TANGERANG, RESOURCESASIA.ID – Pengembangan energi nuklir di Indonesia mendapat dukungan pemikiran dari kalangan cendekiawan. Rekomendasi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) mengenai pemanfaatan energi nuklir disambut Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Usulan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang telah memasukkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam Simposium Ketahanan Energi yang diselenggarakan PIKI di Universitas Pelita Harapan (UPH), Tangerang, Banten, Kamis (15/10/2026). Bahlil mengapresiasi kontribusi pemikiran para akademisi dan cendekiawan PIKI yang dinilainya memiliki keselarasan dengan langkah Kementerian ESDM dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
“Bapak-Ibu semua, saya berterima kasih atas apa yang direkomendasikan oleh PIKI, dari penggodokan beberapa waktu yang terjadi,” ujar Bahlil.
Pengembangan PLTN sendiri telah tercantum dalam RUPTL PLN 2025-2034 yang disahkan pada 26 Mei 2025. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, PLTN pertama ditargetkan mulai beroperasi pada 2032 di Sumatera, disusul pengembangan berikutnya pada 2033. Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pilihan sumber energi untuk mendukung kebutuhan listrik nasional sekaligus transisi menuju sistem ketenagalistrikan rendah emisi.
Dalam mendukung pengembangan teknologi nuklir, Indonesia juga mendapat tawaran kerja sama dari sejumlah negara. Bahlil mengungkapkan bahwa salah satu tawaran tersebut dibahas ketika dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Dan salah satu pembicaraan adalah menyangkut dengan Rusia menawarkan teknologi nuklir di Indonesia. Jerman juga menawarkan hal yang sama. Jepang juga menawarkan yang sama. Korea, Kanada juga melakukan penawaran yang sama,” ungkapnya.
Selain pengembangan energi nuklir, Bahlil menegaskan pentingnya melibatkan kalangan akademisi dan organisasi cendekiawan dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah telah meminta kontribusi pemikiran dari perguruan tinggi dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), serta mengajak PIKI memperkuat kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Di kampus sudah ada, di ICMI sudah saya juga minta, sekarang saya minta dari PIKI untuk melakukan kerja sama dengan Kemenko,” katanya.
Bahlil juga membuka peluang keterlibatan PIKI dalam pengembangan 28 program hilirisasi di berbagai sektor, termasuk mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan, kehutanan, serta pertanian.
Melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi cendekiawan, rekomendasi PIKI diharapkan dapat memperkaya perumusan kebijakan nasional. Keselarasan pemikiran tersebut sekaligus memperkuat dukungan terhadap pengembangan PLTN yang telah direncanakan pemerintah sebagai bagian dari strategi ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. (RA)
Foto: KESDM
Resources Asia Energi News Makers