Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
RESOURCESASIA.ID, SIDOARJO – Kantor Staf Presiden mendapati penggunaan aplikasi Xstar BPH Migas telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran BBM subsidi untuk nelayan. Hal ini membawa manfaat bagi nelayan, pemerintah, dan masyarakat luas.
Sebagai informasi, sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, BPH Migas menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi XStar dalam penerbitan surat rekomendasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan BBM subsidi. Melalui aplikasi Xstar masyarakat selaku konsumen pengguna dapat membeli BBM subsidi dengan menggunakan surat rekomendasi yang telah memiliki barcode. Penggunaan aplikasi Xstar sejalan dengan semangat pemerintah untuk pemanfaatan subsidi yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume.
Tenaga Ahli Utama Bidang Maritim Kantor Staf Presiden, Niko Amrullah mengatakan penyaluran BBM subsidi untuk nelayan yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Untuk itu, pemerintah bekerja keras untuk mencari skema terbaik untuk tata kelola BBM Subsidi, termasuk bagi nelayan.
BACA JUGA:
KSP Bentuk Satgas Percepatan Implementasi Perdagangan Karbon
“Kami (KSP) sangat mangapresiasi BPH Migas yang telah memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi Xstar. Aplikasi ini hadir seperti oase di padang pasir,” kata Niko saat melakukan kunjungan lapangan untuk monitoring program digitalisasi dalam penyaluran BBM subsidi untuk nelayan, di Sidoarjo, Jawa Timur, Jum’at (12/7).
Lebih lanjut, Niko menyampaikan manfaat penting aplikasi Xstar. Diantaranya, menampilkan kuota BBM subsidi untuk masing-masing identitas, merekap akumulasi pembelian, dan mencegah data ganda. Dengan demikian, sambung dia, data kebutuhan riil BBM subsidi untuk nelayan di suatu daerah dapat dihimpun sebagai pertimbangan untuk penentuan kuota kedepannya.
Hanya saja, tambah niko, penggunaan aplikasi Xstar di lapangan beberapa waktu lalu sempat lumpuh saat virus ransomeware menyerang Pusat Data Nasional (PDN). Akibatnya penerbitan surat rekomendasi dan pembelian BBM subsidi dialihkan kembali dengan metode manual.
“KSP mendorong pemulihan PDN mengingat pentingnya BBM untuk operasional nelayan. Kalaupun distribusi dilakukan manual, penting untuk tetap menjaga kebasahan dan validitas data,” tegas Niko yang didampingi perwakilan dari BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur.
Selain di Sidoarjo, Niko Amrullah dan tim kedeputian I Bidang Maritim Kantor Staf Presiden juga melakukan monitoring penyaluran BBM subsidi untuk nelayan di Gresik dengan mengunjungi SPBU Nelayan (SPBUN). Dari kunjungan lapangan tersebut, KSP melihat tata kelola BBM subsidi untuk nelayan di Gresik sudah ideal karena ada sinergi antara dinas terkait, BUMN, PT Pertamina Patra Niaga, Aparat Penegak Hukum, dan lapisan masyarakat nelayan. “Kolaborasi yang sudah mantap di Gresik harus bisa direplikasi di daerah-daerah lain,” pungkas Niko. (Rama Julian)
Foto: Dok KSP
