Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Anggaran negara untuk merespons dan memulihkan bencana akibat krisis iklim dinilai masih belum memadai. Korban bencana di Sumatera masih terlantar, sementara korban karhutla dan berbagai bencana terkait krisis iklim di daerah lain dipaksa memulihkan kehidupannya dengan kemampuan sendiri. Kondisi ini menunjukkan negara belum menjalankan tanggung jawabnya secara memadai untuk melindungi dan memulihkan rakyat yang terdampak krisis iklim. Pada momentum pembahasan APBN ini sekaligus pergantian Menteri Keuangan, upaya pemulihan bencana harus menjadi perhatian serius Pemerintah.
“Tanggung jawab negara hari ini adalah memastikan pemulihan dampak bencana berjalan dengan baik, ditangani secara serius. Ketika rumah, sumber penghidupan, fasilitas publik, dan lingkungan masyarakat hancur akibat bencana, negara wajib hadir untuk memastikan pemulihan berlangsung, cepat, layak, dan kontinu. Banyak masyarakat telah kehilangan tempat tinggal, materi, pekerjaan, sumber penghidupan, dan lingkungan akibat absennya negara dalam menaruh empati dan prioritas untuk merespons banyaknya bencana alam yang terjadi hari ini” ujar Rendy Dharmawansyah, Climate and Energy Campaigner untuk Climate Rangers Jakarta.
Masyarakat bukan pihak paling bertanggung jawab atas krisis lingkungan dan iklim saat ini, melainkan model ekonomi ekstraktif yang membiarkan korporasi mengeruk sumber daya alam demi keuntungan besar sementara kerusakan ekologis ditanggung masyarakat luas. Data semester I 2026 menunjukkan besarnya kapasitas sektor batu bara untuk berkontribusi pada pembiayaan pemulihan: PT Adaro Andalan Indonesia Tbk mencatat laba sekitar Rp8,48 triliun, PT Bayan Resources sekitar Rp7,34 triliun, PT Alamtri Resources Indonesia sekitar Rp5,54 triliun, PT Alamtri Minerals Indonesia sekitar Rp3,12 triliun, PT Bukit Asam sekitar Rp2,65 triliun, dan Indo Tambangraya Megah sekitar Rp1,9 triliun.
“Di sinilah prinsip keadilan iklim dan keadilan antargenerasi harus ditempatkan. Keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir korporasi dan pemilik modal hari ini, sementara biaya kerusakan lingkungan, bencana, dan krisis iklim diwariskan kepada masyarakat dan generasi mendatang. Generasi hari ini memiliki kewajiban memastikan generasi berikutnya tidak mewarisi kerusakan ekologis, sistem energi yang mahal dan tidak adil, serta beban pemulihan yang semakin besar,” tegas Rendy.
APBN 2027 didorong menjadi momentum perubahan melalui instrumen perpajakan yang progresif, termasuk windfall profit tax terhadap keuntungan berlebih sektor ekstraktif dan wealth tax terhadap kelompok dengan akumulasi kekayaan sangat besar. Pendapatan dari kebijakan tersebut harus berorientasi jelas dan tidak berhenti sekadar menambah penerimaan negara.
“Negara harus membangun mekanisme agar mereka yang memperoleh manfaat ekonomi paling besar dari aktivitas ekstraktif memberikan kontribusi lebih besar terhadap biaya sosial dan ekologis yang ditimbulkannya. Prioritas pertama harus diberikan kepada pemulihan masyarakat terdampak bencana krisis iklim, mencakup rumah, sumber penghidupan, fasilitas publik, lingkungan, dan kehidupan sosial,” kata Jaya Darmawan, Ekonom CELIOS.
Keadilan tidak boleh berhenti pada tahap pemulihan; negara juga wajib memastikan generasi mendatang tidak terus terjebak dalam sistem energi yang bergantung pada sumber energi fosil yang mahal, berpolusi, dan memperparah krisis iklim. Sebagian sumber daya fiskal harus dialokasikan untuk transisi energi berkeadilan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses energi murah dan bersih, bukan sekadar proyek pembangkit skala besar atau pencapaian target kapasitas terpasang.
“Energi terbarukan harus menjadi instrumen untuk memperluas akses terhadap listrik yang murah dan bersih, antara lain lewat skema listrik gratis berbasis energi terbarukan bagi rumah tangga penerima subsidi listrik. Transisi tidak boleh semestinya bergantung pada konsumsi energi fosil, dan harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan,” jelas Dwi Wulan Ramadani, Policy Strategist Coordinator CERAH.
Atas dasar tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menuntut pemerintah mengimplementasikan windfall profit tax dan wealth tax bagi super kaya, mengalokasikan penerimaannya untuk pemulihan bencana iklim, menjadikan pemulihan sebagai prioritas APBN 2027 tanpa bergantung status politik penetapan bencana, mempercepat transisi energi berkeadilan bagi masyarakat miskin dan rentan, membangun skema listrik gratis berbasis energi terbarukan bagi rumah tangga penerima subsidi listrik, serta memastikan akuntabilitas korporasi perusak lingkungan.
“Kebijakan fiskal, pemulihan bencana, dan transisi energi adalah satu kesatuan agenda keadilan. Negara tidak boleh meminta rakyat membayar biaya dari krisis yang bukan mereka ciptakan, dan tidak boleh pula membebankan biaya dari keuntungan yang dinikmati segelintir elite pada generasi sekarang,” tutup Suriadi Darmoko, Finance Campaigner 350 Indonesia. (RA)
