Wednesday , 16 September 2026
Home / HILIRISASI / BRICS Serukan Rantai Pasok Mineral Kritis Berkelanjutan, Indonesia Jangan Tertinggal
BRICIS

BRICS Serukan Rantai Pasok Mineral Kritis Berkelanjutan, Indonesia Jangan Tertinggal

Jakarta, 16 September 2026 – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 menghasilkan Deklarasi New Delhi yang menekankan pentingnya membangun rantai pasok mineral kritis yang berkelanjutan, dan menjamin pembagian manfaat, nilai tambah, serta diversifikasi ekonomi di negara-negara yang kaya dengan sumber daya. Prinsip tersebut menjadi sorotan dalam konteks Indonesia yang kini tengah memperkuat posisi sebagai salah  satu negara utama dalam rantai pasok mineral kritis global melalui pengembangan industri nikel dan hilirisasi.

Dalam KTT BRICS 2026 Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya ketahanan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, adil, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat, salah satunya melalui pemanfaatan mineral kritis. Prabowo juga menyebut mineral kritis, tanah jarang, sumber daya terbarukan, hingga hutan yang bernapas bagi dunia sebagai fondasi abad hijau.

Naomi Devi Larasati, Policy Strategist Coordinator Cerah menilai komitmen tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, sehingga pengembangan mineral kritis tidak hanya menghasilkan peningkatan ekonomi, namun juga memenuhi prinsip keberlanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat daerah penghasil. Pasalnya, saat ini pembagian manfaat atas kegiatan nikel dan hilirisasi masih menjadi tantangan.

Naomi mencontohkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penyumbang terbesar pendapatan negara dari sektor tambang pada 2025 menghasilkan Rp570 trilun, namun daerah tersebut hanya menerima Rp200 miliar per tahun melalui dana bagi hasil. Dari sisi keberlanjutan, analisis Greenpeace yang menemukan bahwa aktivitas penambangan nikel telah memicu deforestasi  seluas 26.837 hektare. Aktivitas tambang melonjak hingga 600% selama 2016 dan 2023.

“Kami menyambut baik komitmen BRICS untuk tidak sekadar menambang, tetapi juga membangun hilirisasi yang adil. Namun, tanpa jaminan tata kelola yang hijau dan partisipatif, hilirisasi hanya akan menjadi nama lain dari eksploitasi yang merusak lingkungan dan meminggirkan masyarakat adat serta petani. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadi teladan bagi rantai pasok mineral kritis yang adil dan berkelanjutan, dari hulu hingga hilir. Kita tidak sepatutnya mempromosikan mineral kritis sebagai bagian dari masa depan yang ramah lingkungan, sementara proses di baliknya masih jauh dari ramah lingkungan,” ujar Naomi.

Rantai pasok hijau perlu dibangun sejak tahap awal penambangan dengan meminimalkan dampak lingkungan, dilanjutkan dengan proses pengolahan yang efisien dan bebas polusi, hingga daur ulang dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Selain itu, manfaat ekonomi dari hilirisasi seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan transfer teknologi harus dipastikan mengalir kepada masyarakat di sekitar proyek, bukan hanya untuk korporasi dan investor asing.

Archana Chaudhary, Associate Director Climate Trends, menilai salah satu hal menarik dari deklarasi BRICS di New Delhi adalah deklarasi tersebut tidak memandang ketahanan iklim sekadar sebagai isu lingkungan yang berdiri sendiri. Deklarasi ini menempatkan isu tersebut dalam kerangka argumen yang lebih luas mengenai ketahanan ekonomi, kapasitas industri, perdagangan, keuangan, dan ruang kebijakan nasional.

“Hal ini berkaitan langsung dengan argumen multilateral yang lebih besar, di dunia yang semakin multipolar, negara-negara berkembang tidak hanya menuntut porsi yang lebih besar dalam pertumbuhan global, tetapi juga peran yang lebih besar dalam merumuskan aturan yang membentuk pertumbuhan tersebut,” Archana menegaskan.

Paragraf 67 Deklarasi New Delhi menegaskan komitmen para pemimpin BRICS untuk mempromosikan rantai pasok mineral kritis yang “reliable, responsible, diversified, resilient, fair, sustainable, and just” guna menjamin pembagian manfaat, nilai tambah, dan diversifikasi ekonomi di negara-negara kaya sumber daya, sekaligus sepenuhnya menjaga hak kedaulatan atas sumber daya mineral masing-masing. Deklarasi tersebut juga mengakui peran kunci mineral kritis dalam pengembangan teknologi energi nol dan rendah emisi dan ketahanan rantai pasok energi global. (Rama Julian)

Foto: ist

About Resourcesasia

Resources Asia.id adalah portal berita yang menginformasikan berita-berita terkini dan fokus pada pemberitaan sektor energi seperti minyak dan gas bumi (MIGAS), mineral dan batubara (MINERBA), kelistrikan, energi baru & terbarukan (EBT), industri penunjang, lingkungan, CSR, industri hijau, kolom, opini. urban & life style, internasional dan lainnya. Redeksi juga menerima tulisan kolom, opini dari pembaca akan kami tayangkan di portal berita Resourcesasia.id dan kami juga menerima press rilis dari korporasi, silahkan kirimkan tulisan anda dan press rilis ke email redaksi kami redaksiresourcesasia@gmail.com

Check Also

MIND ID Jadi Motor Optimasi Penerimaan Negara dalam Pengelolaan Mineral Nasional

JAKARTA, RESOURCESASIA.ID — Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) berperan sebagai perpanjangan tangan negara dalam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *