklim global tidak dapat dirusak oleh satu pemimpin atau negara. COP29 akan menjadi yang pertama dari sekian banyak pertemuan internasional di mana dunia harus bersatu dan menunjukkan seperti apa kepemimpinan yang nyata dalam krisis ini.”
Selain itu, Duta Besar Dr. Pa’olelei Luteru, ketua Aliansi Negara-negara Berkembang Pulau Kecil mengatakan “Krisis iklim yang semakin destruktif tidak akan berhenti bagi siapa pun – baik laki-laki maupun perempuan. Pulau-pulau kami berada di garis depan, tetapi kami tahu bahwa tidak ada negara –besar atau kecil– yang kebal dari dampak cuaca yang semakin parah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan kejadian-kejadian seperti jumlah kehilangan nyawa yang mengerikan akibat Badai Helene maupun banjir yang mengejutkan baru-baru ini di Spanyol yang menewaskan banyak orang.”
“Terlepas dari hasil pemilihan AS ini, multilateralisme sangat penting dalam proses Kerjasama perubahan iklim. Negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang, bersama dengan mitra-mitra kami di komunitas internasional, akan terus melakukan pekerjaan penting untuk meningkatkan ambisi di seluruh bidang dan menarik dunia kita kembali dari jurang kehancuran.”
Sementara, Hon. Ralph Regenvanu, Utusan Khusus untuk Perubahan Iklim dan Lingkungan Pemerintah Republik Vanuatu mengungkapkan “Kita tidak bisa membiarkan momentum untuk aksi global terhadap perubahan iklim tergelincir. Baik Amerika Serikat maupun Pasifik semakin sering menghadapi peristiwa cuaca ekstrem – seperti yang baru-baru ini kita lihat dengan Badai Milton. Ini adalah masalah bersama yang tidak akan terselesaikan dengan sendirinya tanpa kerja sama internasional, dan kami akan terus menyampaikan hal ini kepada presiden yang akan datang dari salah satu negara penghasil polusi terbesar di dunia.”
“Dunia harus bertindak tegas dalam perundingan iklim COP29, dan kami berharap bahwa salah satu warisan Presiden Biden adalah mengamankan perjanjian komprehensif untuk menghapus bahan bakar fosil dan memastikan pendanaan iklim yang memadai dan dapat diakses oleh negara-negara kita.” (RA)
Foto: Ist
