Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Lonjakan biaya kesehatan akibat panas ekstrem (heat stress) mengancam pekerja Indonesia. Pengeluaran kesehatan per kapita secara langsung dari kantong pribadi (out-of-pocket expenditure/OOP) akan melambung hingga 207% sejak 2000, mencapai US$129 berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) per tahun pada 2023.
Laporan dari Adelphi Global yang berjudul “Heat, health and increasing cost of living: A call for action” mengungkapkan, pangsa pengeluaran OOP di Indonesia sebesar 31%, sementara 69% sisanya ditanggung oleh belanja sistem kesehatan masyarakat. Meski demikian, beban absolut per kapita naik signifikan 207% sejak 2000. Hal ini mengindikasikan, meskipun sistem kesehatan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada pembiayaan swasta, individu tetap membayar lebih banyak secara nominal setiap tahun untuk perawatan kesehatan.
“Jika kita tidak berhenti membakar bahan bakar fosil, konsekuensi kesehatan dan ekonomi dari perubahan iklim akan terus memburuk. Pemerintah perlu menutup kesenjangan antara perencanaan adaptasi dan tindakan nyata bagi pekerja dan rumah tangga yang paling terpapar panas. Ini membutuhkan segitiga tata kelola baru yang terdiri dari kebijakan iklim, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang menempatkan perlindungan individu dan keluarga sebagai pusatnya,” kata Dennis Tänzler, penulis laporan dan Direktur Eksekutif Adelphi Global.
Sebagian besar wilayah Jawa dan Sumatra masuk dalam kategori risiko panas sedang hingga tinggi berdasarkan skenario iklim, dengan jumlah hari bersuhu di atas 30 derajat Celsius yang diproyeksikan berkisar antara 145 hingga 194 hari per tahun. Dengan proyeksi peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang panas di masa mendatang, kebutuhan perawatan kesehatan akibat penyakit terkait panas, seperti sengatan panas, gangguan ginjal, dan penyakit kardiovaskular, diprediksi ikut melonjak.
Apalagi, saat ini lebih dari dua pertiga penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan domestik dengan pendapatan hanya US$8,30 per hari. Kondisi ini menjadikan mereka sangat rentan terhadap guncangan finansial akibat biaya berobat yang harus ditanggung sendiri.
Tak hanya itu, panas ekstrem juga membuat pekerja kehilangan jam kerja, yang berpotensi menggerus pendapatan mereka. Di sektor pertanian dan konstruksi, jam kerja hilang diproyeksikan mencapai 7,68% pada 2030 atau setara dengan 22,5 hari per tahun, didorong oleh tingginya tingkat informalitas yang mencapai 80% pada pekerja laki-laki dan 83% pada pekerja perempuan.
Dengan pendapatan median harian yang hanya US$17,20 (PPP) untuk perempuan dan US$22 (PPP) untuk laki-laki, hilangnya hari kerja akan memangkas penghasilan rumah tangga dan meningkatkan kerentanan terhadap biaya OOP ketika anggota keluarga jatuh sakit akibat sengatan panas.
Untuk mengatasi tantangan ini, laporan merekomendasikan penguatan segitiga tata kelola yang mengintegrasikan kebijakan iklim, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Para peneliti mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengurangi ketergantungan pada pengeluaran OOP melalui penguatan sistem kesehatan publik yang inklusif, serta mengintegrasikan perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan ke dalam Rencana Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) dan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan/NAP).
Selain itu, perlindungan hukum ketenagakerjaan yang ada perlu dikaitkan dengan skema jaminan sosial yang tidak hanya mencegah dampak panas, tetapi juga memberikan kompensasi moneter atas kerugian yang timbul. Penguatan sistem kesehatan publik juga menjadi prioritas untuk mengurangi beban OOP bagi masyarakat miskin dan rentan. Laporan ini menegaskan bahwa tanpa langkah nyata, potensi pendapatan yang hilang akibat tekanan panas, yang mencapai US$21,7 miliar atau 1,5% Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023, akan terus membengkak dan menggerus daya tahan ekonomi nasional.
“Laporan kami mengungkapkan bahwa perubahan iklim membuat kita lebih sakit, dan akibatnya juga membuat kita lebih miskin. Karena panas ekstrem akibat iklim membahayakan kesehatan masyarakat dan menghalangi mereka untuk bekerja, rumah tangga menderita beban ganda berupa penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran medis. Krisis iklim bukan hanya krisis lingkungan, ini adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat dan ancaman terhadap pendapatan rumah tangga dan keamanan ekonomi,” kata Mathilde Wilkens, Penulis dan Konsultan Laporan Adelphi Global. (RA)
