RESOURCESASIA.ID, JAKARTA – Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai Indonesia perlu meningkatkan kapasitas produksi baterai. Peningkatan ini perlu dilakuka karena Indonesia diperkirakan hanya akan memiliki 10 gigawatt hour (GWh) atau kurang dari 0,4 persen kapasitas produksi baterai global pada 2024.
“Energy Shift Institute memperkirakan tahun ini Indonesia hanya akan memiliki 10 gigawatt-hour (GWh) atau kurang dari 0,4 persen kapasitas produksi baterai global, 2.800 GWh,” ujar Putra dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat (9/2/2024).
Sejauh ini, kata Putra, nilai tambah berbagai produk nikel Indonesia berkisar antara dua hingga 11 kali lipat dibanding produk mentahnya. Namun, nilai tersebut masih jauh di bawah nilai tambah yang lebih dari 60 kali lipat jika mencapai produksi baterai.
Padahal, Putra melanjutkan, konstruksi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing nikel Indonesia bersandar pada janji pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik.
Apabila kapasitas produksi baterai Indonesia tidak ditingkatkan, Putra menilai Indonesia hanya akan bergeser dari eksportir produk nikel untuk baja tahan karat menjadi eksportir produk setengah jadi untuk industri baterai.
“Penting untuk berbagai pihak yang terlibat tidak memandang enteng skala pertumbuhan ke depan karena revolusi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dunia baru saja memasuki babak awal,” ujar dia.
Terkait dengan pesatnya pertumbuhan baterai tanpa nikel dan perdebatan masa depan nikel, Putra justru mengatakan bahwa permintaan nikel dunia untuk baterai sangat mungkin akan terus melambung.
Peningkatan tersebut, kata dia, dapat terjadi seiring dengan laju adopsi KBLBB meskipun hadir teknologi alternatif.
“Penting dicatat bahwa dalam sektor yang berkembang pesat, angka pertumbuhan absolut lebih penting dibandingkan pangsa pasar,” kata Putra.
Putra berpandangan bahwa selain nikel, yang kerap luput dari perhatian adalah peningkatan produksi kobalt oleh Indonesia sebagai produsen kobalt terbesar kedua di dunia.
“Hal ini semakin menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang optimal,” kata dia pula.

Produksi Nikel Indonesia dan Minimnya Produksi Baterai
Sejauh ini, nilai tambah berbagai produk nikel Indonesia berkisar antara dua hingga 11 kali lipat dibanding produk mentahnya. Namun, nilai ini masih jauh di bawah nilai tambah yang lebih dari 60 kali lipat jika mencapai produksi baterai.
Perhatian publik belakangan ini juga banyak tertuju pada pesatnya pertumbuhan baterai tanpa nikel dan perdebatan mengenai masa depan nikel. Namun demikian, Energy Shift memandang bahwa permintaan nikel dunia untuk baterai sangat mungkin akan terus melambung seiring dengan laju adopsi KBLBB meskipun hadir teknologi alternatif. Penting dicatat bahwa dalam sektor yang berkembang pesat, angka pertumbuhan absolut lebih penting dibandingkan pangsa pasar.
Berdasarkan perkembangan yang ada, produsen baterai lebih condong menempatkan investasi pabrik mereka mengikuti perkembangan pasar KBLBB, namun adopsi kendaraan listrik di Indonesia masih cukup lamban. Berita masuknya raksasa KBLBB, BYD, ke Indonesia patut diapresiasi namun kemungkinan tidak akan berimbas besar dalam pengembangan pabrik baterai berbasis nikel karena model kendaraan mereka yang kebanyakan menggunakan baterai tanpa nikel.
Ketatnya persaingan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya untuk memberikan insentif guna mendapatkan investasi pabrikan kendaraan listrik dan baterai, juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas daya tawar hilirisasi nikel dalam mendorong industri baterai dan KBLBB Indonesia.
Ke depannya, pengawasan investor terhadap praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam rantai pasokan nikel dan baterai akan terus meningkat. Hal ini semakin penting dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang akan menjadi pusat pertumbuhan kendaraan listrik berikutnya dengan standar rantai pasok yang lebih tinggi.
Selain nikel, yang kerap luput dari perhatian adalah bahwa Indonesia juga terus meningkatkan produksi kobaltnya sebagai produsen kobalt terbesar kedua di dunia. Hal ini semakin menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang optimal.
Kompetisi untuk mendapatkan modal dan pasar guna mengembangkan mineral untuk baterai dan KBLBB juga akan semakin ketat untuk memenuhi tuntutan investasi jangka panjang menuju target net zero 2050. Indonesia perlu memberikan keyakinan mengenai daya saing jangka panjangnya untuk menarik pemodalan tersebut.
Berbagai situasi di atas perlu direspons dengan cepat oleh pemerintah karena konstruksi kebijakan yang digulirkan untuk meningkatkan ‘daya saing’ nikel Indonesia telah bersandar pada janji pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik, terlebih lagi dengan penerapan standar lingkungan yang longgar.
Dengan arah saat ini, kemungkinan Indonesia hanya akan bergeser dari eksportir produk nikel untuk baja tahan karat menjadi eksportir produk setengah jadi untuk industri baterai. Dengan pesatnya pertumbuhan permintaan nikel dunia, penting untuk berbagai pihak yang terlibat agar tidak memandang enteng skala pertumbuhan ke depan karena revolusi KBLBB dunia baru saja memasuki babak awal.
Para pemangku kepentingan patut bertanya apakah Indonesia telah benar memperoleh hasil yang optimal untuk sumber daya mineralnya. Dengan kapasitas produksi baterai yang sangat kecil, Indonesia tampaknya telah mencapai batas daya tawar hilirisasi nikelnya. Ini adalah saat yang tepat untuk meninjau ulang dan menata kembali rencana ke depan. (RA)
Foto: Dok Ist
Resources Asia Energi News Makers