JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Nasib Badak Jawa atau Badak bercula satu menjadi perhatian khalayak ramai setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mewacana pemindahan ‘kandang’ hewan dengan nama latin Rhinoceros Sondaicus ke Alas Purwo di Jawa Timur. Wacana itu disampaikan Hashim di Turki pada saat menghadiri COP31 pekan lalu.
Sontak wacana itu menjadi perhatian warganet dengan mengkaitkan potensi tambang emas di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan disekitar kawasan konservasinya yang menjadi habitat asli Badak Jawa.
Menariknya, warganet mengungkapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Beleid yang diteken Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia pada tanggal 12 Februari 2026 itu menetapkan 7 hal pokok. Pertama, menetapkan wilayah pertambangan Provinsi Banten yang terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat dan Wilayah Pencadangan Negara yang dituangkan dalam lembar peta terlampir.
Kedua, peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tersedia dalam bentuk cetak dan digital yang termuat pada sistem informasi pertambangan berbasis elektronik sesuai ketentuan peraturuan perundang-undangan.
Ketiga, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a, menjadi dasar Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan untuk menetapkan wilayah ijin usaha pertambangan mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan.
Keempat, Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, menjadi dasar untuk penerbitan izin pertambangan rakyat dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelima, Wilayah Pencadangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya dengan perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus dengan memperhatikan kriteria dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keenam, Wilayah Pertambangan Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan dapat diubah 1 (satu) kali selama jangka waktu 5 (lima) tahun melalui Keputusan Menteri.
Ketujuh, Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tanggal 21 April 2025 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Abdul Azis)
Resources Asia Energi News Makers