JAKARTA, RESOURCESASIA.ID – Mayoritas warga Indonesia (60%) atau tiga dari lima orang, setuju bahwa perbankan berpengaruh signifikan terhadap perubahan iklim jika terus mendanai tambang dan pembangunan pembangkit listrik batu bara. Sekitar 71% warga Indonesia juga percaya bahwa bank seharusnya tidak mendanai perusahaan atau proyek dengan emisi gas rumah kaca tinggi yang memperburuk perubahan iklim.
Hal itu terungkap dari laporan berjudul “Banks and Coal Financing: Public Perception Survey across Indonesia, Malaysia, and Singapore” yang dirilis hari ini, Selasa (19/5). Survei dilakukan oleh YouGov terhadap empat ribu responden di tiga negara tersebut, dengan dua ribu di antaranya responden asal Indonesia.
Dari survei tersebut juga diketahui bahwa hampir semua warga Indonesia (96%) menyatakan cukup hingga sangat peduli terhadap perubahan iklim, tertinggi dibanding Malaysia (85%) dan Singapura (81%). Sebanyak 65% warga menyebut mengurangi penggunaan energi batu bara dengan cepat adalah salah satu cara terbaik mengatasi perubahan iklim, juga yang tertinggi dibanding Malaysia (58%) dan Singapura (61%).
“Kepedulian yang dialami masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengenai perubahan iklim ini sangat beralasan mengingat dampaknya telah kita rasakan. Mulai dari gelombang panas yang mematikan hingga banjir, badai, dan tanah longsor yang lebih sering terjadi. Sebagian besar warga setuju bahwa penghentian penambangan dan pembangkit listrik batu bara secara cepat akan melindungi kita dari perubahan iklim yang berbahaya.” kata Bernadette Maheandiran, Direktur Asia Energy Finance dari Market Forces.
Temuan yang juga menarik dari survei yang dilakukan pada Maret 2026 itu adalah bahwa sebanyak 43% warga Indonesia akan mempertimbangkan untuk mengganti bank mereka jika masih membiayai proyek batu bara baru. Sebanyak 54% warga Indonesia juga tidak akan mempercayai perbankan yang mengaku menghentikan pembiayaan proyek batu bara, tetapi masih membiayai perusahaan yang membangun proyek tersebut.
Sebanyak 66% warga Indonesia berharap ketika bank berkomitmen untuk tidak lagi membiayai proyek batu bara baru, hal itu juga diimplementasikan untuk semua jenis proyek batu bara, termasuk PLTU captive yang dibangun untuk kebutuhan industri, seperti smelter nikel dan aluminium. “Bank di Indonesia, Malaysia, dan Singapura harus menyadari bahwa membiayai proyek batu bara menimbulkan risiko serius bagi iklim, ekonomi, dan kepercayaan nasabah mereka,” ujar Maheandiran.
Lembaga riset independen Earthwise mengungkapkan, 94% listrik untuk industri nikel dan 77% untuk aluminium di Indonesia masih dipasok oleh PLTU batu bara captive. Bank-bank Indonesia mendominasi pendanaan untuk pembangkit listrik yang memasok tenaga ke smelter, sementara bank-bank Malaysia dan Singapura juga memainkan peran penting dalam membiayai PLTU batu bara industri.
Mayoritas warga Indonesia (61%), yang tertinggi dibanding dua negara lainnya, tidak menganggap nikel masuk dalam kategori “hijau” jika diproduksi menggunakan PLTU batu bara.
Sementara itu, Ginanjar Ariyasuta, Juru Kampanye Market Forces di Indonesia menegaskan, “Ini adalah alarm penting, bukan hanya bagi perbankan, tetapi juga bagi industri mineral kritis di Indonesia. Survei ini harus ditanggapi serius oleh bank dalam menentukan ke mana mereka akan mengalokasikan dana di masa mendatang.” (Rama Julian)
Foto: Ilustrasi/dok PLN EPI
Resources Asia Energi News Makers