Resources Asia Energi News Makers
Related Articles
JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Di tengah meroketnya harga global, kebijakan wajib pasok (domestic market obligation/DMO) dan harga khusus domestik (domestic price obligation/DPO) batu bara menjadi batu sandungan ketahanan energi nasional, yang terlihat dari terjadinya pemadaman listrik di beberapa daerah baru-baru ini. Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga menghilangkan potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar US$ 1,5 miliar pada tahun lalu.
Hal ini terungkap dalam laporan terbaru Institute for Energy Economic and Financial Analysis (IEEFA) “Strengthening Indonesia’s Energy Security by Reducing Coal Dependence”. Laporan ini mengungkapkan, meski mampu menahan stabil biaya batu bara yang harus dibayarkan PT PLN (Persero) pada level 14-15% dari total biaya operasi, kebijakan DMO dan DPO menjadi disinsentif bagi produsen batu bara untuk memasok kebutuhan dalam negeri di tengah lonjakan harga global.
“Tekanan ini secara periodik menekan ketersediaan pasokan domestik, meski Indonesia kaya cadangan batu bara. Kekurangan pasokan 20 juta ton yang dialami PLN saat ini menggarisbawahi bahwa terdapat tantangan dan distorsi pasar terkait kebijakan DPO,” kata Yusuf Kresna, Analis Keuangan Energi IEEFA.
Dengan melemahnya kurs rupiah dan volatilitas harga batu bara global, kebijakan DMO juga tidak menghilangkan lonjakan biaya bahan bakar yang ditanggung PLN tahun lalu, lantaran transaksi jual beli batu bara masih dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Imbasnya, tarif listrik yang berlaku tidak cukup untuk menutup biaya bahan bakar tersebut, dan ujungnya subsidi dan kompensasi yang dikeluarkan negara meningkat.
Di sisi lain, laporan IEEFA mengungkapkan, kebijakan DMO ini menghilangkan potensi royalti yang dapat diperoleh negara sebesar US$ 1,5 miliar. Angka ini dihitung dari selisih harga DPO yang hanya US$ 70 per ton dibandingkan dengan harga pasar US$ 104 per ton, dengan alokasi DMO sebesar 254 juta ton pada 2025. Selain itu, IEEFA juga menghitung adanya potensi kehilangan pendapatan hingga US$ 8,6 miliar, yang memangkas profit industri batu bara.
Menilik berbagai risiko tersebut, sudah saatnya Indonesia mengurangi ketergantungan batu bara. IEEFA merekomendasikan pemerintah untuk mempercepat pemensiunan PLTU batu bara, yang akan memangkas permintaan batu bara dan mengurangi tekanan skema DPO dan DMO. Langkah ini akan meningkatkan porsi batu bara untuk ekspor dan memperbesar PNBP dari royalti.
“Tambahan pendapatan ini dapat membantu pembiayaan program 100 gigawatt (GW), serta mendorong pembangunan energi terbarukan dan menopang kapasitas industri untuk memperkuat rantai pasok energi hijau ini di dalam negeri,” Yusuf menambahkan.
Menurut Yusuf, meski pemerintah telah melonggarkan ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), kecilnya permintaan panel surya membuat ekosistem manufaktur lokal sulit tumbuh. Dengan mendorong permintaan panel surya yang lebih besar, termasuk dari Program 100 GW, akan menjadi insentif bagi pelaku bisnis untuk meningkatkan investasi manufakturnya di Indonesia.
Terakhir, IEEFA mendorong pemerintah untuk memodernisasi jaringan transmisi nasional guna meningkatkan kapasitas, memperkuat keandalan sistem kelistrikan, dan mampu menopang pertumbuhan permintaan di masa depan. Sistem transmisi yang kuat dapat mengurangi gangguan jaringan, memfasilitasi integrasi sumber energi skala kecil, dan membuat pengaturan pembangkitan energi yang fluktuatif –seperti energi surya– lebih efektif.
“Ketergantungan batu bara yang terus berlanjut membuat Indonesia rentan terhadap volatilitas harga bahan bakar, fluktuasi nilai tukar, beban fiskal, dan risiko rantai pasok –yang menekan baik stabilitas fiskal maupun daya saing ekonomi jangka panjang. Dengan memaksimal pengembangan energi terbarukan yang lebih tahan goncangan disrupsi eksternal, Indonesia dapat memperkuat keamanan energi, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan,” Yusuf menegaskan. (RA)
