Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
Di peringatan Hari Listrik Nasional ke-81, SP PLN mendesak evaluasi RUPTL 2025–2034, menolak skema take-or-pay dan pasal power wheeling. Dirut PLN membuka ruang dialog seluas-luasnya.
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Teriakan “Siap!” menggema di Plaza Terbuka Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Sekitar 1.600 pekerja kelistrikan dari Sabang sampai Merauke memenuhi lokasi Rapat Akbar Serikat Pekerja PT PLN (Persero) (SP PLN). Mereka menyatakan siap kembali ke Jakarta dalam jumlah yang jauh lebih besar bila kedaulatan PLN terus digerus.
Rapat Akbar yang bertepatan dengan peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 ini mengusung tema “Penguatan Peran PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Terintegrasi Sesuai Amanah Konstitusi demi Kedaulatan Energi Nasional.” Pesannya jelas: listrik adalah hajat hidup orang banyak dan harus dikelola negara, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar.
Sinergi di Awal Acara
Kegiatan diawali Upacara Peringatan HLN ke-81 bersama jajaran direksi PLN, dilanjutkan agenda hubungan industrial.
Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali, dan Direktur Legal dan Human Capital PT PLN (Persero), Nurlely Aman, menandatangani Turunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang Penghargaan Direksi dan Talenta. Penandatanganan itu disaksikan Direktur Utama PLN, Suroso Isnandar.
Abrar kemudian menyerahkan secara simbolis buku Kedaulatan Negara di Tengah Paradoks Pengelolaan Ketenagalistrikan Nasional kepada Direktur Utama beserta jajaran direksi dan komisaris. Buku tersebut ditulisnya bersama Kuasa Hukum SP PLN, Redyanto Sidi, dan diserahkan sebagai penanda kuatnya sinergi antara pekerja dan manajemen.
“RUPTL Harus Dievaluasi”
Dalam orasinya, Abrar menegaskan bahwa ketenagalistrikan harus dikelola sepenuhnya oleh negara melalui PLN. Ia mendesak peninjauan ulang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang berlaku saat ini.
“RUPTL tahun 2025–2034 harus dievaluasi untuk memberikan peran yang sangat strategis kepada PLN sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2023, di mana ketenagalistrikan itu harus terintegrasi dari pembangkit sampai ke ritel,” tegas Abrar.
Ia juga terang-terangan menolak dominasi swasta di sektor pembangkitan. Di tengah kondisi kelebihan pasokan (oversupply), skema pembayaran kepada produsen listrik swasta (IPP) dinilai makin membebani keuangan perusahaan.
“Di tengah oversupply, RUPTL 2025–2034 itu harus dievaluasi ulang sehingga porsi pembangkit itu harus dikelola oleh PLN kembali. Kami sangat berharap evaluasi terhadap IPP, khususnya secara kontraktual pembayarannya, take or pay itu menjadi take and pay, sehingga Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman PJBTL juga harus dievaluasi,” papar Abrar di hadapan ribuan peserta.
Waspadai Pasal Power Wheeling
Abrar juga mengkritik penggunaan mata uang dolar AS dalam transaksi listrik swasta. Ia memberi peringatan keras terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang tengah dibahas di DPR, yaitu agar pasal power wheeling tidak diselundupkan kembali setelah sebelumnya dihapus dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah.
“Kami juga sangat berharap denominasi dolar menjadi bahan evaluasi, karena itu sangat memengaruhi keuangan PLN maupun berdampak terhadap APBN. Begitu juga power wheeling, setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan, ini akan berdampak terhadap finansial PLN maupun APBN, sehingga dikeluarkan dari DIM Pemerintah. Kami berharap power wheeling tetap pada DIM semula, yaitu tidak ada,” tambahnya.
Di akhir orasi, Abrar menyerukan solidaritas. Ia bertanya apakah para anggota siap datang kembali ke Jakarta dalam jumlah yang jauh lebih besar bila diperlukan, demi memperjuangkan hak pekerja dan menjaga kedaulatan PLN. Seruan itu langsung disambut teriakan “Siap!” dari seluruh peserta.
Dirut PLN: “Saya Juga Bagian dari Rekan-Rekan”
Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, hadir langsung dan menanggapi tuntutan para pekerja dari atas panggung. Ia menyatakan manajemen siap mendengar, karena ia sendiri merasakan kondisi lapangan.
“Saya juga bagian dari rekan-rekan semuanya. Karier saya dari panjat-panjat tiang. Sampai saat ini, saya 32 tahun di PLN. Artinya, saya sangat mengerti apa yang dirasakan. Ruang dialog akan kita buka seluas-luasnya. Semua yang ada di sini, saya minta dicatat, di-list, kayak daftar belanja gitu, wishlist,” ujar Suroso.
Ia berkomitmen mengevaluasi kesejahteraan pegawai dan pensiunan, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, penyesuaian fasilitas tenaga kerja (FTK), dan perbaikan sistem remunerasi. Menurutnya, langkah itu harus sejalan dengan peningkatan pendapatan perusahaan. “Mari sama-sama kita pikirkan cara untuk membuat kesejahteraan pensiunan lebih baik. Bagaimana nggak tekor? Ya kita tingkatkan revenue-nya. Saya juga secara umum ingin remunerasi menjadi lebih baik. Pada intinya, mari sama-sama kita perbaiki PLN menjadi lebih baik. SP dan manajemen PLN bahu-membahu, bersama-sama kita bangun,” ungkapnya.
Suroso juga menanggapi aspirasi soal keandalan operasional dan penanganan gangguan di daerah terisolasi seperti Serui dan Kepulauan Riau. Ia menekankan bahwa dalam situasi darurat kecepatan aksi di lapangan harus didahulukan ketimbang alur birokrasi, agar masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapat layanan listrik yang andal. Rapat Akbar ditutup dengan pesan yang sama dari kedua pihak: PLN yang kuat hanya bisa dibangun lewat kolaborasi solid antara manajemen dan serikat pekerja. (Rama Julian Saputra)
Foto: Dok SP PLN
