JAKARTA, RESOURCESASIA.ID — Koalisi masyarakat sipil menilai bahwasanya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 adalah kegagalan struktural negara yang menggerus perekonomian nasional hingga Rp359,58 triliun. Apalagi, beban kerugian yang dipikul negara untuk biaya kesehatan serta mitigasi keamanan belum memprioritaskan perlindungan yang tepat kepada masyarakat, apalagi terhadap kelompok rentan.
Menurut evaluasi Galau D Muhammad, peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS), hingga Oktober 2026, total kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla di Indonesia mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun. Kerugian ekonomi murni dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi menyentuh 2,69% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
“Penanganan bencana bukan kemurahan hati atau ‘bantuan’ pemerintah, melainkan pemenuhan hak dasar rakyat atas ruang hidup dan kesehatan. Faktanya, ketergantungan pada industri ekstraktif terbukti buntung bagi daerah. Alih-alih menyejahterakan, kerugian akibat karhutla di berbagai daerah penghasil sawit dan tambang justru ratusan kali lipat lebih besar dari dana bagi hasil yang mereka terima, sementara transfer anggaran ke daerah (TKD) malah dipangkas hingga 25%,” Galau menjelaskan.
Galau menambahkan, CELIOS telah memproyeksikan 17,4 juta jiwa di 12 provinsi berisiko atau mengalami gejala Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dengan beban biaya kesehatan mencapai Rp19,20 triliun (kasus terdiagnosis) sampai Rp224,65 triliun (termasuk kasus bergejala). Tak hanya itu, polusi asap karhutla telah merenggut 1.700 nyawa bulan Agustus 2026 saja.
“Kasus ISPA di Kalbar sempat melonjak hingga 1.337 kasus sehari, namun ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi baru lahir belum ditetapkan sebagai kelompok rentan dan masih luput dari protokol prioritas bencana. Tanpa ruang aman bebas asap dan panduan laktasi darurat, ibu dan bayi dipaksa menanggung risiko kesehatan berlapis,” ujar Rizky Pontiviana Akbari, ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) daerah Kalimantan Barat.
Rizky menambahkan, bayi baru lahir dan anak kecil sangat rentan karena laju pernapasan yang lebih cepat, saluran napas yang lebih kecil, serta sistem kekebalan tubuh yang belum matang. Paparan asap meningkatkan risiko iritasi mata dan saluran pernapasan, batuk, sesak napas, serta kambuhnya asma. Imbasnya, ibu menyusui menghadapi dilema berat dalam menyeimbangkan upaya melindungi bayi, menjaga kelangsungan pemberian ASI, serta mengelola stres, kelelahan, dan kondisi akibat harus berpindah tempat.
“Karhutla berulang setiap tahun, bukan insidental. Kalau pemerintah bisa menerapkan pendanaan khusus (vertical funding) untuk stunting, seharusnya hal yang sama bisa dilakukan untuk karhutla. Dengan strategi aktif sejak hulu, kita tidak perlu lagi terjebak pada penanganan kedaruratan,” tambah dr. Celline Wijaya, dokter dan peneliti kesehatan.
Menurut Meike Inda Erlina, juru kampanye Trend Asia, sangat jelas adanya pengkhianatan hukum konstitusi negara, dalam Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 3 pada Undang-Undang Dasar 1945 demi ekspansi perizinan ekstraktif. Tidak hanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan kesehatan diabaikan demi perluasan izin ekstraktif, tetapi juga 11–13,5 juta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Yang memperlihatkan bahwa kuota diutamakan ketimbang mandat konstitusional hak atas kesehatan.
“Perlindungan sosial tidak boleh sekadar menjadi ‘obat’ yang reaktif dan karitatif setelah hutan terbakar. Perlindungan sosial yang sejati harus bersifat transformatif—dimulai dengan mengakui kedaulatan wilayah adat, memastikan penegakan hukum, dan memajaki korporasi pencemar (tax the polluter) serta oligarki (tax the rich) untuk membiayai pemulihan ekologis,” ujar Meike.
Dzatmiati Sari, Koordinator Advocacy and Outreach CERAH menambahkan, BPJS dan keringanan dana bagi yang terdampak memang bagus, tetapi itu respons pascabencana. Mitigasi jauh lebih murah daripada menghamburkan uang ke proyek yang terus menggerus hutan, meningkatkan emisi, dan mengotori udara. Anggaran seharusnya dipakai untuk mencegah bencana agar negara tidak terus menambal dampaknya.
“Selama anggaran, subsidi, dan insentif masih mengalir ke sektor ekstraktif dan pembiayaan kepada batu bara, kebijakan perlindungan kepada ekologi dan sosial akan hanya menambal dampak setelah kerusakan terjadi. Karena itu, transisi energi yang adil perlu juga menjadi bagian dari agenda perlindungan sosial transformatif,” kata Dzatmiati.
Melalui forum ini, koalisi masyarakat sipil (CERAH, Trend Asia, CELIOS, & AIMI) mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tanggung jawab dan transparansi melalui:
- Pengakuan dampak karhutla dan polusi asap yang merugikan publik secara luas sebagai bencana nasional akibat kelalaian tata kelola.
- Mengubah pendekatan dari sekadar penanganan darurat pascabencana menjadi sistem pencegahan dan perlindungan dini yang menjamin hak warga atas udara bersih, terutama bagi ibu menyusui, bayi, dan pekerja rentan.
- Memperjelas pembagian tanggung jawab pembiayaan pencegahan dan pemulihan lingkungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pemegang konsesi.
- Memutus rantai krisis iklim dan polusi udara dengan menghentikan ketergantungan pada batu bara serta mengevaluasi izin konsesi perkebunan dan tambang yang beririsan dengan karhutla. (RA)
Resources Asia Energi News Makers