Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
Perusahaan batu bara terbesar kedua di Indonesia, Adaro Group, terus memperluas bisnis batu baranya meskipun dampak besar terhadap keanekaragaman hayati Indonesia, mata pencaharian, dan iklim kita.
Lebih dari 58 ribu orang telah meminta bank-bank untuk memutus hubungan dengan Adaro dan menghentikan pendanaan ekspansi batu baranya.
Aktivis di Jakarta menggelar aksi untuk menuntut agar bank-bank menghentikan pendanaan proyek ekspansi batu bara Adaro.
RESOURCESASIA.ID, JAKARTA – BankTrack, Ekō, Artivist Network, Market Forces, Enter Nusantara, dan Toxic Bonds Network mendesak bank-bank di Asia Tenggara, termasuk perbankan nasional Indonesia, untuk tidak memfasilitasi penerbitan obligasi baru oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk, perusahaan batu bara terbesar kedua di Indonesia.
Obligasi Adaro senilai US$ 750 juta akan jatuh tempo pada 31 Oktober 2024. Perusahaan kemungkinan akan menerbitkan obligasi baru untuk merestrukturisasi utangnya dan melanjutkan ekspansi bisnis bahan bakar fosilnya. DBS dan OCBC adalah penjamin emisi obligasi sebelumnya dan ada peluang akan kembali menyediakan layanan penjaminan emisi untuk obligasi yang akan datang dan memfasilitasi ekspansi bisnis bahan bakar fosil Adaro.
Pada 2023, proyek peleburan aluminium Adaro dikecam sebagai greenwashing, meskipun bank-bank Indonesia tetap memberikan pembiayaan untuk proyek tersebut.
“Adaro saat ini tengah membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara berkapasitas 1,1 gigawatt (GW) di Kawasan Industri Hijau Indonesia, Kalimantan Utara. Langkah ini jelas bertentangan dengan klaim perusahaan mengenai transisi hijau. Jika Adaro berencana menerbitkan obligasi, kami mendesak lembaga keuangan yang berkomitmen pada agenda iklim untuk menolak memberikan dukungan selama Adaro masih membangun PLTU batu bara baru,” kata Aray dari Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari, organisasi lingkungan yang berbasis di Kalimantan Utara.
Adaro menyatakan akan menghentikan ketergantungan pada batu bara. Pekan lalu, Adaro mengumumkan rencana untuk melepaskan 99,9% sahamnya di anak usahanya yang memegang bisnis batu bara, yakni PT Adaro Andalan Indonesia (AAI). Namun, perusahaan belum mengumumkan batas produksi batu bara atau kapan keluar sepenuhnya dari bisnis batu bara. Bahkan, mereka berencana memperkuat produksi batu bara metalurgi dengan memperluas operasi di tambang batu bara yang ada di Indonesia dan Australia. Pelepasan saham AAI bisa jadi merupakan upaya untuk mendapatkan lebih banyak pendanaan operasi batu bara metalurgi.
Kurangnya komitmen dari bank-bank akan terus memungkinkan penambang batu bara seperti Adaro, menerima dukungan finansial yang berkelanjutan untuk melanjutkan ekspansi batu bara yang merusak iklim.
“Adaro berencana membuka tambang batu bara metalurgi baru di tiga konsesi, bertambah dari dua konsesi yang telah aktif. Batu bara metalurgi juga berkontribusi signifikan terhadap krisis iklim, yang menunjukkan ketidakkonsistenan transisi Adaro menuju komitmen hijau. Setiap lembaga keuangan yang mendukung Adaro berarti turut serta dalam memperburuk krisis iklim dan membahayakan kelangsungan hidup generasi mendatang,” kata Reka Maharwati, koordinator Enter Nusantara.
“Di tengah meningkatnya bencana ekstrem akibat krisis iklim di Indonesia dan di seluruh dunia, bank-bank nasional Indonesia masih terus membiayai proyek batu bara, salahnya proyek PLTU Adaro. Langkah ini jelas bertentangan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pensiun dini PLTU batu bara. Komitmen iklim perbankan nasional juga tertinggal jauh dari tren global, di mana semakin banyak lembaga keuangan yang meninggalkan pembiayaan batu bara,” tambah Binbin Mariana, Asia Energy Finance Campaigner Market Forces.
Adaro juga berada dalam pusaran kontroversi karena tuduhan penambangan ilegal, perusakan keanekaragaman hayati, pencemaran sumber air, dan pelanggaran hak asasi manusia, yang diungkapkan oleh lembaga pengawas korporasi Eko dan WALHI Kalimantan Selatan. Laporan berjudul “In Coal Blood – How Adaro Destroyed Indonesian Biodiversity” mengungkapkan, aktivitas pertambangan Adaro meluas jauh melampaui area izin di Kalimantan Selatan, Indonesia. Adaro bisa jadi melakukan penambangan batu bara secara ilegal dengan menghancurkan hutan hujan Indonesia dan memperburuk kerusakan iklim.
“Bisnis utama Adaro adalah batubara, sesederhana itu. Meskipun Adaro mengklaim akan melakukan transisi hijau, tidak ada bukti yang mendukung pernyataan tersebut. Bank-bank yang mendukung Adaro tidak akan dapat meyakini bahwa aliran investasi ke Adaro akan digunakan untuk energi terbarukan, dan tidak akan digunakan untuk ekspansi batubara. Hal ini dapat meningkatkan risiko reputasi dan hukum, bank-bank harus menghindari pendanaan bagi setiap anak perusahaan grup Adaro,” tutup Apekshita Varshney, Kampanye Keuangan Iklim di Eko. (RA)
Foto: Dok Enter Nusantara
