Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA,RESOURCESASIA.ID – Program PLTS 100 GW yang digulirkan pemerintahan Probowo-Gibran membutuhkan dukungan regulasi, tata kelola yang kuat, dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Terlebih dari kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan belum ada indikator yang sepenuhnya siap. Teknologi dan rantai pasok paling mendekati kesiapan, didukung kapasitas produksi modul surya domestik sekitar 11–14 GW per tahun.
Kajian itu berdasarkan scorecard dengan tujuh indikator untuk menilai kesiapan dan kemajuan PLTS 100 GW, mencakup tata kelola, kebijakan dan regulasi, perencanaan sistem kelistrikan, teknologi dan rantai pasok, pendanaan, kesiapan proyek, serta kerja sama antarpemangku kepentingan.
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa menegaskan, regulasi, perencanaan sistem kelistrikan, dan pendanaan menjadi tiga tantangan utama yang berpotensi menghambat pelaksanaan program tersebut.
“Kondisi ini juga diperberat oleh koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, terbatasnya proyek yang siap ditawarkan kepada investor dan kesiapan mekanisme pengadaan PLTS skala besar di PLN,” papar dia dalam diskusi Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) di Jakarta, Jumat(30/10/2026).
Di sisi lain,dia mengingatkan kapasitas PLTU bertambah 4 GW atau sekitar 7 persen pada 2025 menjadi 60,7 GW, sementara PLTU captive belum tercakup dalam skema pensiun dini. “Pengembangan energi terbarukan juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan bahan baku bioenergi dan dampaknya terhadap rantai pasok pangan,” terang dia.
Selain itu, Fabby menilai program 100 GW akan terkendala dengan keterbatasan lahan. Guna keluar dari jeratan lahan, dia mengusulkan PLTS atap dan apung.
“Nah kalau PTLS apung memang belanja modalnya agak tinggi,” ingat dia.
Sementara itu, Country Lead Indonesia Climateworks Centre Jannata Giwangkara menambahkan salah satu kunci percepatan implementasi transisi energi adalah perencanaan sistem ketenagalistrikan yang terintegrasi dan konsisten, mulai dari penetapan target energi terbarukan dan pengembangan jaringan hingga pengelolaan pembangkit berbasis fosil. “Kepastian arah kebijakan dengan perencanaannya akan membantu memastikan investasi baru mendukung sistem energi yang lebih bersih, andal, dan berkelanjutan,” jelas dia. (Abdul Azis)
Foto: Abdul Azis/Resourcesasia.id
